LINKSULTRA.COM, KONKEP – Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe terus mendalami dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pasir Putih, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).
Sebagai bagian dari proses penyidikan, tim penyidik Kejari Konawe melakukan penggeledahan di kantor Desa Pasir Putih dan kediaman kepala desa, Rabu (18/11/2026).
Penggeledahan yang berlangsung sekitar pukul 14.00 WITA tersebut berkaitan dengan penyelidikan penggunaan anggaran desa selama periode 2019–2023. Langkah hukum itu dilakukan berdasarkan surat perintah dan penetapan penggeledahan yang telah diterbitkan.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Konawe, Hartanto, mengatakan penggeledahan dilakukan untuk memperkuat alat bukti dalam perkara yang tengah ditangani penyidik.
Saat mendatangi kantor desa, tim penyidik justru menemukan kondisi gedung tanpa aktivitas. Tidak terdapat kepala desa maupun perangkat desa di lokasi. Bahkan, sejumlah dokumen dan perlengkapan kerja yang semestinya berada di kantor desa juga tidak ditemukan.
Hartanto mengungkapkan, kondisi tersebut menimbulkan perhatian tersendiri bagi tim penyidik karena kantor desa diduga tidak lagi difungsikan sebagaimana mestinya.
Setelah melakukan pemeriksaan di kantor desa, penyidik kemudian melanjutkan penggeledahan ke rumah kepala desa. Dari lokasi tersebut, tim berhasil mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pencairan dan pelaksanaan kegiatan anggaran desa.
Selain dokumen, penyidik juga mendata satu unit telepon seluler sebagai barang bukti elektronik yang akan diperiksa lebih lanjut untuk kepentingan penyidikan.

Dalam perkara ini, Kejari Konawe mengindikasikan adanya potensi kerugian keuangan negara lebih dari Rp500 juta yang bersumber dari pengelolaan Dana Desa dan ADD selama lima tahun anggaran, yakni 2019 hingga 2023.
Meski demikian, nilai kerugian negara tersebut masih bersifat indikatif. Penyidik masih membutuhkan proses pendalaman dan konfirmasi untuk memastikan besaran kerugian secara pasti.
Seluruh dokumen dan barang bukti elektronik yang telah diamankan selanjutnya akan dianalisis guna mengungkap mekanisme penggunaan anggaran, termasuk kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Hartanto menegaskan, hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut akan menjadi bahan pertimbangan penyidik dalam menentukan langkah hukum selanjutnya.
Penyidikan kasus ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran desa. Kejari Konawe diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan ADD di Desa Pasir Putih selama periode 2019–2023.
Laporan: Ajad Sudrajad
















































