KENDARI, LINKSULTRA.COM – Masa kontrak 2.606 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akan berakhir pada 30 September 2026.
Hingga kini, belum ada kepastian mengenai kelanjutan masa kerja ribuan PPPK paruh waktu tersebut. Pemerintah Provinsi Sultra masih menunggu informasi dari pemerintah pusat maupun keputusan pimpinan daerah.
Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Prof Andi Khaeruni, mengatakan pihaknya belum menerima informasi terkait kelanjutan kontrak PPPK paruh waktu setelah masa perjanjian kerja berakhir.
“Masih menunggu keputusan pusat, dan kita juga masih menunggu keputusan dari pimpinan,” kata Khaeruni saat ditemui di Kantor BKD Sultra, Jalan Haluoleo, Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Kamis (17/9/2026).
Menurut Khaeruni, keputusan mengenai kelanjutan masa kerja PPPK paruh waktu menjadi kewenangan pimpinan daerah dengan mempertimbangkan sejumlah aspek.
Salah satu pertimbangan yang akan diperhatikan adalah kemampuan keuangan daerah untuk membayarkan penghasilan para PPPK paruh waktu.
“Yang menentukan pimpinan, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dalam membayar gajinya. Kriterianya juga pimpinan yang menentukan,” ujarnya.
Khaeruni menjelaskan, kebutuhan awal PPPK paruh waktu yang ditetapkan untuk lingkungan Pemprov Sultra sebanyak 2.641 orang.
Namun, dalam proses pengangkatan, sebanyak 2.606 orang kemudian menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan.
Dalam perkembangannya, sebagian PPPK paruh waktu tersebut tidak lagi aktif karena meninggal dunia maupun mengundurkan diri. Saat ini, jumlah PPPK paruh waktu yang masih aktif diperkirakan sekitar 2.500 orang.
Ribuan PPPK paruh waktu tersebut sebelumnya menerima SK Pengangkatan Formasi Tahun 2024 dari Gubernur Sultra Andi Sumangerukka pada 29 Desember 2025.
Mereka terdiri atas tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidik yang telah mengikuti tahapan seleksi sesuai ketentuan.
Dalam ketentuan PPPK paruh waktu, masa perjanjian kerja berlangsung selama satu tahun. Kinerja pegawai juga dievaluasi secara berkala sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan kelanjutan masa kerja pada tahun berikutnya.
Skema tersebut berbeda dengan PPPK penuh waktu yang masa perjanjian kerjanya dapat mencapai lima tahun.
Untuk penghasilan, PPPK paruh waktu di lingkungan Pemprov Sultra menerima sekitar Rp1,5 juta per bulan. Besarannya dapat berbeda pada pemerintah kabupaten dan kota karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.
Meski demikian, penghasilan PPPK paruh waktu tidak boleh lebih rendah dibandingkan penghasilan yang diterima ketika masih berstatus sebagai tenaga honorer.
Ketentuan mengenai PPPK paruh waktu tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu.
Dengan pengangkatan PPPK paruh waktu tersebut, jumlah keseluruhan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sultra kini mencapai 12.950 orang.
Sementara masa kontrak semakin mendekati batas akhir, kepastian mengenai kelanjutan sekitar 2.500 PPPK paruh waktu yang masih aktif tersebut masih menunggu keputusan pemerintah pusat dan kebijakan pimpinan Pemerintah Provinsi Sultra.
Laporan: Rul R.
