JAKARTA, LINKSULTRA.COM – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD I Partai Golkar Sulawesi Tenggara (Sultra), Abu Hasan mengatakan, pihaknya mulai melakukan pemetaan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November 2024 mendatang.
Sebelumnya, Doli Kurnia Tanjung Wakil Ketua DPP Golkar yang juga Ketua Bappilu DPP Partai Golkar hadir ke Sultra dalam rangka kegiatan di DPD I Golkar Sultra meminta Bappilu segera mengambil langkah cepat untuk memplolarisasi kekuatan di internal partai.
“Saya sebagian Ketua Bappilu Sultra mendapatkan mandat untuk pemetaan terkait Pilkada. Hasilnya itu ada beberapa daerah yang mengusung kader sebagai 01, ada beberapa daerah aka mengusung sebagai 02 dan ada beberapa daerah mengusung non kader,” kata Abu saat ditelepon, Selasa (04/06/24).
Kata dia, upaya tersebut berdasarkan hasil survei dan berdasarkan konfirmasi dinamika lapangan.
“Jadi yang mengusung kader itu di Wakatobi (Arhawi), Buton (La Bakry), Baubau (Rusdin), Kota Kendari (Aksan Jaya Putra), Konawe Selatan (Irham Kalenggo), Buton Utara (Abu Hasan dan (Septi Rahma), Muna Barat (Darwin) serta Muna (Iksan) namun non kader masuk radar termasuk gubernur kader itu Pak Ridwan namun non kader ada nama Tina Nur Alam,” sebut Abu Hasan.
Selanjutnya, Golkar mengusung wakil di Konawe Kepulauan, Kolaka, Kolaka Utara.
“Nanti semua akan kita konfirmasi dengan dua hal yaitu pada saat hadir pendekatan since speking dan survei serta pendekatan lapangan,” ungkap pungkas Abu Hasan mantan Koordinator Presidium Kahmi Sultra.
Abu melanjutkan, terkhusus Kabupaten Muna dan calon Gubernur Sultra, non kader akan masuk.
“Untuk Gubernur ada nama Tina Nur Alam dan Muna ada Rajiun dan Abdul Muslim. Ini di luar kader ya, karena kita melihat dari peluang yang berpotensi di Golkarkan,” terang mantan Bupati Butur ini.
Ia menerangkan, semua berproses sesuai mekanisme partai, tidak ada pengaruh senior atau siapapun.
“Karena ada pernyataan senior seolah-olah mengklaim dengan tidak objektif dan tidak rasional. Kita minta pandangan semua kader baik senior secara kritis namun rasional. Terkait rekomendasi akan ditentukan oleh pusat. Tidak ada subjektivitas dan klaim-klaim oknum, semua penentu DPP karena prosesnya kabupaten mengusul ke provinsi, provinsi ke DPP,” tukas Koordinator Juru Bicara Tim Kampanye Daerah Wilayah Sultra pada pilpres yg lalu.
Laporan : Rul R.
