KENDARI, LINKSULTRA.COM — Wacana penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) kembali mencuat di tingkat nasional seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Kebijakan ini dipertimbangkan sebagai langkah antisipatif pemerintah pusat terhadap potensi dampak global, termasuk pada sektor energi, ekonomi, dan stabilitas nasional.
Hal ini disampaikan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, dalam apel gabungan pada Senin, 30 Maret 2026, di pelataran Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sultra masih menunggu surat edaran resmi dari kementerian terkait sebelum menerapkan kebijakan tersebut secara menyeluruh di daerah.
“Jadi begini, kita tunggu surat edaran dari kementerian. Setelah itu baru kita tindak lanjuti. Namun, saya sudah sampaikan informasi awal agar ASN bisa bekerja dari rumah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa konsep WFH yang dimaksud bukan sekadar bekerja di luar kantor, tetapi benar-benar dilakukan dari rumah dengan tetap menjaga produktivitas dan kesiapsiagaan.
“Itu betul-betul bekerja di rumah. Artinya dia ada di rumah, bukan bekerja di tempat lain. Kalau pun ada kegiatan lain, harus tetap menyiapkan media komunikasi agar sewaktu-waktu bisa dihubungi dan pekerjaan tetap berjalan,” jelasnya.
Menurutnya, skema ini bukan hal baru karena pernah diterapkan secara luas saat pandemi COVID-19, sehingga ASN diharapkan sudah memiliki pengalaman dalam menjalankannya.
Terkait teknis pelaksanaan, Andi Sumangerukka menyebut masih menunggu petunjuk rinci dari pemerintah pusat, termasuk pengaturan jadwal kerja antara kantor dan rumah.
“Ada penyampaian mungkin tiga hari kerja di kantor dan tiga hari dari rumah. Tapi teknisnya kita tunggu. Apakah nanti Senin, Rabu, Jumat atau bagaimana, itu akan kita sesuaikan setelah ada edaran resmi,” katanya.
Pemerintah daerah, lanjutnya, akan segera melakukan sosialisasi kepada seluruh ASN begitu regulasi dari pusat diterbitkan, agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan publik.
Di tingkat nasional, opsi WFH bagi ASN menjadi bagian dari strategi mitigasi menghadapi ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah, yang berpotensi memicu gangguan rantai pasok dan kenaikan harga energi. Pemerintah pusat diharapkan segera mengeluarkan kebijakan resmi sebagai pedoman bagi seluruh daerah.
Laporan : Rul R.
