KONSEL, LINKSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mendorong hilirisasi sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus membuka pasar ekspor yang lebih luas.
Upaya tersebut ditandai dengan pelepasan ekspor perdana komoditas unggulan Sultra oleh PT Agri Casava Makmur di Desa Arongo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Kamis (10/9/2026).
Komoditas yang diekspor berupa tepung tapioka dan minyak kelapa dengan tujuan pasar internasional. Tepung tapioka dikirim ke China, sedangkan minyak kelapa dipasarkan ke Malaysia.
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka mengatakan ekspor perdana tersebut menjadi momentum awal untuk mengembangkan sektor pertanian dengan skala ekonomi yang lebih besar.
Menurutnya, Sultra tidak hanya memiliki potensi besar dari sektor pertambangan, tetapi juga memiliki kekuatan di sektor pertanian yang selama ini perlu terus dikembangkan.
“Kalau dilihat dari potensi, Sulawesi Tenggara punya potensi yang cukup besar. Selain hasil yang kita kenal dari pertambangan, pada kenyataannya sektor pertanian juga sangat menjanjikan,” kata Andi Sumangerukka.
Ia mengatakan Pemprov Sultra akan memberikan stimulus terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong pengembangan komoditas pertanian, termasuk memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengembangan ubi kayu sebagai bahan baku tepung tapioka. Menurut Andi, kebutuhan industri dapat menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat apabila produksi bahan baku dikembangkan secara terencana.
“Kalau nilai ekonominya menjanjikan, mau tidak mau ekspor juga akan lebih bagus. Akhirnya seperti itu,” ujarnya.
Andi menjelaskan, pemerintah akan terlebih dahulu mempertemukan para pemangku kepentingan untuk membahas kebutuhan bahan baku dan nilai ekonomi dari pengembangan ubi kayu. Setelah itu, masyarakat yang memiliki lahan dapat didorong untuk mengembangkan komoditas tersebut.
Selain lahan masyarakat, ia mengatakan lahan milik pemerintah provinsi yang memungkinkan juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian.
“Kalau masyarakat punya tanah, kita dorong. Kalau tidak punya, ada tanah yang dimiliki pemerintah provinsi yang bisa digunakan untuk penanaman komoditas,” jelasnya.
Kepala Badan Karantina Indonesia, H. Abdul Kadir Karding, menyebut ekspor perdana tersebut merupakan langkah awal dari rencana pemerintah daerah untuk mengembangkan ekspor Sultra dalam jumlah yang lebih besar.
“Kita melihat potensi tapioka cukup besar. Kalau skala ekonominya dapat, maka petani akan memiliki manfaat yang lebih besar,” ujar Karding.
Karding juga mengapresiasi keberadaan Tim Percepatan Ekspor Sultra. Menurutnya, tim tersebut memiliki peran penting dalam mengoptimalkan berbagai potensi komoditas daerah agar mampu menembus pasar internasional.
Ia mengingatkan pelaku usaha dan UMKM agar memperhatikan berbagai persyaratan ekspor, terutama standar kesehatan, kualitas dan mutu produk.
“Yang penting para pengusaha atau UMKM ini, standar kesehatan, kualitas, mutu dan kredibilitas terpenuhi. Kalau itu terpenuhi, ekspor bisa dilaksanakan dengan baik,” katanya.
Badan Karantina, lanjut Karding, siap membantu pemerintah daerah dalam menyamakan standar produk, khususnya bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan kegiatan ekspor.
Ia menegaskan, pengembangan hilirisasi merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada sektor pertanian, perikanan dan energi.
“Selain pembukaan lahan dan intensifikasi, yang didorong adalah bagaimana ada pabrik-pabrik pengolahan kakao, jambu mete, termasuk tapioka di daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi IV asal Sultra dari Fraksi PKB, Jaelani, mengatakan sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian Sultra.
Ia menyebut sektor pertanian memberikan kontribusi sekitar 23 persen terhadap PDRB Sultra, sektor pertambangan sekitar 21 persen, dan perdagangan sekitar 20 persen.
“Artinya, sektor pertanian adalah potensi yang sangat luar biasa untuk kita kembangkan,” kata Jaelani.
Jaelani menyatakan siap mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk memperkuat fasilitas yang dibutuhkan petani maupun industri pertanian.
Ia juga menyoroti kondisi fasilitas laboratorium Badan Karantina Sultra yang dinilainya masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, fasilitas tersebut sangat penting untuk mendukung hilirisasi dan ekspor produk pertanian.
“Fasilitas laboratorium kita di Badan Karantina Sulawesi Tenggara masih sangat minim. Bangunannya dari tahun 1981. Mudah-mudahan pada alokasi anggaran 2027 bisa diperjuangkan,” ujarnya.
Menurut Jaelani, peningkatan fasilitas karantina akan memperkuat proses pengujian dan pemenuhan standar komoditas sebelum dikirim ke pasar internasional.
Ia menilai ekspor perdana ini harus menjadi awal dari pengembangan ekosistem pertanian yang lebih kuat, bukan sekadar kegiatan seremonial.
“Apapun isunya, apapun aktivitas kita, kolaborasi itu yang penting,” tegasnya.
Jaelani juga mengapresiasi kinerja jajaran Karantina Sultra yang tetap memberikan pelayanan maksimal meski menghadapi keterbatasan fasilitas.
Dengan pelepasan ekspor tersebut, pemerintah berharap komoditas pertanian Sultra semakin mampu bersaing di pasar global. Hilirisasi, peningkatan produksi, pemenuhan standar dan penguatan fasilitas menjadi langkah penting agar aktivitas ekspor memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat, terutama petani.
Laporan : Rul R.
