KENDARI, LINKSULTRA.COM– Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Sistem Keamanan Pangan Tahun 2025 se-Sultra. Acara yang berlangsung pada Senin (21/01/2025) di Kantor Gubernur Sultra ini diadakan secara daring dan luring, dengan tujuan memperkuat upaya penjaminan keamanan pangan di seluruh wilayah Sultra.
Diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sultra bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta berbagai instansi terkait, Rakor ini menjadi forum strategis untuk membahas tantangan dan solusi terkait sistem keamanan pangan yang berkelanjutan.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Sistem Keamanan Pangan Tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Rakor ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat Sultra,” ujar Pj Gubernur saat membuka acara.
Rakor diawali dengan paparan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Elin Herlina, yang menyoroti tiga tantangan utama dalam sistem gizi di Indonesia, yakni kekurangan gizi, kelebihan gizi, dan kekurangan zat gizi mikro. “Keamanan pangan merupakan isu krusial yang membutuhkan kerja sama semua pihak,” tegasnya.
Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, dalam sambutannya menekankan pentingnya Rakor ini sebagai forum yang menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat sistem keamanan pangan di Sultra. “Keamanan pangan adalah elemen esensial dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Mari kita susun langkah-langkah strategis yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Andap.
Ia juga menggarisbawahi penerapan metode 4-CO (Compliance Role, Consultative, Coordination, dan Corrective Role) sebagai pendekatan dalam implementasi keamanan pangan. “Rakor ini harus menjadi titik awal untuk menciptakan sistem keamanan pangan yang lebih kuat, mulai dari perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi yang jelas,” tambahnya.
Rakor menghadirkan berbagai narasumber berkompeten, termasuk
1. Rasman Manaf (Asdep Pengelolaan Kelautan dan Tata Ruang Laut Kemenko Bidang Pangan) yang membahas pengelolaan pangan hasil laut sebagai pilar ketahanan pangan Sultra.
2. Ema Setyawati (Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM), yang mengedukasi pentingnya kecermatan masyarakat dalam memilih, mengolah, dan memahami informasi pada produk pangan.
Pj Gubernur Sultra menegaskan perlunya tindakan konkret pasca-Rakor. “Rencana kegiatan harus disusun dengan timeline yang jelas, menentukan pihak pelaksana dan penanggung jawab, serta memastikan mekanisme pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi berjalan dengan baik,” tuturnya.
Rakor ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Forkopimda, kepala perangkat daerah, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota, hingga Kepala Balai dan Loka BPOM. Dengan dukungan luas dari berbagai pihak, Rakor diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat keamanan pangan di Sultra, demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.
“Semoga Rakor ini menghasilkan solusi konkret untuk keamanan pangan Sultra yang berkelanjutan,” tutup Andap.
(ADV)
