KENDARI, LINKSULTRA.COM – Pelaksanaan eksekusi tanah di Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), menuai keberatan dari pihak warga yang mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut.
Persoalan semakin berkembang setelah muncul pemasaran kavling ruko oleh Raziq Property Syariah di kawasan Jalan KH Ahmad Dahlan, sekitar Pasar Panjang Wuawua. Lokasi yang ditawarkan tersebut diduga merupakan bagian dari tanah yang saat ini masih dipersoalkan kepemilikannya.
Kuasa hukum MM dan RDM dari LMN & Partners, La Ode Muhram Naadu, bersama Muhammad Baidar Maulid, Iman Rifaldy, dan Al Ashar Samudera, mengungkapkan bahwa klien mereka memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan sejak 1995.
Menurut mereka, tanah milik kliennya memiliki luas sekitar 7.055 meter persegi. Namun, bidang tanah tersebut disebut ikut terseret dalam pelaksanaan eksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 994/PK/Pdt/2024.
Kuasa hukum mengaku mempertanyakan proses hukum yang berujung pada eksekusi tersebut. Sebab, klien mereka menyatakan tidak pernah mengetahui maupun dilibatkan dalam perkara yang kemudian menghasilkan putusan peninjauan kembali (PK).
“Kami menduga ada kejanggalan dalam proses peradilan. Bagaimana mungkin seorang warga mendapati tanahnya ikut dieksekusi, sementara klien kami mengaku tidak pernah mengetahui bahwa dirinya menjadi bagian dari perkara tersebut,” ungkap La Ode Muhram Naadu, Selasa (10/11/2026).
Selain mempersoalkan proses hukum, pihak kuasa hukum juga menyoroti luas objek tanah yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi.
Berdasarkan Putusan MA Nomor 994/PK/Pdt/2024, luas tanah yang diklaim oleh pihak MR tercatat 5.989 meter persegi. Bidang tersebut merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 6063 yang memiliki luas keseluruhan 9.711 meter persegi.
Namun, pihak kuasa hukum menyebut luas tanah milik kliennya yang terdampak dalam persoalan tersebut mencapai sekitar 7.055 meter persegi.
Perbedaan angka tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian batas dan luas objek yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi di lapangan.
“Kami mempertanyakan mengapa area yang masuk dalam pelaksanaan eksekusi disebut lebih besar dari luas objek yang tercantum dalam putusan. Karena itu, kami meminta penjelasan mengenai berapa sebenarnya luas tanah yang dieksekusi,” tegasnya.
Pihaknya meminta Pengadilan Negeri (PN) Kendari memberikan penjelasan resmi mengenai luas, batas, dan titik lokasi objek yang telah dieksekusi. Menurut mereka, kejelasan tersebut penting untuk memastikan pelaksanaan eksekusi tidak melampaui objek sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan.
Dalam pelaksanaan eksekusi, bangunan milik kliennya memang tidak ikut dibongkar karena tidak termasuk objek eksekusi. Meski demikian, pihak kuasa hukum tetap mempersoalkan area tanah yang turut dimasuki dalam proses tersebut.
Atas persoalan itu, pihaknya telah mengajukan gugatan ke PN Kendari. Gugatan tersebut saat ini masih berproses di pengadilan.
Tidak hanya melalui jalur perdata, kuasa hukum juga telah melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat kuasa yang mencantumkan nama kliennya ke Polda Sulawesi Tenggara.
Mereka menduga terdapat penggunaan surat kuasa tanpa sepengetahuan dan persetujuan kliennya dalam rangkaian proses perkara hingga terbitnya putusan MA tersebut.
Selain dugaan pemalsuan surat kuasa, pihaknya juga melaporkan dugaan penyerobotan tanah. Mereka meminta Polda Sultra melanjutkan proses penyelidikan agar seluruh persoalan tersebut dapat terungkap.
“Kami sudah melakukan pelaporan ke kepolisian terkait dugaan pemalsuan surat kuasa dan penyerobotan tanah. Kami berharap Polda Sultra menindaklanjuti laporan tersebut sehingga persoalan ini mendapatkan kejelasan hukum,” ujarnya.
Di tengah proses hukum yang masih berjalan, pihak kuasa hukum mengaku kembali dikejutkan dengan beredarnya brosur pemasaran kavling ruko oleh Raziq Property Syariah.
Dalam brosur tersebut, kavling ditawarkan dengan ukuran 5 x 40 meter persegi, dilengkapi keterangan legalitas SHM dan skema pembayaran tunai bertahap dua kali pembayaran.
Lokasinya dipromosikan sebagai kawasan strategis karena berjarak sekitar 70 meter dari Kampus Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) dan 30 meter dari Pasar Panjang.
Kuasa hukum mempertanyakan dasar pemasaran tersebut karena lokasi yang ditawarkan mereka identifikasi sebagai bagian dari tanah milik kliennya yang masih menjadi objek sengketa.
“Kami mempertanyakan dasar pemasaran tanah tersebut. Bagaimana mungkin lokasi yang masih kami persoalkan kepemilikannya sudah ditawarkan kepada masyarakat dalam bentuk kavling ruko?” katanya.
Untuk mencegah munculnya persoalan baru, pihak kuasa hukum meminta Kantor Pertanahan Kota Kendari melakukan pemblokiran terhadap proses penerbitan sertifikat baru di atas bidang tanah yang disengketakan sampai terdapat kejelasan hukum.
Mereka juga mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru melakukan transaksi pembelian kavling di lokasi tersebut.
Calon pembeli diminta terlebih dahulu memastikan riwayat kepemilikan, keabsahan sertifikat, batas bidang tanah, serta status hukum objek yang akan dibeli agar tidak mengalami kerugian di kemudian hari.
“Kami mengimbau masyarakat berhati-hati sebelum membeli tanah kavling. Pastikan seluruh dokumen dan status hukumnya jelas agar tidak muncul persoalan di kemudian hari,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berupaya meminta konfirmasi kepada PN Kendari terkait luas dan batas objek tanah yang dieksekusi, Kantor Pertanahan Kota Kendari, serta pihak Raziq Property Syariah mengenai dasar pemasaran kavling ruko tersebut.
Konfirmasi juga diperlukan untuk memperoleh penjelasan dari seluruh pihak terkait agar pemberitaan tetap berimbang.
Laporan : Rul R.
