KENDARI, LINKSULTRA.COM – Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi, menegaskan pergantian Ketua DPRD Sultra dari La Ode Tariala kepada Sudarmanto merupakan bagian dari dinamika dan mekanisme internal partai.
Ali Mazi meminta seluruh kader memahami bahwa jabatan politik bukanlah milik pribadi. Karena itu, setiap keputusan pimpinan partai harus dihormati dan tidak semestinya dikaitkan dengan persoalan suka atau tidak suka.
“Kalau kita berpolitik, kita harus paham apa itu politik. Ini menyangkut Pancasila, moral. Kalau kita menyuburkan moral yang baik, saya kira keputusan-keputusan politik dan keputusan pimpinan harus dihargai,” kata Ali Mazi.
Pergantian tersebut sebelumnya sempat menempatkan Arul sebagai calon pengganti La Ode Tariala. Namun, SK penunjukan Arul kemudian dibatalkan dan Partai NasDem menetapkan Sudarmanto sebagai pengganti Ketua DPRD Sultra.
Menurut Ali Mazi, perubahan keputusan dalam organisasi merupakan hal yang biasa. Ia meminta kader tidak menjadikan pergantian jabatan sebagai persoalan pribadi maupun alasan untuk melakukan perlawanan terhadap keputusan partai.
“Kalau kau sudah diberikan tempat, kemudian tempat itu bukan milik kau, ya harus seumur hidup? Itu selalu terjadi pergantian-pergantian, bukan berarti suka dan tidak suka,” ujarnya.
Mantan Gubernur Sultra dua periode itu juga mengingatkan bahwa posisi Ketua DPRD berbeda dengan jabatan kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat.
“Pemilihan ketua DPR itu berbeda dengan pemilihan gubernur, pemilihan bupati. Kalau pemilihan bupati, gubernur itu memang individu yang dipilih oleh masyarakat. Tapi kalau anggota DPR, seperti saya anggota DPR, kemudian ketua umum saya memberikan kepercayaan untuk menjadi ketua,” jelasnya.
Karena itu, ketika kepercayaan tersebut diberikan kepada kader lain, menurut Ali Mazi, kader yang sebelumnya menjabat harus menerima keputusan tersebut dengan lapang dada.
“Kalau ini bergiliran diberikan kepada yang lain, ya sudah kita menjadi anggota biasa. Jangan seolah-olah kamu ada power dengan ketua umum. Ini kan marwah partai,” tegasnya.
Jangan Campur Urusan Partai dan Pribadi
Ali Mazi menekankan agar dinamika pergantian Ketua DPRD Sultra tidak dicampuradukkan dengan kepentingan pribadi.
“Harapan saya ini urusan partai, bukan soal individu. Urusan partai dan tidak boleh dicampur aduk dengan urusan pribadi. Kalau urusan partai, ya kelola untuk partai,” katanya.
Ia menilai kader harus memahami bahwa setiap posisi politik memiliki masa dan mekanisme tersendiri. Jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tugas, hal tersebut seharusnya diperbaiki bersama, bukan menjadi sumber konflik.
“Kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, diperbaiki bersama. Itu kan giliran,” ujarnya.
Ali Mazi juga mengingatkan bahwa pergantian pimpinan dapat terjadi di berbagai partai politik. Karena itu, ia meminta seluruh kekuatan politik di Sultra mengedepankan sikap dewasa dan tidak terjebak dalam intrik.
“Nanti bukan cuma Partai NasDem saja yang melakukan pergantian, partai lain juga. Nanti semua saling intrik, mengadu kekuatan. Kan bukan itu sebetulnya,” katanya.
Menurut dia, politik harus dibangun atas dasar kebersamaan, toleransi dan sikap saling menghargai.
“Yang utama itu bagaimana kau memahami tentang berpolitik, berbangsa dan bernegara, saling menghargai, saling toleransi. Berpolitik itu harus bersama, bergotong royong,” ucapnya.
Tekankan Nilai Pancasila
Ali Mazi mengaitkan dinamika politik tersebut dengan pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berorganisasi maupun berbangsa.
Menurutnya, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga harus tercermin dalam sikap para kader ketika menghadapi perbedaan pandangan dan keputusan organisasi.
“Jangan seolah-olah diganti jabatan itu merasa tersinggung. Itu hal yang biasa,” katanya.
Ia mencontohkan pengalaman dirinya sebagai salah satu pendiri Partai NasDem yang juga pernah tidak mendapatkan posisi ketua. Namun, hal tersebut diterimanya sebagai bagian dari dinamika organisasi.
“Saya sebagai pendiri NasDem, pernah juga tidak jadi ketua. Ya sudah. Nanti dipertimbangkan oleh pimpinan di pusat. Masalah, sama saja semua. Saya kira itu bukan hal yang luar biasa. Hal yang biasa-biasa,” ungkapnya.
Ali Mazi berharap seluruh kader dapat menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Menurutnya, menjaga soliditas dan marwah partai jauh lebih penting dibanding mempertahankan jabatan.
Ia juga mengingatkan bahwa kekuasaan bersifat sementara dan setiap kader harus siap menerima pergantian.
“Sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat akan jatuh. Jadi jangan terlena kekuasaan. Karena kekuasaan sangat luas, negeri kita luas. Saling menghormati, harga-menghargai itu yang penting,” pungkasnya.
Terkait proses pergantian La Ode Tariala, termasuk pembatalan SK Arul dan penunjukan Sudarmanto, Ali Mazi meminta persoalan tersebut tidak dibesar-besarkan. Ia menyerahkan proses internal kepada mekanisme partai dan menegaskan bahwa tugas pimpinan DPW adalah melakukan pembinaan terhadap seluruh kader.
“Tugasnya itu melakukan pembinaan di semua kader. Tidak memandang dia bupati, dia ketua DPN. Ini semua kader,” ujarnya.
Dengan demikian, Ali Mazi berharap pergantian Ketua DPRD Sultra dapat diterima sebagai bagian dari mekanisme organisasi, tanpa menimbulkan perpecahan di internal partai maupun mengganggu hubungan antarkader.
Laporan : Rul R.
