KENDARI, LINKSULTRA.COM – Ramainya informasi mengenai harga LPG subsidi 3 kilogram (kg) yang disebut-sebut menembus Rp70 ribu mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sultra, Sukamto Toding, menegaskan bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg di Sulawesi Tenggara tetap Rp20.000 per tabung.
Penegasan itu disampaikan Sukamto saat menjadi narasumber dalam Dialog Interaktif bertajuk “Konsumen Cerdas Gas 3 Kg: Hak Kamu, Awasi Bareng” yang digelar di halaman Kantor Disperindag Sultra, Kamis (2/7/2026).
Menurutnya, Disperindag langsung menelusuri informasi yang beredar terkait dugaan lonjakan harga LPG 3 kg. Dari hasil pemantauan, tidak ditemukan persoalan pada ketersediaan stok maupun distribusi gas bersubsidi.
“Kalau dari sisi pasokan tersedia dan distribusi berjalan lancar, berarti persoalannya bukan pada stok, tetapi pada komunikasi dan informasi yang berkembang di lapangan,” kata Sukamto.
Ia menjelaskan, pihaknya menemukan adanya ketidakjelasan informasi di tingkat pengecer. Sejumlah pengecer mengaku membeli LPG dengan harga Rp50 ribu, namun tidak dapat menjelaskan dari mana asal harga tersebut.
“Ketika ditanya mereka membeli dari mana dengan harga Rp50 ribu, mereka tidak bisa memberikan penjelasan. Berarti ada informasi yang tidak jelas atau kamuflase informasi. Itu yang sedang kami telusuri,” ujarnya.
Sebagai bentuk klarifikasi kepada masyarakat, Disperindag Sultra menggandeng agen resmi dan pangkalan menggelar pasar murah LPG 3 kg. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa LPG subsidi masih dijual sesuai HET.
“Kami ingin memastikan kepada masyarakat bahwa harga LPG 3 kilogram tetap Rp20 ribu per tabung. Agen menjual sesuai HET dan pangkalan juga menjual dengan harga Rp20 ribu. Jadi masyarakat jangan mudah percaya jika ada informasi yang menyebut harga gas melon sudah mencapai Rp70 ribu,” tegasnya.
Menurut Sukamto, apabila harga LPG benar-benar melonjak hingga Rp70 ribu secara luas, masyarakat tentu akan memadati pasar murah yang digelar pemerintah. Namun kondisi di lapangan menunjukkan situasi tetap normal.
“Kalau memang harganya Rp70 ribu di mana-mana, tentu masyarakat akan menyerbu pasar murah. Faktanya tidak demikian. Ini menunjukkan kejadian tersebut hanya terjadi di titik-titik tertentu yang memanfaatkan ketidakjelasan informasi,” katanya.
Dalam dialog tersebut juga dibahas tingginya harga LPG di sejumlah wilayah kepulauan, seperti Muna dan Buton. Sukamto menjelaskan bahwa hingga kini daerah-daerah tersebut belum seluruhnya masuk dalam program konversi minyak tanah ke LPG dari pemerintah pusat.
Menurutnya, usulan agar wilayah kepulauan masuk dalam program konversi telah beberapa kali diajukan dan saat ini masih dibahas di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Karena belum masuk program konversi, dinamika harga di wilayah tersebut berbeda dengan daerah yang sudah mendapatkan pelayanan LPG subsidi secara penuh. Kami terus mendorong agar daerah kepulauan segera masuk program konversi sehingga masyarakat bisa memperoleh LPG dengan harga yang lebih terjangkau,” pungkas Sukamto.
Laporan: Rul R.
