KENDARI, LINKSULTRA.COM – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menggelar Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari program nasional bidang kerakyatan yang menyentuh langsung persoalan rakyat di berbagai daerah. Kegiatan ini turut diisi dengan diskusi interaktif yang menghadirkan sejumlah tokoh penting dari DPP PDI Perjuangan.
Para narasumber yang hadir merupakan pengurus inti partai dari berbagai bidang strategis, yakni:
- Dra. Hj. S.B. Wiryanti Sukamdani, Wakil Ketua DPP Bidang Pariwisata
- Dra. Hj. Sri Rahayu, Bidang Jaminan Sosial
- dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati, Bidang Kesehatan
- Tri Rismaharini, Bidang Penanggulangan Bencana
Diskusi dimoderatori oleh Hj. Trinop Tijasari, SH, dan disambut antusias kader serta masyarakat Sultra.
Turun Langsung ke Lapangan, Dengarkan Aspirasi Rakyat
Wiryanti Sukamdani dalam penyampaiannya mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari misi DPP PDI Perjuangan untuk menyerap langsung suara rakyat.
“Kami tidak bisa hanya duduk di kantor. Seperti pesan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, kita harus bisa tertawa dan menangis bersama rakyat. Kalau tidak turun, kita tidak tahu kenyataan mereka,” tegasnya.
Ia mencontohkan masalah serius yang ditemukan selama kunjungan lapangan di Sultra, terutama terkait pencemaran lingkungan akibat limbah tambang nikel.
“Kami mendengar ada limbah di Konawe, ternyata di Konawe Utara, Kolaka, dan Kabaena jauh lebih parah. Limbahnya masuk ke sumber air masyarakat. Ini mengerikan. Dokter mengatakan dampaknya bukan hanya gatal-gatal, tapi juga bisa mempengaruhi pertumbuhan otak anak-anak,” kata Wiryanti.
Potensi Wisata Sultra Belum Dimaksimalkan
Ia juga menyinggung potensi pariwisata Sulawesi Tenggara yang sangat besar, namun belum dikelola secara optimal.
“PAD Bali 60% dari pariwisata, padahal mereka tak punya sumber daya seperti Sultra. Di sini ada Wakatobi, Buton, Muna, dan potensi lain yang luar biasa. Kalau digarap serius, Sultra bisa jadi ikon pariwisata baru Indonesia,” tambahnya.
Soroti Gizi Buruk dan Ketimpangan CSR Tambang
Permasalahan stunting, kemiskinan, dan ketidakseimbangan distribusi Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan tambang juga menjadi sorotan.
dr. Ribka Tjiptaning menyebutkan bahwa stunting dan gizi buruk di Sultra masih tinggi, sementara kekayaan alam justru lebih banyak dikuasai perusahaan tanpa kontribusi sosial yang adil.
“Kalau makan anak-anak hanya mie instan, bukan cuma tubuhnya yang tidak tumbuh, tapi otaknya juga terganggu. Di satu sisi, perusahaan ambil hasil tambang, di sisi lain rakyat hanya dapat limbah dan penderitaan,” ungkapnya.
Risma: Infrastruktur dan Penanggulangan Bencana Harus Jadi Prioritas
Tri Rismaharini menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur dasar dan penanggulangan bencana.
“Ada daerah yang tak punya air bersih dan listrik. Di tempat lain, hujan sedikit sudah banjir, kering sedikit debunya luar biasa. Ini harus kita intervensi dengan kebijakan yang konkret,” ujarnya.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sultra: Aspirasi Akan Dibawa ke Pusat
Ketua DPD PDI Perjuangan Sultra, Lukman Abunawas, menyambut positif kehadiran DPP dan menyatakan bahwa temuan-temuan di lapangan akan ditindaklanjuti hingga ke pusat.
“Apa yang disampaikan Bu Wiryanti sebagai Korwil DPD sangat mendasar. Kita melihat langsung bagaimana dampak tambang, CSR yang tidak seimbang, dan masyarakat yang menderita. Ini akan kami teruskan ke fraksi dan lembaga legislatif,” katanya.
Lukman juga menambahkan bahwa angka stunting dan kemiskinan di Sultra masih menjadi pekerjaan rumah besar yang memerlukan perhatian dan tindakan nyata dari pemerintah pusat.
“Kita berharap, kunjungan DPP ini bisa memberi dampak konkret bagi perbaikan kebijakan. Demokrasi kerakyatan bukan hanya slogan, tapi harus diwujudkan lewat kehadiran langsung di tengah rakyat,” pungkasnya.
Agenda Lanjutan: Kunjungan ke Wilayah Pertambangan dan Pertanian
Dalam agenda lanjutan Rakorbid, para pengurus DPP dijadwalkan melakukan kunjungan ke berbagai wilayah tambang dan pertanian di Sultra untuk menggali lebih dalam persoalan masyarakat, serta mempersiapkan laporan dan rekomendasi ke DPR RI dan kementerian terkait.
Laporan : Rul R.
