KENDARI, LINKSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur energi sebagai bagian dari upaya pemerataan akses listrik di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil.
Langkah strategis ini ditegaskan Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, saat melakukan audiensi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Andi Sumangerukka memaparkan bahwa salah satu prioritas Pemprov Sultra adalah percepatan pengaliran listrik ke 50 desa yang hingga kini belum terjangkau jaringan listrik.
Program tersebut direncanakan terealisasi pada tahun anggaran 2026–2027 melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sultra, Kementerian ESDM, dan PLN.
“Kami ingin akses energi semakin merata agar seluruh masyarakat Sultra bisa menikmati manfaat pembangunan. Infrastruktur listrik menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Gubernur Andi.
Selain membahas pemerataan listrik, audiensi tersebut juga menyoroti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan.
Gubernur menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara transparan dan berkelanjutan, termasuk penempatan dana jaminan reklamasi di bank daerah agar manfaat ekonominya langsung dirasakan oleh masyarakat setempat.
“Dengan potensi sumber daya alam yang besar, Sultra siap tumbuh mandiri dan berdaya. Pemerintah daerah akan memastikan pengelolaan energi dan tambang berpihak pada kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Komitmen yang sama ditegaskan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam pertemuan belum lama ini di Kendari.
Ia memastikan bahwa pemerintah pusat menempatkan Sulawesi Tenggara sebagai salah satu daerah prioritas dalam program pemerataan listrik nasional.
Dalam kesempatan itu, Bahlil menyampaikan tekadnya untuk menuntaskan persoalan listrik di 50 desa di Sultra paling lambat pada 2027.
Ia menegaskan bahwa program elektrifikasi pedesaan menjadi bagian penting dari agenda nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk Sultra, saya sudah sampaikan bahwa pada 2026 hingga 2027 seluruh desa akan terang. Masih ada sekitar 50 desa yang belum teraliri listrik, dan kami akan selesaikan lebih cepat,” tegas Bahlil.
Ia menjelaskan, secara nasional terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang masih belum memiliki akses listrik. Pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia sudah teraliri listrik paling lambat pada 2029 atau 2030.
“Program Bapak Presiden menargetkan seluruh desa di Indonesia sudah teraliri listrik paling lambat pada 2029 atau 2030. Namun untuk Sultra, kami percepat karena daerah ini memiliki potensi ekonomi besar dan kontribusi strategis bagi nasional,” ujarnya.
Bahlil menambahkan bahwa pemerataan listrik bukan sekadar persoalan energi, melainkan wujud nyata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ia mengaku memiliki kepedulian pribadi terhadap hal itu karena pernah merasakan hidup di kampung tanpa listrik.
“Saya tidak ingin di usia kemerdekaan Indonesia ke-80, masih ada rakyat yang hidup tanpa listrik. Ini bentuk keadilan negara yang harus dirasakan oleh semua,” ungkapnya.
Program elektrifikasi desa di Sulawesi Tenggara diharapkan akan membawa dampak luas bagi pembangunan daerah.
Selain membuka akses pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik, listrik juga akan mendorong tumbuhnya ekonomi produktif di sektor pertanian, UMKM, dan industri rumah tangga.
Dengan dukungan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya untuk menjadi provinsi yang tumbuh inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan energi, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Laporan: Rul R.
