KENDARI, LINKSUKTRA.COM – Polemik berkepanjangan terkait penyelesaian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu di Kota Baubau terus menjadi perhatian publik. Selama beberapa bulan terakhir, Forum P3K Paruh Waktu Baubau telah menggelar serangkaian aksi demonstrasi untuk menuntut kejelasan status dan hak kepegawaian mereka.
Perhatian terbaru datang dari Presidium Nasional Persatuan Nasional Aktivis (PENA ’98), Erwin Usman. Didampingi Ketua Lembaga Bantuan Hukum Posko Perjuangan Rakyat (LBH POSPERA) Kepulauan Buton (Kepton), La Ode Samsu Umar, Erwin mengunjungi lokasi aksi pada Jumat pagi (12/12/2025). Kunjungan dilakukan di tenda tempat menginap puluhan peserta aksi yang berlokasi di pelataran Kantor Wali Kota Baubau, kawasan Palagimata.
Dalam dialog bersama peserta aksi yang mayoritas terdiri dari ibu-ibu, Erwin Usman yang juga berprofesi sebagai advokat mendengarkan langsung aspirasi para pegawai P3K paruh waktu. Ia menyatakan komitmennya untuk membantu mengupayakan percepatan penyelesaian usulan pengangkatan P3K melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
“Persoalan P3K paruh waktu ini sangat penting karena menyangkut nasib 2.589 peserta di Kota Baubau. Bersama tim pengacara dari LBH POSPERA Kepton, kami akan melakukan advokasi hukum dan berkomunikasi langsung dengan Pemerintah Kota Baubau agar ditemukan solusi terbaik, mengingat batas akhir pengusulan berkas pada 20 Desember 2025 semakin dekat,” tegas Erwin.
Dalam kesempatan tersebut, Erwin juga mengirimkan dokumentasi foto bersama peserta aksi kepada Wakil Wali Kota Baubau, Wa Ode Hamsina Bolu, serta Penjabat Sekretaris Daerah Kota Baubau yang juga menjabat Asisten III Setda, La Ode Darussalam, sekaligus meminta waktu untuk dialog resmi bersama perwakilan P3K paruh waktu. Para peserta aksi kemudian meminta Erwin dan Tim LBH POSPERA menjadi kuasa hukum mereka, dan permintaan tersebut disetujui.
Dialog lanjutan dengan Pemerintah Kota Baubau berlangsung usai Salat Jumat bersama Pj Sekda Kota Baubau di kantin Kantor Wali Kota. Dalam pertemuan tersebut, yang dihadiri delapan orang perwakilan P3K paruh waktu, terungkap bahwa Pemkot Baubau telah melakukan komunikasi intensif dengan pejabat penanggung jawab P3K di Kemenpan-RB. Berdasarkan hasil verifikasi Pemkot Baubau, tercatat sebanyak 1.881 usulan P3K paruh waktu telah diajukan.
“Rencana pengangkatan P3K akan dilakukan dalam tiga tahap setiap tahun, yakni pada bulan Januari, Maret, dan Oktober. Kita bersama-sama berdoa dan berupaya agar seluruh usulan dari Pemkot Baubau dapat diterima oleh Kemenpan-RB dan BAKN,” ujar La Ode Darussalam.
Erwin Usman dan Tim LBH POSPERA Kepton juga menyampaikan bahwa pada Senin (15/12/2025) mereka akan melayangkan surat dukungan resmi kepada Menteri PAN-RB dan Kepala BAKN, serta mengupayakan komunikasi politik melalui jaringan nasional, termasuk DPR RI dan para pemangku kepentingan terkait.
“Di hari Jumat yang penuh berkah ini, kita bersama-sama berikhtiar dan berdoa agar persoalan P3K paruh waktu di Kota Baubau dapat segera diselesaikan secara adil bagi seluruh pegawai,” pungkas Ketua LBH POSPERA Kepton, La Ode Samsu Umar.
Laporan : Rul
