KENDARI, LINKSULTRA.COM – Antrean panjang kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Kendari mendapat sorotan dari Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sulawesi Tenggara (Sultra).
GP Ansor Sultra menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena telah mengganggu aktivitas dan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Kondisi ini diduga dipicu oleh keterbatasan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta lemahnya pengawasan terhadap penyaluran BBM di tingkat SPBU.
Sekretaris GP Ansor Sultra, Salahuddin Loga, menyayangkan sikap sejumlah instansi terkait, baik pemerintah daerah, unsur legislatif maupun pihak Pertamina, yang dinilai belum menunjukkan langkah nyata dalam mengatasi persoalan tersebut.
Menurut Salahuddin, kelangkaan sejumlah jenis BBM, mulai dari Pertalite, Pertamax hingga Solar, seharusnya menjadi perhatian serius seluruh pihak yang memiliki kewenangan.
“Instansi terkait seolah tutup mata terhadap kondisi yang dialami masyarakat. Padahal, mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi,” tegas Salahuddin.
Ia mengatakan, persoalan antrean BBM harus segera dibahas secara bersama-sama melalui forum atau ruang diskusi yang melibatkan seluruh pihak terkait. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencari akar persoalan sekaligus melahirkan solusi konkret.
Selain keterbatasan pasokan, GP Ansor Sultra juga menyoroti lemahnya pengawasan dalam proses penyaluran BBM di sejumlah SPBU.
Salahuddin mengungkapkan adanya dugaan berbagai modus kecurangan yang berpotensi membuat distribusi BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. Di antaranya penggunaan pelat nomor gantung atau palsu oleh oknum tertentu, termasuk dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas untuk memperoleh BBM bersubsidi.
Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya dugaan konsumen yang menggunakan lebih dari satu barcode maupun nomor pelat kendaraan untuk mendapatkan BBM.
Menurutnya, kondisi tersebut harus segera menjadi perhatian serius pengelola SPBU dan pihak-pihak yang berwenang melakukan pengawasan.
“Sistem pemeriksaan di SPBU harus diperketat. Petugas wajib mencocokkan nomor pelat kendaraan, STNK dan barcode yang digunakan. Jika terdapat ketidaksesuaian dokumen, maka jangan dilayani,” ujarnya.
Salahuddin menegaskan, dalam situasi ketika masyarakat sedang kesulitan mendapatkan BBM, tidak boleh ada oknum yang memanfaatkan keadaan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun mengambil jatah yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat.
“Dalam situasi sulit seperti sekarang ini, tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan keadaan demi kepentingan pribadi. Distribusi BBM, khususnya BBM bersubsidi, harus benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
GP Ansor Sultra pun mendesak pemerintah daerah dan Pertamina untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi distribusi BBM di Kota Kendari.
Menurut Salahuddin, pengawasan di lapangan perlu diperketat agar potensi penyimpangan dapat dicegah dan masyarakat tidak terus-menerus harus menghadapi antrean panjang di SPBU.
“Kami meminta ada kehadiran nyata dari pemerintah dan seluruh pihak terkait. Regulasi dan pengawasan harus diperketat agar penyaluran BBM tepat sasaran serta persoalan antrean panjang di Kota Kendari dapat segera terurai,” pungkasnya.
Laporan : Rul R.
