KONAWE, LINKSULTRA.COM – Lembaga Masyarakat Adat Tolaki (MAT) Sulawesi Tenggara menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Sultra, Jenderal (Purn) Andi Sumangerukka, dalam memperjuangkan keadilan atas pembagian hasil tambang nikel di wilayah Sulawesi Tenggara. Pernyataan sikap ini dibacakan secara resmi di Konawe, Senin (19/5), sebagai bentuk desakan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk lebih berpihak kepada daerah penghasil sumber daya alam.
Pernyataan sikap yang mengusung nilai luhur adat Tolaki, “Inae Konasara Iyee Pinesara, Inae Liasara Iyee Pinekasara”—yang berarti “siapa yang menjunjung adat akan diselamatkan, dan siapa yang melanggarnya akan celaka”—menjadi dasar moral perjuangan masyarakat adat atas hak-hak daerah mereka.
Langkah Gubernur Andi Sumangerukka Dinilai Berani
Ketua MAT Sultra, Abdul Sahir, menyebut bahwa perjuangan Gubernur Sumangerukka dalam rapat Komisi II DPR RI pada April 2025 merupakan langkah yang patut diapresiasi. “Kami berdiri bersama Gubernur dalam memperjuangkan hak atas kekayaan nikel yang selama ini belum memberi manfaat yang adil bagi daerah. Ini bukan hanya perjuangan politik, tapi soal keadilan sosial dan harkat martabat daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, DPRD kabupaten/kota, hingga masyarakat luas untuk menyuarakan aspirasi secara kolektif dan terorganisir.
Nostalgia Perjuangan yang Terpinggirkan
Sekretaris Jenderal MAT Sultra, Adi Yusuf Tamburaka, menyoroti kegagalan dukungan dari elemen daerah di masa lalu yang berujung pada mandeknya kebijakan pro-daerah. Ia menyinggung upaya mantan Gubernur Nur Alam yang sempat memperjuangkan pembagian hasil tambang melalui skema Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), namun digagalkan oleh kepentingan oligarki.
“Waktu itu, tak ada dukungan dari DPRD kabupaten/kota maupun para bupati. Akibatnya, perjuangan Pak Nur Alam dilumpuhkan dan beliau harus menghadapi proses hukum. Gubernur setelahnya pun tidak bersuara. Sekarang ketika Andi Sumangerukka mulai bersuara, lagi-lagi minim dukungan dari DPRD dan kepala daerah, khususnya di wilayah daratan. Ini menyakitkan,” kata Adi Yusuf.
Ia menggarisbawahi bahwa Gubernur Sumangerukka telah menunjukkan komitmen dan keberanian, meski menyadari risiko politik yang mungkin ia hadapi.
Aspirasi Masyarakat Adat: Dari Pendidikan hingga Keberpihakan Negara
Lebih jauh, Adi Yusuf juga menyampaikan sejumlah aspirasi konkret dari Lembaga Masyarakat Adat Tolaki yang ditujukan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto:
1. Pendirian Kampus Rakyat khusus untuk bidang pertambangan nikel, pertanian, dan budaya di wilayah Sultra.
2. Jaminan bantuan alat dan pupuk untuk sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, khususnya di wilayah tambang.
3. Pengembangan dan pelestarian budaya Tolaki secara terstruktur dan berkelanjutan.
4. Prioritas penerimaan CPNS, TNI, dan Polri bagi pemuda Tolaki sebagai bentuk afirmasi dan keberpihakan negara.
5. Pendidikan gratis sepenuhnya di semua jenjang, baik dalam maupun luar negeri.
“Ini adalah bentuk keadilan yang seharusnya diberikan kepada daerah yang selama ini menjadi lumbung kekayaan nasional. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” tegasnya.
Ajakan Persatuan dan Aksi Konstitusional
Di akhir pernyataan sikapnya, Abdul Sahir menyerukan seluruh elemen masyarakat Sultra untuk menyampaikan aspirasi ini melalui jalur konstitusional, termasuk lewat DPRD kabupaten/kota masing-masing. Ia menegaskan bahwa perjuangan ini bukan semata urusan tambang, melainkan wujud persatuan dan keberpihakan terhadap masa depan daerah.
“Dengan semangat Mepokoaso, persatuan dalam bingkai Kalosara Indonesia, kami akan terus bersuara. Ini soal martabat, bukan semata soal materi,” tutupnya.
Laporan: Rul R
