KENDARI, LINKSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Program tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.
Gerakan Pangan Murah digelar Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung di Pelataran Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Senin (24/8/2026).
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Aris Sismanto, mengatakan GPM merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
“Tujuan Gerakan Pangan Murah ini untuk menstabilkan harga, untuk keterjangkauan harga, dan tentunya untuk memperkuat ketersediaan pasokan pangan kita,” ujar Aris.
Ia menjelaskan, melalui GPM masyarakat dapat memperoleh sejumlah kebutuhan pangan langsung dari produsen maupun distributor. Pola tersebut dinilai dapat memangkas mata rantai distribusi sehingga harga yang diterima masyarakat lebih rendah dibandingkan harga pasar.
“Dengan Gerakan Pangan Murah ini mata rantai itu kita pangkas sehingga masyarakat kita bisa menikmati harga dari distributor,” jelasnya.
Aris menyebutkan, hingga 24 Agustus 2026, GPM telah dilaksanakan sebanyak 218 kali di wilayah Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjaga stabilitas harga pangan.
Menurut Aris, inflasi Sulawesi Tenggara pada periode Januari hingga Juli 2026 menunjukkan tren penurunan. Namun, berdasarkan rilis Juli 2026, inflasi Sultra masih berada pada angka 3,43 persen. Komponen makanan, minuman, dan tembakau juga masih memberikan andil terhadap inflasi.
Karena itu, pemerintah akan terus memperkuat intervensi melalui GPM, terutama untuk menjaga keterjangkauan harga komoditas pangan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Gerakan Pangan Murah ini akan masih kita laksanakan di Provinsi Sulawesi Tenggara,” katanya.
Tidak hanya menyasar wilayah perkotaan, pelaksanaan GPM juga akan terus diperluas hingga ke pelosok dan wilayah kepulauan. Aris mengatakan kondisi geografis Sultra yang terdiri atas banyak wilayah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam distribusi pangan.
“Bapak Gubernur terus akan memasifkan Gerakan Pangan Murah ini sehingga masyarakat kita yang ada di pelosok dan juga di kepulauan bisa menikmati harga yang sama dengan yang ada di Kota Kendari,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Beras premium 10 kilogram dijual Rp155.000, beras SPHP 5 kilogram Rp56.000, minyak goreng 1 liter Rp20.000, minyak Bimoli 2 liter Rp46.000, minyak Filma 2 liter Rp45.000, gula pasir 1 kilogram Rp17.500, telur ayam Rp48.000, bawang merah 1 kilogram Rp30.000, serta bawang putih Rp40.000.
Selain menjaga stabilitas harga, Dinas Ketahanan Pangan Sultra juga mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal melalui gerakan diversifikasi pangan.
Aris menyebut Sultra memiliki berbagai potensi pangan lokal yang dapat dikembangkan sebagai sumber pangan masyarakat. Ia mencontohkan gerakan makan sagu di Kabupaten Kolaka serta Gerakan Muna Makan Jagung di Kabupaten Muna.
Menurutnya, pengembangan pangan lokal penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong masyarakat agar tidak bergantung pada satu jenis komoditas pangan.
Aris berharap masyarakat dapat memanfaatkan Gerakan Pangan Murah dengan tertib dan sebaik-baiknya. Pemerintah Provinsi Sultra, kata dia, akan terus berupaya memastikan ketersediaan pangan serta menjaga harga tetap wajar dan terjangkau.
Laporan : Rul R.
