KENDARI, LINKSULTRA.COM – Konflik internal Partai NasDem di Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menjadi perhatian publik. Selain polemik pergantian dan pemecatan kader, aksi sejumlah orang yang menerobos ruang rapat DPRD hingga naik ke atas meja saat rapat berlangsung turut menuai kritik.
Insiden yang videonya beredar luas tersebut memunculkan perdebatan mengenai etika penyampaian aspirasi di lingkungan lembaga negara. Peristiwa itu juga membuka kembali pertanyaan mengenai mekanisme pengambilan keputusan dalam tubuh internal Partai NasDem Sultra.
Salah satu pendiri NasDem Sultra, Jurni, menyayangkan tindakan sejumlah orang yang memasuki ruang rapat dan melakukan aksi dengan naik ke atas meja. Menurutnya, tindakan tersebut tidak mencerminkan etika dalam menyampaikan aspirasi, terlebih rapat dihadiri unsur pimpinan daerah, pemerintah, dan aparat kejaksaan.
Jurni menegaskan, penyampaian aspirasi merupakan hak setiap orang. Namun, hak tersebut harus dilakukan dengan tetap menghormati tata tertib dan kewibawaan lembaga negara.
“Naik ke atas meja saat rapat berlangsung itu sangat tidak etis. Apalagi ada unsur pemerintah dan aparat penegak hukum di dalam ruangan. Seharusnya ada cara yang lebih bermartabat untuk menyampaikan keberatan,” kata Jurni, Senin (16/11/2026).
Di balik insiden tersebut, Jurni menilai persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada prosedur pergantian atau pemecatan kader di internal NasDem Sultra.
Ia menduga proses pengambilan keputusan organisasi tidak sepenuhnya berjalan sesuai mekanisme yang semestinya. Salah satu hal yang dipersoalkan adalah tidak adanya pemberitahuan maupun tembusan keputusan kepada kader yang bersangkutan.
Menurut Jurni, setiap keputusan organisasi yang berdampak terhadap kedudukan kader, terlebih apabila berkaitan dengan jabatan publik, harus didasarkan pada aturan dan prosedur yang jelas.
Ia juga berpandangan, apabila persoalan tersebut merupakan sengketa internal partai, penyelesaiannya perlu ditempuh melalui Mahkamah Partai sesuai mekanisme organisasi.
“Pemecatan itu saya nilai cacat hukum karena tidak ditembuskan kepada pihak yang bersangkutan. Seharusnya ada proses di Mahkamah Partai untuk menguraikan secara jelas apa kesalahan kader sebelum keputusan diambil,” tegasnya.
Jurni turut mempertanyakan tahapan pemeriksaan internal, dasar pengambilan keputusan, serta ruang bagi kader untuk mengetahui dan memberikan pembelaan terhadap persoalan yang dituduhkan kepadanya.
Selain persoalan mekanisme organisasi, ia juga menyoroti sistem pengamanan di lingkungan DPRD. Menurutnya, perlu ada evaluasi terkait bagaimana sejumlah orang bisa masuk dengan mudah ke ruang rapat yang sedang berlangsung hingga melakukan aksi di atas meja.
Ia menilai ruang rapat DPRD merupakan fasilitas kelembagaan yang memiliki tata tertib dan fungsi resmi. Karena itu, tempat tersebut semestinya tetap dijaga agar tidak menjadi arena pelampiasan konflik organisasi.
Dalam keterangannya, Jurni juga mengungkapkan dugaan adanya informasi yang tidak akurat dari jajaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem terkait persoalan internal partai.
Ia menilai, apabila informasi yang disampaikan kepada DPP tidak menggambarkan persoalan secara utuh, keputusan di tingkat pusat berpotensi tidak mencerminkan kondisi dan duduk perkara yang sebenarnya.
Meski demikian, dugaan tersebut merupakan penilaian Jurni yang masih membutuhkan klarifikasi dari pihak DPW maupun DPP NasDem.
Bagi Jurni, konflik internal partai seharusnya diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang tersedia. Persoalan tersebut tidak semestinya berkembang menjadi perseteruan terbuka yang melibatkan aksi di ruang kelembagaan publik.
Ia mengingatkan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam kehidupan demokrasi. Partai tidak hanya mengelola kepentingan pengurus dan kader, tetapi juga membawa mandat politik masyarakat.
Karena itu, Jurni berharap polemik internal NasDem Sultra mendapatkan penjelasan secara terbuka, terutama menyangkut prosedur pergantian kader, dasar pengambilan keputusan organisasi, serta insiden yang terjadi di ruang rapat DPRD.
Hingga berita ini disusun, persoalan tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Laporan : Rul R.
















































