Kendari, 11 April 2026
Oleh: Ketua Forum Komunikasi Pemberantasan Korupsi Sulawesi Tenggara, Adi Yusuf Tamburaka
KENDARI, LINKSULTRA.COM – Sejak Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, publik menaruh harapan besar terhadap komitmen pemberantasan korupsi. Salah satu indikator paling nyata adalah intensitas dan keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), khususnya terhadap kepala daerah.
Fakta menunjukkan bahwa praktik korupsi di level daerah masih menjadi penyakit kronis dalam sistem pemerintahan. Dalam kurun awal pemerintahan Presiden Prabowo, sejumlah kepala daerah kembali terjaring OTT KPK—mulai dari bupati, wali kota hingga pejabat strategis di pemerintahan daerah. Mereka berasal dari beragam latar belakang politik, mencerminkan bahwa korupsi bukan monopoli satu partai, melainkan persoalan sistemik lintas kekuatan politik.
Beberapa kepala daerah yang terjerat OTT berasal dari partai-partai besar nasional, baik yang berada di dalam lingkar kekuasaan maupun di luar pemerintahan. Hal ini menjadi bukti bahwa afiliasi politik tidak menjadi tameng dari jerat hukum. Bahkan, fakta paling penting yang patut digarisbawahi adalah tidak ada jaminan “kedekatan kekuasaan” dapat menyelamatkan seseorang dari proses hukum.
Termasuk dalam konteks ini adalah kader dari Partai Gerindra, partai yang identik dengan Presiden Prabowo sendiri. Jika ada kader atau kepala daerah yang terafiliasi dengan Gerindra terseret kasus korupsi dan ditindak oleh KPK, maka hal tersebut justru memperkuat pesan bahwa negara ini sedang bergerak ke arah yang benar—bahwa hukum tidak tunduk pada kekuasaan.
OTT KPK di era ini harus dibaca sebagai ujian integritas nasional. Apakah benar negara mampu berdiri tegak tanpa intervensi politik? Apakah aparat penegak hukum mampu bekerja tanpa tekanan kekuasaan?
Jawaban atas pertanyaan itu mulai terlihat. Ketika kepala daerah dari berbagai partai ditangkap tanpa pandang bulu, maka satu pesan kuat tersampaikan kepada publik: tidak ada tempat aman bagi koruptor di republik ini.
Namun demikian, penindakan saja tidak cukup. OTT hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya masih terdapat persoalan tata kelola anggaran, budaya politik transaksional, serta lemahnya sistem pengawasan yang membuka ruang bagi korupsi untuk terus berulang.
Karena itu, momentum OTT di era Presiden Prabowo seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai keberhasilan penegakan hukum, tetapi juga sebagai alarm keras untuk melakukan pembenahan sistemik, yakni reformasi birokrasi, transparansi anggaran, dan penegakan meritokrasi dalam politik.
Kesimpulan
OTT KPK di masa pemerintahan Presiden Prabowo mengirimkan satu pesan yang sangat jelas: bahkan partai penguasa seperti Gerindra tidak kebal hukum.
Jika konsistensi ini terus dijaga, maka harapan menuju Indonesia yang bersih dari korupsi bukan lagi sekadar slogan, melainkan sebuah keniscayaan yang sedang dibangun—perlahan, tetapi pasti.
