JAKARTA, LINKSULTRA.COM – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jaelani, meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk mengendalikan kenaikan harga dan mengatasi kelangkaan pakan ternak yang kini membebani peternak rakyat.
Menurut Jaelani, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena berpotensi mengancam keberlangsungan usaha peternakan, khususnya peternak ayam mandiri berskala kecil dan menengah.
Ia mengingatkan, apabila kenaikan harga pakan terus berlangsung tanpa intervensi pemerintah, bukan tidak mungkin banyak peternak mengalami kerugian hingga terpaksa menghentikan usahanya.
“Pemerintah harus segera hadir memberikan solusi. Kenaikan harga dan kelangkaan pakan sangat membebani peternak rakyat. Kalau kondisi ini dibiarkan, dampaknya bukan hanya terhadap peternak, tetapi juga bisa mengganggu ketersediaan daging dan telur di pasaran,” ujar Jaelani di Jakarta.
Politisi PKB yang akrab disapa Bang Jay itu mengungkapkan, persoalan kenaikan harga pakan telah menjadi keluhan peternak mandiri di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut tidak hanya dirasakan peternak di Jawa Tengah, tetapi juga di Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan.
Jaelani menyebut, tingginya biaya pakan membuat peternak semakin kesulitan mempertahankan kegiatan produksi. Apalagi, komponen tersebut merupakan pengeluaran terbesar dalam operasional usaha peternakan unggas.
Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Statistik Perusahaan Peternakan Unggas 2025, total pengeluaran perusahaan peternakan unggas di Indonesia sepanjang 2025 mencapai Rp25,306 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar 64,26 persen atau setara Rp16,26 triliun digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak.
Data tersebut, kata Jaelani, memperlihatkan betapa besarnya pengaruh harga pakan terhadap biaya produksi. Setiap kenaikan harga bahan baku akan langsung meningkatkan beban pengeluaran peternak.
Dua komoditas yang menjadi perhatian utama adalah jagung dan bungkil kedelai. Keduanya merupakan bahan baku penting dalam industri pakan unggas yang ketersediaan dan stabilitas harganya sangat menentukan keberlangsungan produksi.
Jaelani juga menyoroti proyeksi produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen pada periode Oktober hingga Desember 2026 yang diperkirakan hanya mencapai 3,23 juta ton.
Angka tersebut mengalami penurunan sekitar 120 ribu ton atau 3,55 persen dibandingkan periode pembanding yang mencapai 3,35 juta ton.
Di saat bersamaan, harga bungkil kedelai dunia pada 2026 dan 2027 diperkirakan mengalami kenaikan. Kondisi ini dinilai berpotensi memberikan tekanan tambahan bagi industri pakan ternak nasional.
Menurutnya, kombinasi penurunan produksi jagung dalam negeri dan kenaikan harga bahan baku impor dapat menciptakan persoalan serius apabila tidak diantisipasi sejak dini.
“Jangan sampai peternak terus menjadi pihak yang menanggung dampak kenaikan harga bahan baku. Pemerintah harus memastikan ketersediaan pakan dengan harga yang wajar agar peternak kecil dan menengah tetap bisa bertahan,” tegas legislator asal Sulawesi Tenggara tersebut.
Lebih lanjut, Jaelani menilai persoalan pakan ternak harus menjadi perhatian dalam kebijakan ketahanan pangan nasional. Sebab, keberlangsungan industri peternakan memiliki hubungan langsung dengan ketersediaan protein hewani bagi masyarakat.
Ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata niaga impor bahan baku pakan, termasuk memperkuat produksi jagung domestik serta memperbaiki sistem distribusinya.
Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan intervensi yang mampu menjaga keseimbangan pasokan dan harga bahan baku agar gejolak pasar global tidak terus membebani pelaku usaha peternakan di dalam negeri.
Jaelani menegaskan, upaya memperkuat ketahanan pangan tidak cukup hanya berorientasi pada hasil produksi akhir. Ketersediaan bahan baku pakan dengan harga terjangkau juga harus menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah.
“Kemandirian pangan harus dibangun dari hulu hingga hilir. Termasuk memastikan jagung dan bahan baku pakan lainnya tersedia dalam jumlah cukup dengan harga terjangkau. Peternak rakyat harus mendapatkan perlindungan agar usaha mereka tetap berkelanjutan,” pungkasnya.
Laporan: Rul R.
