KENDARI, LINKSULTRA.COM – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) mendukung langkah Pemerintah Provinsi Sultra dalam membenahi dan menertibkan pengelolaan aset daerah.
Dukungan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Golkar DPRD Sultra, H. Uking Djassa, SH, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra.
Uking menilai, penataan aset daerah perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Aset yang selama ini belum terkelola secara maksimal harus ditertibkan dan dioptimalkan sehingga dapat memberikan manfaat bagi daerah.
Menurutnya, pengelolaan aset tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan administrasi, tetapi juga memastikan seluruh aset milik pemerintah daerah memiliki status yang jelas serta dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan.
Sebagai anggota Komisi II DPRD Sultra sekaligus Ketua Harian DPD II Partai Golkar, Uking menegaskan Fraksi Golkar siap mendukung upaya pemerintah daerah dalam melakukan penertiban aset.
Namun, ia mengingatkan agar setiap langkah penertiban dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dan mengacu pada rekomendasi resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Fraksi Golkar siap berada di barisan terdepan dalam mendukung penertiban aset, sepanjang tindakan tersebut mengacu pada rekomendasi BPK dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Uking.
Selain persoalan aset, Fraksi Golkar juga memberikan sejumlah catatan terhadap arah kebijakan Perubahan APBD Sultra 2026. Fraksi tersebut meminta agar anggaran yang dialokasikan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Perhatian khusus diminta diberikan kepada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Dukungan pemerintah dapat diwujudkan melalui penyediaan sarana produksi, bibit unggul, pupuk, akses pembiayaan, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga penguatan koperasi.
Fraksi Golkar juga mendorong pengembangan hilirisasi produk daerah dan perluasan akses pasar agar hasil produksi masyarakat memiliki nilai tambah dan mampu meningkatkan perekonomian daerah.
Di sektor pertambangan dan sumber daya alam, Fraksi Golkar meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan. Pemanfaatan SDA dinilai harus tetap memperhatikan reklamasi, keselamatan kerja dan keberlanjutan pembangunan.
Uking juga menekankan agar aktivitas pemanfaatan SDA memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah dan manfaat bagi masyarakat Sultra.
Sementara itu, terkait belanja hibah dan bantuan sosial, Fraksi Golkar meminta penyalurannya menggunakan data penerima yang valid, transparan dan akuntabel agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Di penghujung pandangan umum, Uking menyampaikan pantun yang menekankan pentingnya kolaborasi dan kemitraan harmonis antara Pemerintah Provinsi Sultra dan DPRD dalam mengawal pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Laporan : Rul R.
