KENDARI, LINKSULTRA.COM – Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi menandatangani kontrak pelaksanaan dua proyek jalan strategis pada Senin, 16 Juni 2025.
Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Sultra, Pahri Yamsul, menekankan bahwa kualitas pekerjaan menjadi prioritas utama dalam pembangunan dua ruas jalan ini.
“Penekanan pada kualitas bukan hanya instruksi teknis, tapi merupakan arahan langsung dari Gubernur Sultra karena ini menyangkut kepentingan jangka panjang masyarakat,” ujar Pahri saat seremoni penandatanganan kontrak di Kantor Dinas SDA dan Bina Marga.
Adapun dua proyek jalan strategis yang dimaksud meliputi, Ruas Jalan Simpang Tiga Bubu – Ronta, Panjang: 11,5 km, Lebar: 4,5 meter serta Nilai Kontrak: Rp33,9 miliar. Dengan pelaksana kegiatan, PT Wiratama Karya Nugraha.
Selanjutnya, Ruas Jalan Polipolia – Batas Konawe Selatan Panjang: 10,5 km, Lebar: 4,5 meter, Nilai Kontrak: Rp30,2 miliar. Pelaksana kegiatan PT Bangunindo Lutama.
Menurut Pahri, khusus ruas Polipolia memiliki nilai strategis karena melintasi kawasan dengan potensi sumber daya pangan yang signifikan bagi daerah. Oleh karena itu, kelancaran dan mutu pembangunan sangat vital bagi akses ekonomi masyarakat sekitar.
Ia juga memperingatkan para kontraktor agar tidak main-main dengan mutu konstruksi. “Jika ditemukan ada kualitas pekerjaan yang tidak memenuhi standar, kami tidak akan ragu untuk membongkar dan memperbaikinya. Tidak ada kompromi soal ini,” tegasnya.
Untuk menjamin kualitas jalan, bahan material utama seperti batu dan kerikil diambil dari Moramo, Kabupaten Konawe Selatan—wilayah yang selama ini dikenal memiliki sumber material konstruksi berkualitas tinggi dan sudah terbukti digunakan dalam berbagai proyek besar.
Terkait progres waktu, kedua proyek ditargetkan rampung pada 12 Desember 2025. Dengan waktu efektif pengerjaan hanya sekitar 160 hari kerja, termasuk tantangan cuaca di musim hujan, Pahri meminta seluruh pelaksana untuk bekerja lebih intensif dan efisien.
“Kontraktor diminta tidak menunda proses pencairan uang muka agar pekerjaan bisa segera dimulai sesuai rencana. Namun, semua tetap harus mengacu pada ketentuan regulasi,” tambahnya.
Pahri menutup dengan seruan kepada seluruh pihak untuk menyatukan visi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur berkualitas di Sultra. Ia menegaskan bahwa pengawasan dari pihak dinas akan diperketat untuk menjamin hasil akhir sesuai harapan.
“Pembangunan ini bukan hanya soal selesai tepat waktu, tapi juga harus memberi manfaat nyata dalam jangka panjang bagi masyarakat. Itu komitmen kita bersama,” pungkasnya.
Laporan: Rul R.
