KENDARI, LINKSULTRA.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), terus mendorong transformasi sektor kesehatan melalui sejumlah kebijakan strategis. Salah satu langkah besar yang disiapkan adalah mengalokasikan anggaran Rp216 miliar untuk renovasi dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas.
Komitmen tersebut disampaikan ASR bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Sultra, Kamis (12/11/2026).
Dalam momentum tersebut, ASR menegaskan tiga kebijakan utama pemerintah provinsi untuk memperkuat pelayanan kesehatan. Ketiganya meliputi pembenahan fasilitas RSUD Bahteramas, pemenuhan tenaga dokter spesialis melalui program beasiswa pendidikan, serta peningkatan kemandirian layanan kesehatan agar masyarakat tidak perlu lagi dirujuk berobat ke luar daerah.
Untuk kebijakan pertama, Pemprov Sultra menyiapkan anggaran sebesar Rp216 miliar guna melakukan pengembangan dan renovasi total RSUD Bahteramas. Pembangunan tersebut direncanakan mulai berjalan pada 2027 dengan target penyelesaian pada tahun yang sama.
ASR mengatakan, pengembangan rumah sakit rujukan utama di Sultra itu mencakup pembangunan gedung delapan lantai serta pembenahan sejumlah fasilitas pendukung.
“Tahun depan sudah mulai jalan dengan anggaran Rp216 miliar. Renovasi total semuanya, ada delapan lantai, kemudian bagian belakang juga kita renovasi. Insyaallah kita berharap tahun 2027 semuanya sudah selesai. Ini harus selesai,” tegas ASR.
Menurutnya, pembenahan RSUD Bahteramas merupakan upaya menjawab keluhan masyarakat terkait keterbatasan ruang perawatan dan panjangnya antrean pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Melalui pembangunan tersebut, pemerintah akan menambah kapasitas tempat tidur lebih dari 100 unit. Ruangan yang selama ini belum beroperasi juga akan dioptimalkan sehingga mampu meningkatkan daya tampung pasien.
Selain ruang rawat inap, pengembangan rumah sakit akan dilengkapi fasilitas pelayanan intensif, seperti ICU dan ICCU, serta peningkatan peralatan medis untuk menunjang penanganan pasien dengan kondisi kritis.
ASR menegaskan, pembenahan tidak hanya menyasar infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan.
Kebijakan kedua dilakukan melalui program beasiswa pendidikan dokter spesialis. Tenaga medis yang mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan diwajibkan kembali dan mengabdi di Sulawesi Tenggara setelah menyelesaikan studinya.
Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketersediaan dokter spesialis sehingga masyarakat semakin mudah memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus mencari penanganan ke luar daerah.
Sementara kebijakan ketiga adalah membangun kemandirian pelayanan kesehatan di Sultra. Pemerintah menargetkan rumah sakit daerah memiliki fasilitas, peralatan medis modern, serta tenaga kesehatan yang kompeten untuk menangani berbagai kebutuhan medis masyarakat.
Siapkan Ambulans Laut dan Darat Gratis
Selain memperkuat rumah sakit dan tenaga medis, Pemprov Sultra juga memberikan perhatian terhadap akses pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan kepulauan.
ASR mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan lima unit ambulans laut untuk membantu proses rujukan pasien dari wilayah pesisir menuju fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.
Sementara untuk ambulans darat, terdapat 26 unit yang telah disiapkan melalui program ASR sejak 2023. Pemerintah juga merencanakan penambahan empat unit ambulans laut berukuran lebih besar pada 2027.
“Kita berharap masyarakat yang berada di wilayah pesisir bisa terlayani. Tidak ada lagi yang harus menggunakan sampan atau perahu biasa. Semuanya nanti akan dilayani dengan ambulans laut,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sultra, Andi Edy Surahmat, menjelaskan bahwa penyediaan ambulans laut merupakan salah satu program prioritas gubernur untuk mengatasi kendala transportasi kesehatan di wilayah pesisir dan kepulauan.
Menurutnya, proses rujukan pasien dari daerah terpencil membutuhkan sarana transportasi khusus yang memenuhi standar keselamatan. Penggunaan perahu biasa dinilai belum cukup untuk menjamin keselamatan pasien selama perjalanan menuju rumah sakit rujukan.
“Daerah-daerah pesisir membutuhkan kendaraan khusus untuk merujuk pasien ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap. Tidak bisa hanya bermodalkan kapal katinting atau kapal biasa. Dibutuhkan transportasi yang memadai agar pasien bisa sampai ke fasilitas rujukan dalam kondisi selamat,” jelas Edy.
Ia menegaskan, sesuai arahan gubernur, layanan ambulans darat maupun laut tersebut akan diberikan secara gratis tanpa membebankan biaya tambahan kepada masyarakat.
Dinas Kesehatan Sultra saat ini juga tengah menyiapkan sistem pelayanan terpusat, termasuk nomor hotline yang mudah diingat dan diakses masyarakat dari berbagai wilayah.
Ke depan, layanan tersebut diharapkan dapat dikembangkan melalui aplikasi digital yang memungkinkan masyarakat menghubungi petugas sekaligus memudahkan proses penjemputan pasien.
“Kami sedang menyiapkan nomor hotline yang mudah dihafal masyarakat. Harapan kami, seluruh layanan ini bisa disentralisasi dalam satu tempat sehingga koordinasinya lebih mudah. Bahkan ke depan saya berharap ada aplikasi seperti layanan ojek online, sehingga masyarakat bisa lebih mudah melakukan permintaan penjemputan,” ungkapnya.
Dorong Transformasi Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur ASR juga membacakan amanat Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang menekankan pentingnya percepatan transformasi kesehatan nasional, terutama perubahan paradigma pelayanan dari kuratif atau pengobatan menuju preventif atau pencegahan.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga 1 November 2026, tercatat lebih dari 114 juta penduduk Indonesia telah memanfaatkan program tersebut di berbagai kabupaten dan kota.
Melalui skrining kesehatan, ditemukan lebih dari delapan juta masyarakat mengalami hipertensi atau diabetes tanpa menunjukkan gejala. Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 900 ribu orang yang aktif menjalani pengobatan.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya deteksi dini dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala.
ASR juga mengingatkan masyarakat agar membiasakan pola hidup sehat. Menurutnya, kesehatan tidak hanya ditentukan oleh asupan gizi dan kondisi fisik, tetapi juga harus didukung pikiran yang sehat serta pola pikir positif.
Peringatan HKN ke-62 tahun 2026 mengusung tema nasional Sehat untuk Semuanya. Sementara tema daerah yang diangkat adalah Melalui Momentum Hari Kesehatan Nasional ke-62, Kita Wujudkan Sulawesi Tenggara Sehat, Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius Menuju Indonesia Emas 2045.
Sejumlah Daerah dan Tenaga Kesehatan Terima Penghargaan
Pada rangkaian peringatan HKN ke-62 tersebut, Gubernur Sultra juga menyerahkan sejumlah penghargaan kepada tenaga kesehatan, pemerintah kabupaten/kota, kader, serta institusi yang dinilai berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan kesehatan.
Penghargaan tenaga kesehatan teladan diberikan dalam sembilan kategori, yakni dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, serta ahli teknologi laboratorium medik.
Untuk kategori Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), penghargaan diberikan kepada Kota Kendari, Kabupaten Buton Tengah, Kolaka Utara, Wakatobi, dan Buton Selatan.
Sementara Universal Health Coverage (UHC) Award Kategori Utama diberikan kepada Kabupaten Konawe Kepulauan, Buton Utara, dan Konawe Utara.
Adapun UHC Award Kategori Madya diberikan kepada Kabupaten Wakatobi, Bombana, Muna Barat, Kolaka Timur, Kota Baubau, Konawe, Kolaka Utara, Muna, Konawe Selatan, Buton Utara, dan Konawe Utara.
Penghargaan SMILE Awards atau Sistem Monitoring Inventaris Logistik Kesehatan Secara Elektronik diberikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, Dinas Kesehatan Kota Kendari, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
Penghargaan lainnya juga diberikan kepada kader kesehatan berprestasi, posyandu berprestasi, serta penghargaan Organization Social Responsibility (OSR) yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, Pemprov Sultra berharap transformasi sektor kesehatan tidak hanya menghadirkan fasilitas rumah sakit yang lebih memadai, tetapi juga memastikan masyarakat di seluruh wilayah, termasuk pesisir dan kepulauan, memperoleh akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah, dan terjangkau.
Laporan : Rul R
