Oleh: Adi Yusuf Tamburaka – Analis Kebijakan Ahli Madya
KENDARI, LINKSULTRA.COM – Kepala daerah pada hakikatnya berpikir dan bertindak melalui tiga bagian pelayanan utama yang dijalankan lewat para pembantunya. Tiga bagian itu terdiri atas Pelayanan Dasar, Pelayanan Wajib, dan Pelayanan Pilihan. Seluruhnya mencakup 32 kelompok kerja yang wajib disinergikan agar tujuan bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan, dapat tercapai.
Namun, dalam praktiknya sering terjadi ego sektoral antar-dinas maupun badan. Akibatnya, pelayanan publik menjadi tidak maksimal, sementara anggaran daerah terbebani hingga menimbulkan defisit. Kondisi ini seharusnya bisa diatasi bila kepala daerah berani mengambil langkah strategis: merger dinas, badan, atau kecamatan sesuai kebutuhan pelayanan dasar, wajib, dan pilihan.
Mengapa Merger Penting?
Penggabungan dinas bukan sekadar soal administrasi. Lebih jauh, ini merupakan upaya untuk:
1. Efisiensi belanja pegawai,
2. Mengurangi tumpang tindih fungsi,
3. Menciptakan budaya kerja produktif antar-ASN,
4. Mengurangi beban defisit APBD, dan
5. Mendorong sinergi pelayanan masyarakat.
Contoh Implementasi
Model merger yang bisa dilakukan misalnya:
Dinas Pendidikan bergabung dengan Perpustakaan, Kebudayaan, Arsip, dan Pemuda Olahraga,
Dinas Kesehatan bergabung dengan Pemberdayaan Perempuan dan KB,
Dinas Pekerjaan Umum bergabung dengan Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Dinas Lingkungan Hidup bergabung dengan Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, serta Pariwisata,
Dinas Koperasi bergabung dengan Penanaman Modal, Perdagangan, dan Perindustrian,
Dan seterusnya hingga pengembalian kecamatan ke induk.
Alih-alih memperbanyak dinas atau badan dengan fungsi terbatas, merger justru membuat birokrasi lebih ramping tetapi kaya fungsi. Inilah yang akan membantu daerah keluar dari beban anggaran yang tidak sehat.
Menuju Pemerintahan yang Efisien
Sudah saatnya kepala daerah menggeser paradigma birokrasi yang gemuk menjadi birokrasi yang efisien. Bukan dengan menambah struktur, melainkan dengan menyatukan fungsi yang serumpun.
Keberanian melakukan merger akan menjadi tonggak perubahan tata kelola pemerintahan daerah. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih maksimal, keadilan sosial semakin terasa, dan cita-cita besar negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat lebih cepat terwujud.
Salam edukasi.
