KENDARI, LINKSULTRA.COM – Polemik terkait PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) yang belakangan menjadi sorotan publik di Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat perhatian dari Pengamat Hukum Pertambangan, Fajar Imsak.
Ia menilai persoalan yang melibatkan perusahaan pertambangan tersebut harus ditempatkan sesuai koridor hukum. Menurutnya, tanggung jawab korporasi tidak boleh dicampuradukkan dengan tugas dan kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara dalam menjalankan pemerintahan.
Fajar menegaskan, Gubernur Sultra harus tetap berkonsentrasi pada agenda pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelaksanaan program-program strategis pemerintah.
Sementara itu, berbagai dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan PT TMS harus ditangani oleh lembaga berwenang melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum berdasarkan bukti.
“Jangan sampai persoalan korporasi justru dibebankan kepada gubernur. PT TMS merupakan badan usaha yang memiliki tanggung jawab hukum sendiri. Jika ada dugaan pelanggaran, silakan diperiksa, ungkap faktanya, dan proses sesuai ketentuan hukum,” tegas Fajar.
Menurutnya, pemerintah daerah dan perusahaan memiliki kedudukan serta tanggung jawab hukum yang berbeda. Karena itu, penanganan persoalan PT TMS harus mengacu pada dokumen perizinan, kewajiban perusahaan, serta fakta-fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga meminta instansi terkait tidak ragu melakukan pemeriksaan secara transparan dan profesional. Apabila ditemukan pelanggaran, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Jangan ada korporasi yang kebal hukum. Tetapi jangan pula ada pejabat yang dibebani tuduhan tanpa bukti. Semua harus ditempatkan secara objektif dan berdasarkan aturan hukum,” ujarnya.
Demonstrasi Tetap Harus Dihormati
Fajar turut menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah kelompok masyarakat terkait persoalan PT TMS.
Ia menyebut penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati. Demonstrasi menjadi salah satu instrumen masyarakat dalam menyampaikan kritik sekaligus menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah maupun aktivitas perusahaan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar setiap aspirasi disampaikan dengan mengedepankan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, kritik terhadap perusahaan maupun pemerintah merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, persoalan hukum tidak boleh diselesaikan melalui penghakiman opini tanpa adanya pembuktian.
“Silakan masyarakat menyampaikan aspirasi dan kritik. Itu hak demokrasi. Tetapi kita juga harus menjaga agar persoalan ini tidak berkembang menjadi penghakiman tanpa pembuktian. Biarkan mekanisme hukum bekerja,” jelasnya.
Gubernur Diminta Tetap Fokus Pembangunan
Lebih lanjut, Fajar berharap polemik PT TMS tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan pelaksanaan agenda pembangunan di Sulawesi Tenggara.
Ia menilai gubernur memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan program pembangunan berjalan, pelayanan publik tetap optimal, serta kebutuhan masyarakat di 17 kabupaten/kota mendapatkan perhatian.
Menurutnya, persoalan korporasi harus ditangani melalui jalur hukum oleh pihak yang memiliki kewenangan, sehingga tidak menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.
Fajar juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengawasan terhadap aktivitas perusahaan, penghormatan terhadap aspirasi masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan daerah.
“Saya berharap Gubernur Sulawesi Tenggara tetap fokus bekerja, membangun daerah, dan menjalankan amanah pemerintahan. Sementara persoalan PT TMS, silakan diselesaikan melalui jalur hukum. Jika ada pelanggaran, ungkap dan proses,” katanya.
Ia menegaskan, penegakan hukum harus berjalan secara adil dan tidak tebang pilih. Perusahaan wajib bertanggung jawab atas aktivitas dan kewajibannya, sementara pejabat pemerintah juga harus dinilai berdasarkan tugas serta kewenangannya.
“Pembangunan daerah harus terus berjalan, aspirasi masyarakat harus dihormati, korporasi harus bertanggung jawab, dan hukum harus ditegakkan secara adil,” tutup Fajar.
Laporan : Rul R.
