KENDARI, LINKSULTRA.COM – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah, menilai Sulawesi Tenggara (Sultra) perlu melakukan transformasi pembangunan kawasan secara menyeluruh guna mendukung pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan investasi daerah.
Menurut Fahri, laju pertumbuhan penduduk di Sultra, khususnya di Kendari, tergolong cukup masif. Setiap tahun, Kota Kendari mengalami penambahan lebih dari 5.000 penduduk baru, yang berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan hunian dan penataan kawasan.
“Pertumbuhan penduduk ini berarti kita membutuhkan perumahan, penataan kawasan, serta pembangunan rumah baru. Terutama di wilayah perkotaan dan kawasan-kawasan yang masih tergolong kumuh,” ujar Fahri saat berkunjung di kantor Gubernur Sultra, Kamis (05/030/26).
Ia menyampaikan bahwa Presiden telah menginstruksikan pelaksanaan kampanye nasional Gerakan Indonesia Asri, yang menekankan terciptanya lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah. Oleh karena itu, Fahri mengajak pemerintah daerah untuk segera menyusun desain kerja sama yang komprehensif dan terintegrasi lintas sektor.
“Kota-kota harus bersih dan tertata. Jangan banyak sampah. Supaya siapa pun yang datang bisa melihat wajah kota yang nyaman dan layak huni,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fahri menekankan pentingnya perencanaan matang sebagai fondasi pembangunan. Menurutnya, apabila desain penataan kawasan telah disiapkan dengan baik, maka berbagai program lintas kementerian dapat berjalan secara sinergis dan saling mendukung.
Ia juga mendorong Sultra untuk mulai mentransformasi arah pembangunan ekonomi dari ketergantungan pada sektor pertambangan menuju sektor pariwisata. Menurutnya, pariwisata memiliki peran strategis dalam menciptakan kawasan yang bersih, tertata, dan berkelanjutan.
“Sultra punya banyak potensi pesisir, pantai yang indah, dan taman laut yang masih sangat bagus. Itu harus dipromosikan secara besar-besaran. Kalau kawasannya kotor, siapa yang mau datang,” ujarnya.
Fahri menambahkan, transformasi ini juga bertujuan agar daerah tidak hanya bergantung pada satu sektor industri. Ia mendorong perusahaan-perusahaan tambang untuk turut berkontribusi dalam pengembangan sektor non-tambang, khususnya pariwisata, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan.
“Menambang memang ada dampak kerusakan. Tapi memperbaikinya bisa lewat pariwisata. Perusahaan tambang seharusnya ikut membangun dan memperbaiki kawasan, bukan hanya mengambil sumber daya,” tegasnya.
Pada tahap awal, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan membantu pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan desain transformasi kawasan. Fahri optimistis, setelah desain rampung, pelaksanaan program dan masuknya investasi akan berjalan lebih mudah.
“Soal anggaran dan sumber daya, saya kira bukan persoalan utama. Kalau desainnya jelas dan kawasan wisatanya menjanjikan, minat investor pasti akan datang,” pungkasnya.
