KENDARI, LINKSULTRA.COM – PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) guna memastikan pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Langkah tersebut ditandai dengan audiensi dan silaturahmi jajaran Agrinas Palma Nusantara bersama Kepala Kejati Sultra, Dr. Sugeng Riyanta, S.H., M.H., di Hotel Claro Kendari, Senin (16/11/2026).
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan membangun sinergi dengan aparat penegak hukum, terutama dalam memperkuat aspek legalitas dan kepastian hukum pengelolaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Sultra.
Rombongan Agrinas Palma Nusantara dipimpin Brigjen TNI (Purn.) Binarko Sugihantyo, Kepala Divisi Ancaman, Gangguan, dan Hambatan (AGHT) Direktorat Hubungan Kelembagaan. Ia hadir mewakili Direktur Hubungan Kelembagaan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), Mayjen TNI (Purn.) Cucu Sumantri.
Turut hadir Plt. Chief Region Officer X/Sulawesi Rudy Karim, Regional Head Hubungan Kelembagaan CRO X/Sulawesi Brigjen TNI (Purn.) Harfuddin Daing, S.E., M.M., Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan Distrik Sulawesi Tenggara Brigjen TNI (Purn.) I Made Anggara, S.T., serta Kepala Subdivisi Hubungan Masyarakat Direktorat Hubungan Kelembagaan Fatkhul Manan.
Dalam audiensi tersebut, pembahasan difokuskan pada kebutuhan pendampingan hukum dari Kejaksaan dalam proses pengelolaan dan penataan lahan perkebunan kelapa sawit.
Pendampingan tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan kegiatan perusahaan berjalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari legalitas lahan, kepastian hukum, mitigasi risiko hukum, hingga langkah penyelesaian apabila muncul persoalan dalam proses pengelolaan perkebunan.
Agrinas Palma Nusantara menilai keterlibatan Kejaksaan memiliki posisi strategis dalam mendukung pelaksanaan mandat perusahaan. Selain memberikan penguatan dari sisi hukum, koordinasi kelembagaan juga diharapkan dapat mencegah munculnya potensi persoalan hukum di kemudian hari.
Sinergi tersebut sekaligus menjadi langkah untuk memastikan pengelolaan aset dan lahan perkebunan dilakukan secara profesional, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui pertemuan ini, Agrinas Palma Nusantara berharap hubungan koordinasi dengan Kejati Sultra semakin kuat sehingga berbagai agenda penataan dan pengelolaan lahan sawit dapat berjalan dengan dukungan kepastian hukum.
Perusahaan juga menegaskan komitmennya untuk terus membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.
Upaya tersebut merupakan bagian dari strategi mendorong pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang produktif, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi nyata bagi negara maupun kesejahteraan masyarakat.
Laporan : Rul R.















































