LINKSULTRA.COM, KONKEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) akhirnya mengeluarkan sejumlah rekomendasi penting guna meredam gesekan antara nelayan lokal dan pemilik rumpon di Kecamatan Wawonii Tenggara. Langkah tersebut diambil usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor DPRD Konkep tersebut diawali oleh Ketua DPRD Ishak, SE. Selanjutnya, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Imanudin, S.Pd., MM, bersama tujuh anggota legislatif lainnya.
RDP tersebut menghadirkan jajaran Dinas Perikanan, Dinas PTSP, Dinas PMD, dan Dinas Perindagkop, serta perwakilan nelayan dari Desa Mosolo, Sinar Mosolo, Sinaulu Jaya, Nambo Jaya, dan Sainoa Indah.
Kepala Desa Sainoa Indah, Musri, memaparkan bahwa pernah terjadi pertemuan sebelumnya antar nelayan lokal dan pemilik rumpon dengan menyepakati pembatasan waktu terhadap penangkapan ikan dengan menggunakan pukat milik kapal gae.
“Awalnya, kami menyepakati penangkapan ikan dengan menggunakan pukat milik kapal gae itu enam bulan sekali. Namun, dalam pelaksanaannya nelayan lokal kembali mengusulkan menjadi dua tahun sekali karena merasa kesulitan untuk mendapatkan hasil tangkapan,” tuturnya.
Menurutnya, persoalan utama bukan keberadaan rumpon milik masyarakat melainkan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat milik kapal gae, karena hal itu sangat berpengaruh terhadap pendapatan nelayan lokal.
Hal senada juga diungkapkan perwakilan nelayan lokal, Laode Hasyim. Ia mengatakan bahwa mereka tidak melarang pemasangan rumpon. Namun keberatan mereka yakni pengoperasian kapal lingkar yang menggunakan lampu penerang dan pukat milik kapal gae.
“Kami kesulitan untuk mendapatkan ikan dan cumi-cumi pak karena hanya menggunakan alat tangkap seadanya,“terangnya.
Sementara itu, perwakilan pemilik rumpon, Marlan, menyayangkan kesepakatan pembatasan waktu yang pernah dibahas sebelumnya karena dianggap belum mewakili suara kedua belah pihak.
Ia mendesak agar penataan aktivitas tangkap ikan didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan berkeadilan.
Menanggapi konflik tersebut, Kepala Dinas Perikanan Konkep, Ilham, S.Pi., menekankan bahwa seluruh aktivitas penangkapan ikan wajib mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 36 Tahun 2023.
Ilham menerangkan, regulasi tersebut mengatur pembagian jalur penangkapan berdasarkan zonasi pantai serta spesifikasi teknis alat tangkap:
Jalur Penangkapan: Dibagi menjadi Jalur IA (0–2 mil laut), Jalur IB (2–4 mil laut), Jalur II (4–12 mil laut), dan Jalur III (di atas 12 mil laut hingga ZEEI). Kapal bermotor berukuran di atas 5 GT hingga 30 GT memiliki ketentuan jalur dan spesifikasi jaring tersendiri.
Pengaturan Rumpon: Berdasarkan Pasal 16 dan 17, setiap kapal menetap maksimal memiliki 3 unit rumpon dengan jarak antar-rumpon paling dekat 10 mil laut di Jalur II dan III.
Penempatannya pun wajib mengantongi Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR) yang mengacu pada alokasi resmi dari Kementerian maupun Gubernur.
“Menentukan legalitas operasi kapal tidak bisa hanya dilihat dari ukuran perahu atau jarak perairan saja, tetapi juga jenis alat tangkap dan kelengkapan izin teknisnya,” jelas Ilham.
Dari segi legalitas usaha, Kepala Dinas PTSP Konkep, Asgar, SE, turut mengimbau agar seluruh nelayan segera melengkapi perizinan administrasi kelompoknya melalui pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Sebagai penutup RDP, Ketua DPRD Konkep, Ishak, SE, membacakan poin-poin rekomendasi resmi, di antaranya:
- Dinas Perikanan: Segera mensosialisasikan aturan penangkapan ikan dan batas wilayah perairan.
- Dinas PTSP: Membimbing para nelayan dalam pengurusan NIB.
- Dinas PMD: Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa (Perdes) terkait tata kelola wilayah tangkap lokal.
- Dinas Perindagkop: Menindaklanjuti pembentukan Koperasi Nelayan sebagai wadah ekonomi warga.
- Pemerintah Desa: Mempertemukan kembali kedua pihak untuk musyawarah mufakat secara kekeluargaan.
Ishak menyerukan agar seluruh masyarakat tetap menahan diri dan menolak penyelesaian secara provokatif.
“Masyarakat Wawonii adalah satu keluarga besar. Penyelesaian persoalan harus mengedepankan kepala dingin, dialog, dan musyawarah mufakat agar tidak memicu konflik berkepanjangan,” pungkasnya.
Redaksi: Linksultra.com
