KENDARI, LINKSULTRA.COM – Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) menggelar Sosialisasi Hasil Muktamar PKB 2024 di Hotel Claro Kendari, Rabu, 5 Februari 2025. Acara ini bertujuan untuk memperkuat manajemen kepartaian yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Sulawesi Tenggara (Sultra), Jaelani, menjelaskan bahwa dalam sosialisasi ini, DPP PKB memperkenalkan Sistem Manajemen dan Monitoring Struktur (SMS) kepada seluruh pengurus partai di Sultra.
“Kegiatan ini diikuti oleh pengurus DPC dan anggota DPRD dari PKB di seluruh Sulawesi Tenggara. Tujuannya adalah memastikan struktur organisasi PKB di daerah semakin solid, serta kinerja partai dapat dipantau dan dievaluasi secara efektif,” ujar Jaelani dalam keterangannya.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum DPP PKB yang juga Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrin Irfani, serta anggota DPR RI Hindun Annisa.
SMS: Strategi Baru untuk Efektivitas Partai
Menurut Jaelani, SMS merupakan langkah strategis DPP PKB dalam meningkatkan efektivitas organisasi dan kesiapan partai menghadapi tantangan politik ke depan.
“Dengan adanya SMS, kita bisa lebih efektif dalam mengelola dan memantau kegiatan partai, memastikan program-program yang ada berjalan sesuai visi-misi PKB,” jelasnya.
Lebih lanjut, sistem ini dirancang untuk mempermudah pengawasan dan evaluasi terhadap program serta kebijakan yang dijalankan oleh setiap pengurus di berbagai tingkatan partai.
“SMS diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar-pengurus, sehingga setiap kebijakan yang diambil lebih terstruktur dan terarah,” tambahnya.
Jaelani menekankan agar seluruh pengurus PKB memanfaatkan sistem ini demi meningkatkan kinerja partai di daerah. Dengan SMS, setiap langkah pengurus dapat dipantau dan dievaluasi, sehingga jika ada program yang perlu diperbaiki, tindakan perbaikan bisa dilakukan lebih cepat.
Kader PKB Diminta Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Selain memperkenalkan SMS, bimbingan teknis ini juga membahas berbagai kebijakan terbaru yang dihasilkan dalam Muktamar PKB 2024. Salah satu poin utama adalah pentingnya kader PKB dalam mengawal kebijakan pemerintah di berbagai sektor agar tetap berpihak kepada rakyat.
“Tugas kader PKB, baik di DPRD maupun di daerah, adalah memastikan kebijakan yang diusung sesuai dengan visi dan misi partai. Dengan sistem SMS ini, kerja pengawasan dan advokasi kebijakan bisa lebih terstruktur dan maksimal,” pungkas Jaelani.
Laporan : Rul R.
