KENDARI, LINKSULTRA.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), turun langsung dalam proses seleksi pejabat dengan mewawancarai calon pejabat administrator dan pengawas di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan sistem merit berbasis kompetensi, integritas, dan kinerja, sekaligus memastikan tidak ada ruang bagi praktik gratifikasi maupun nepotisme dalam pengisian jabatan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Andi Khaeruni, menjelaskan bahwa proses wawancara telah dimulai sejak Senin (30 Maret 2026) dan masih berlangsung hingga Kamis (2 April 2026), serta akan dilanjutkan pada pekan berikutnya.
Menurutnya, tahapan ini menjadi pembeda dalam proses seleksi pejabat, karena tidak hanya mengandalkan administrasi, tetapi juga penilaian langsung oleh gubernur terhadap kemampuan, motivasi, dan integritas calon pejabat.
Proses seleksi diawali dari usulan masing-masing kepala perangkat daerah, kemudian dilanjutkan dengan asesmen oleh BKD terhadap berbagai aspek, seperti pangkat, pendidikan, pengalaman, kinerja, hingga kompetensi teknis dan manajerial.
Dari hasil asesmen tersebut, tiga kandidat terbaik untuk setiap jabatan diajukan kepada gubernur untuk mengikuti tahap wawancara. Tahapan ini menjadi proses akhir sebelum diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara guna memperoleh persetujuan teknis.
Pendekatan ini merupakan implementasi prinsip the right man on the right place, sehingga pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas untuk menjalankan tugas secara optimal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga memperkuat sistem merit melalui kerja sama dengan Jawa Barat dalam penerapan manajemen talenta ASN.
Kerja sama tersebut ditandatangani pada 2 April 2026 di Kantor BKD Jawa Barat dan akan ditindaklanjuti dengan program pemagangan serta alih teknologi aplikasi manajemen talenta ASN yang melibatkan dinas terkait.
Aplikasi ini memungkinkan pemetaan talenta ASN secara komprehensif berbasis kompetensi, potensi, dan kualifikasi, yang akan menjadi dasar dalam pengembangan karier, suksesi jabatan, serta peningkatan kompetensi ASN secara berkelanjutan.
Melalui langkah ini, Pemprov Sultra menargetkan terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Laporan : Rul R.
