KENDARI, LINKSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mempercepat program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program ini merupakan salah satu prioritas Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan tempat tinggal yang layak, sehat, dan aman.
Pada 2026, Pemprov Sultra mengalokasikan bantuan untuk merehabilitasi 602 unit rumah yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Hingga November, progres pengerjaannya telah mencapai sekitar 60 persen.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sultra, Dr. Ir. Martin Effendi Patulak, M.Si., mengatakan pelaksanaan program terus berjalan. Bahkan, sejumlah daerah telah menyelesaikan pekerjaan secara keseluruhan.
“Kita berharap pada akhir November ini sekitar 10 kabupaten/kota sudah menyelesaikan pekerjaan. Sisanya ditargetkan rampung pada pertengahan Desember,” kata Martin.
Ia menjelaskan, tidak seluruh daerah di Sultra mendapatkan alokasi bantuan pada 2026. Terdapat empat daerah yang penanganan rumah tidak layak huninya direncanakan melalui penganggaran tahun 2027.
Keempat daerah tersebut yakni Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Konawe Utara (Konut), Buton Tengah (Buteng), dan Kota Baubau.
Menurut Martin, keempat daerah tersebut membutuhkan penanganan khusus karena jumlah rumah yang perlu direhabilitasi cukup banyak. Karena itu, pemerintah akan mempersiapkan penanganannya melalui perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya.
“Empat daerah ini membutuhkan penanganan khusus karena jumlah rumah yang perlu ditangani cukup banyak. Sehingga kita rencanakan masuk dalam penganggaran 2027,” jelasnya.
Martin menegaskan, program bedah rumah merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat.
“Ini merupakan salah satu program prioritas Pak Gubernur untuk penanganan masyarakat miskin, menurunkan angka kemiskinan, sekaligus mendukung penanganan stunting. Kita juga ikut berpartisipasi menyukseskan program nasional tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden,” ungkapnya.
Dalam program tersebut, setiap penerima bantuan memperoleh alokasi sebesar Rp50 juta. Anggaran itu terdiri atas Rp40 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp10 juta untuk biaya tenaga kerja.
Martin mengungkapkan, tantangan penyediaan hunian layak di Sultra masih cukup besar. Berdasarkan data yang disampaikan pihaknya, terdapat sekitar 114 ribu unit rumah yang masih membutuhkan penanganan.
Karena itu, pemerintah melakukan intervensi secara bertahap melalui kolaborasi anggaran pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.
Pada 2026, pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga mengalokasikan sekitar 10 ribu unit bantuan untuk Sultra. Sementara Pemprov Sultra menangani 602 unit melalui APBD.
Martin berharap sinergi tersebut terus diperkuat agar penanganan rumah tidak layak huni dapat berjalan berkelanjutan. Dengan dukungan berbagai sumber pembiayaan, persoalan rumah tidak layak huni di Sultra diharapkan dapat ditangani secara bertahap dalam kurun lima hingga enam tahun ke depan.
Laporan : Rul R.
