KOLAKA, LINKSULTRA.COM — Anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani, melaksanakan kegiatan reses di Kabupaten Kolaka dengan agenda utama menyerap aspirasi para penyuluh pertanian dan perikanan. Kegiatan ini berlangsung di Balai Desa Muara Lapopao dan dihadiri oleh puluhan penyuluh dari berbagai kecamatan, serta sejumlah pejabat daerah.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka, Kabid Pertanian Hortikultura, dan Kepala Desa Muara Lapopao.
Dalam sambutannya, Jaelani menegaskan pentingnya posisi penyuluh sebagai ujung tombak pembangunan sektor pertanian dan perikanan. Menurutnya, penyuluh adalah elemen vital yang menjembatani kebijakan pemerintah dengan pelaku utama di lapangan, yaitu petani dan nelayan.
“Peran bapak dan ibu penyuluh sangat penting. Karena itu, kami perlu mendengar langsung kendala dan harapan di lapangan agar kebijakan yang dirancang benar-benar sesuai kebutuhan,” ujar Jaelani di hadapan peserta.
Dalam sesi diskusi terbuka, berbagai persoalan disampaikan oleh para penyuluh. Mulai dari minimnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyuluhan, keterbatasan pelatihan peningkatan kapasitas, hingga akses terhadap data dan inovasi terbaru di sektor pertanian dan perikanan.
Salah satu penyuluh pertanian menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat turut memperhatikan pengadaan kendaraan operasional serta alat-alat penunjang tugas penyuluhan di lapangan.
Menanggapi hal itu, Jaelani menyatakan akan membawa seluruh masukan tersebut ke pembahasan Komisi IV DPR RI, yang membidangi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pangan.
“Saya akan kawal aspirasi ini agar bisa ditindaklanjuti dalam bentuk program dan anggaran yang mendukung kinerja penyuluh. Masukan dari lapangan sangat penting untuk memperbaiki kebijakan,” tegasnya.
Selain menyerap aspirasi, Jaelani juga mengumumkan adanya bantuan bibit padi untuk areal seluas 5.000 hektare serta bantuan ribuan bibit ikan yang akan disalurkan kepada petani dan nelayan di Kolaka.
Kunjungan ini diharapkan dapat mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan pelaksana kebijakan di daerah, dalam upaya mendorong kemajuan sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Kolaka.
Laporan: Rul R
