Oleh: Adi Yusuf Tamburaka
Analis Kebijakan Ahli Madya
KENDARI, LINKSULTRA.COM – Bencana alam merupakan ujian paling nyata bagi kehadiran negara. Dari masa ke masa, cara negara merespons bencana mencerminkan gaya kepemimpinan, kekuatan institusi, serta relasi antara penguasa dan rakyat. Sejarah penanganan bencana di Indonesia menunjukkan dinamika yang terus berubah, seiring pergantian rezim dan perkembangan sistem pemerintahan.
1. Masa Orde Baru – Kepemimpinan Presiden Soeharto
Tsunami Flores, Nusa Tenggara Timur
Pada masa Orde Baru, Indonesia pernah dilanda bencana besar tsunami di wilayah Flores dan sekitarnya. Dalam ingatan kolektif publik, Presiden Soeharto turun langsung ke lokasi bencana, didampingi para menteri terkait.
Para pejabat negara tidak sekadar melakukan kunjungan singkat, tetapi tinggal sementara di lokasi untuk memastikan distribusi logistik, pelayanan kesehatan, dan proses pemulihan berjalan dengan baik.
Ciri utama respons Orde Baru:
- Negara hadir secara fisik dan nyata
- Menteri dan pejabat berada langsung di lapangan
- Pendekatan komando yang berpadu dengan gotong royong
- Rakyat merasakan kedekatan langsung dengan penguasa
Pada masa itu, kehadiran pemimpin dipahami sebagai tanggung jawab moral sekaligus simbol kuat kehadiran negara.
2. Masa Reformasi Awal – Presiden Megawati Soekarnoputri
Tsunami Aceh, 26 Desember 2004
Memasuki era Reformasi, Indonesia menghadapi bencana terbesar dalam sejarah modern: tsunami Aceh. Tragedi ini menelan ratusan ribu korban jiwa dan menghancurkan infrastruktur secara masif.
Karakter peristiwa:
- Korban jiwa dalam jumlah sangat besar
- Kerusakan infrastruktur yang meluas
- Respons awal pemerintah dinilai lambat dan belum siap
- Ketergantungan tinggi pada bantuan internasional
Pemerintah pusat tetap hadir, namun menghadapi berbagai keterbatasan:
- Koordinasi penanganan belum matang
- Sistem kebencanaan nasional belum kuat
- Belum terbentuk lembaga khusus seperti BNPB (penanganan masih bersifat ad hoc)
Meski demikian, tragedi Aceh menjadi titik balik penting dengan lahirnya:
- Reformasi sistem penanggulangan bencana nasional
- Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Meningkatnya kesadaran mitigasi dan sistem peringatan dini
3. Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014)
Pada era Presiden SBY, Indonesia menghadapi berbagai bencana besar, antara lain:
- Gempa Yogyakarta (2006)
- Tsunami Pangandaran (2006)
- Gempa Padang (2009)
- Letusan Gunung Merapi (2010)
Ciri kepemimpinan penanganan bencana:
- Presiden aktif menyampaikan pidato dan pernyataan nasional
- Penanganan dilakukan melalui BNPB dan kementerian terkait
- Sistem penanggulangan bencana semakin rapi dan terstruktur
Namun, bagi sebagian masyarakat, kehadiran negara terasa lebih administratif. Negara kuat secara kebijakan, tetapi sentuhan emosional dan kebersamaan pemimpin dengan korban tidak selalu dirasakan dalam jangka panjang.
4. Masa Presiden Joko Widodo (2014–2024)
Pada periode ini, sejumlah bencana besar terjadi, di antaranya:
- Gempa dan tsunami Palu–Donggala (2018)
- Tsunami Selat Sunda (2018)
- Gempa Lombok (2018)
- Erupsi Gunung Semeru (2021 dan 2022)
- Banjir besar di berbagai daerah
Pendekatan utama pemerintah:
- Presiden cepat datang ke lokasi bencana
- Fokus pada pemulihan infrastruktur
- Relokasi korban dan pembangunan hunian tetap (huntap)
Namun, kritik publik juga muncul:
- Kehadiran pejabat sering dipersepsikan simbolik
- Aparat birokrasi tetap dominan
- Empati dirasakan, tetapi kebersamaan pemimpin dengan rakyat tidak berlangsung lama
5. Masa Kini – Era Presiden Prabowo Subianto
Memasuki pemerintahan baru, publik kembali membandingkan gaya kepemimpinan lintas zaman:
- Orde Baru: pemimpin dan menteri tinggal bersama rakyat
- Reformasi: penanganan lebih administratif dan protokoler
- Masa kini: harapan akan negara yang lebih membumi
Tantangan ke depan:
- Perubahan iklim membuat bencana semakin sering dan kompleks
- Rakyat menuntut kehadiran nyata, bukan sekadar konferensi pers
- Negara dituntut hadir sebelum, saat, dan setelah bencana
Benang Merah Sejarah
Dari Orde Baru hingga sekarang, terlihat pergeseran pola kehadiran negara:
- Dari kehadiran fisik dan simbolik pemimpin
- Menuju kehadiran sistem dan birokrasi
- Kini, masyarakat mengharapkan kombinasi keduanya
Negara harus kuat secara sistem,
namun pemimpin tetap hadir bersama rakyat
pada saat-saat paling sulit.










































