KENDARI, LINKSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) semakin memperkuat langkah pengamanan aset daerah berupa lahan eks-Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari.
Kepastian tersebut menyusul putusan Pengadilan Tinggi (PT) Sultra yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Kendari terkait kepemilikan lahan di kawasan simpang Jalan Ahmad Yani dan Jalan Budi Utomo tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, Andi Syahrir, mengatakan penguatan hak kepemilikan Pemprov Sultra tersebut tertuang dalam Putusan PT Sultra Nomor 88/Pdt/2026/PT KDI tertanggal 16 September 2026.
Putusan tersebut sekaligus menolak upaya perlawanan eksekusi yang diajukan Kikila Adi Kusuma setelah pelaksanaan konstatering atau pencocokan objek tanah pada 20 November 2025.
Andi Syahrir menjelaskan, lahan eks-PGSD tersebut sebelumnya diklaim oleh Kikila Adi Kusuma yang merupakan salah satu ahli waris H. Ambodalle.
Namun, Pemprov Sultra tetap mempertahankan status lahan tersebut sebagai aset milik pemerintah daerah dan melakukan berbagai upaya hukum untuk memastikan kepastian kepemilikannya.
Persoalan hukum atas lahan tersebut telah berlangsung cukup panjang. Pada 2016, Kikila Adi Kusuma mengajukan gugatan ke PN Kendari. Dalam prosesnya, gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.
Perkara kemudian berlanjut ke tingkat banding dan kasasi pada 2017. Dalam kedua tahapan tersebut, Pemprov Sultra berhasil mempertahankan haknya atas lahan yang disengketakan.
Meski demikian, kemenangan dalam proses persidangan belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan di lapangan. Lahan tersebut masih dikuasai oleh pihak Kikila Adi Kusuma.
Karena itu, Pemprov Sultra kembali menempuh langkah hukum dengan mengajukan permohonan pengosongan objek sengketa pada 2020.
Proses hukum tersebut berlanjut hingga tingkat kasasi dan kembali dimenangkan Pemprov Sultra pada 2022.
Berbekal putusan tersebut, Pemprov Sultra kemudian mengajukan permohonan eksekusi pada tahun yang sama. Proses pencocokan objek atau konstatering akhirnya dilaksanakan oleh pengadilan pada 20 November 2025.
Namun, setelah pelaksanaan konstatering, Kikila Adi Kusuma kembali mengajukan upaya hukum berupa bantahan perlawanan eksekusi pada 5 Januari 2026.
Upaya tersebut kemudian diputus melalui Putusan PT Sultra Nomor 88/Pdt/2026/PT KDI yang kembali menguatkan putusan PN Kendari.
Dengan adanya putusan tersebut, Pemprov Sultra kini melanjutkan tahapan pengamanan dan penguasaan aset daerah melalui proses eksekusi pengosongan lahan.
Andi Syahrir mengungkapkan, pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan PN Kendari untuk membahas dan menjadwalkan pelaksanaan eksekusi.
Sebagai langkah awal, Pemprov Sultra juga telah menyampaikan pemberitahuan pengosongan kepada pihak-pihak yang masih menempati lahan tersebut.
“Kami berharap masyarakat yang menempati lahan dapat bekerja sama melakukan pengosongan secara baik-baik, sehingga proses penyelesaian aset pemerintah ini dapat berjalan tertib,” ujar Andi Syahrir.
Pemprov Sultra berharap proses pengosongan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang berada di atas lahan tersebut.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menertibkan dan mengamankan aset milik daerah agar memiliki kepastian hukum serta dapat dikelola sesuai peruntukannya.
Laporan : Rul R.
