KENDARI, LINKSULTRA.COM – Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Tenggara sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani, menegaskan bahwa perempuan harus menjadi kekuatan utama dalam mendorong pembangunan daerah dan memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Pesan tersebut disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW Perempuan Bangsa Sulawesi Tenggara yang digelar di Kendari.
Muswil Perempuan Bangsa Sultra menjadi forum strategis untuk melakukan konsolidasi organisasi, memperkuat kepemimpinan perempuan, sekaligus menyusun arah program kerja yang lebih adaptif terhadap tantangan pembangunan. Kegiatan ini juga dihadiri jajaran pengurus Perempuan Bangsa dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara serta perwakilan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Bangsa.
Dalam sambutannya, Jaelani menegaskan bahwa perempuan tidak boleh lagi dipandang hanya sebagai pelengkap pembangunan. Menurutnya, perempuan merupakan aktor utama yang memiliki peran besar dalam menentukan masa depan keluarga, masyarakat, hingga bangsa.
“Perempuan di Sultra harus mengambil peran strategis. Kita ingin melihat perempuan-perempuan hebat di daerah ini berdaya secara ekonomi, aktif dalam politik, mandiri, dan mampu melahirkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan dan anak,” ujar Jaelani.
Ia mengatakan, filosofi yang menyebut perempuan sebagai tiang negara memiliki makna yang sangat mendalam. Kekuatan sebuah bangsa, kata dia, sangat bergantung pada kualitas perempuan yang menjadi pilar utama dalam membangun karakter generasi penerus.
“Jika perempuannya kuat, berdaya, dan berpendidikan, maka pondasi bangsa juga akan semakin kokoh. Karena itu, perempuan harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk berkembang dan mengambil bagian dalam proses pembangunan,” katanya.
Jaelani menjelaskan, terdapat dua aspek penting yang harus diperkuat agar kontribusi perempuan semakin besar. Pertama adalah kemandirian ekonomi. Menurutnya, perempuan yang memiliki kemampuan ekonomi akan menjadi penopang utama ketahanan keluarga sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, dan kelautan, Jaelani melihat sektor tersebut menyimpan peluang besar bagi perempuan. Ia mendorong lahirnya lebih banyak perempuan pelaku usaha, kelompok wanita tani, nelayan perempuan, hingga pelaku ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.
“Perempuan harus mampu memanfaatkan potensi pertanian, perikanan, dan usaha mikro sebagai kekuatan ekonomi keluarga. Ketahanan pangan nasional juga dapat dimulai dari keluarga yang dikelola oleh perempuan-perempuan yang produktif,” jelasnya.
Aspek kedua, lanjut Jaelani, adalah keterlibatan perempuan dalam politik. Ia menilai masih banyak perempuan yang enggan masuk ke ruang-ruang pengambilan keputusan, padahal kehadiran mereka sangat dibutuhkan agar kebijakan yang lahir lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Perempuan tidak boleh alergi terhadap politik. Justru mereka harus hadir di ruang publik agar produk hukum dan kebijakan yang dihasilkan memiliki perspektif yang berpihak kepada perempuan, anak, dan kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Menurut Jaelani, keterlibatan perempuan dalam organisasi seperti Perempuan Bangsa menjadi wadah penting untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan sekaligus memperluas wawasan mengenai regulasi dan kebijakan publik.
“Perempuan harus dibekali peningkatan kapasitas, pendidikan kader, serta pemahaman regulasi agar mampu bersaing secara sehat, inklusif, dan memberikan kontribusi nyata dalam berbagai sektor pembangunan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global, hingga perkembangan teknologi digital. Karena itu, kader Perempuan Bangsa dituntut mampu beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai perubahan.
“Perempuan harus mampu memanfaatkan teknologi, menciptakan inovasi, memperkuat ekonomi kreatif, dan membangun ketahanan pangan skala rumah tangga. Tantangan zaman harus dijawab dengan kreativitas dan kolaborasi,” katanya.
Selain itu, Jaelani menilai penguatan jejaring antarkader dan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting agar berbagai program pemberdayaan perempuan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Solidaritas dan kerja sama menjadi modal utama. Dengan jaringan yang kuat, berbagai program pemberdayaan akan lebih mudah diwujudkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan DPP Perempuan Bangsa, Arzeti Bilbina, mengatakan Muswil bukan hanya agenda rutin organisasi, melainkan momentum untuk memperkuat konsolidasi, menyusun strategi, dan memastikan seluruh program organisasi mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Muswil ini menjadi forum penting untuk menyusun berbagai program yang menjadi target organisasi ke depan sekaligus memperkuat struktur Perempuan Bangsa hingga ke daerah,” ujar Arzeti.
Anggota DPR RI tersebut menambahkan bahwa Perempuan Bangsa akan memfokuskan program pada peningkatan kapasitas kader di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Fokus tersebut meliputi penguatan ekonomi keluarga, peningkatan kualitas kepemimpinan perempuan, serta mendorong semakin banyak perempuan terlibat dalam politik dan proses pengambilan kebijakan.
Melalui Muswil ini, Perempuan Bangsa Sulawesi Tenggara diharapkan mampu melahirkan kepengurusan yang solid, inovatif, dan mampu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan pemberdayaan perempuan, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.
Laporan : Rul R.
