Lewat Reses, Anggota DPR RI Jaelani Identifikasi Masalah Pertanian di Sultra

Pemprov198 Dilihat

KENDARI,LINKSULTRA.COM – Anggota DPR RI Komisi IV, Jaelani, turun langsung ke 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam rangka reses masa sidang I untuk mengidentifikasi berbagai persoalan pertanian, perikanan, kehutanan, serta keterpenuhan logistik dan pangan.

Dalam keterangannya, Jaelani menyebut bahwa reses ini bertujuan untuk mendengarkan langsung keluhan petani, nelayan, serta masyarakat pesisir di Bumi Anoa. “Saya menggelar reses di seluruh wilayah Sultra, mulai dari Kolaka Utara hingga daerah kepulauan, untuk memastikan seperti apa persoalan yang dihadapi, khususnya di sektor pertanian dan pangan,” ujar Jaelani, Senin (16/12/2024).

Masalah Pupuk dan Kesejahteraan Petani

Dalam kunjungannya ke daerah daratan, Jaelani menemukan bahwa kelangkaan pupuk subsidi menjadi persoalan utama yang dihadapi petani. “Rata-rata petani mengeluhkan soal pupuk subsidi yang langka dan tidak merata. Distribusi pupuk seharusnya berbasis data yang akurat agar masalah ini bisa ditangani,” tegas Ketua DPW PKB Sultra itu.

Selain masalah pupuk, rendahnya kesejahteraan petani juga menjadi sorotan. Jaelani menilai, meski kebutuhan pangan masyarakat tinggi, petani justru masih berada di kelompok rentan miskin. “Ini sangat ironis. Tingginya kebutuhan pangan semestinya bisa diimbangi dengan kesejahteraan petani. Namun faktanya, pendapatan petani kita masih sangat rendah,” ujarnya.

Ia merujuk data Survei Terpadu Pertanian 2021 yang mencatat pendapatan petani Indonesia rata-rata kurang dari USD 1 per hari atau setara dengan Rp 15.207. Data terbaru Survei Persepsi Petani 2024 pun menunjukkan banyak petani masih tergolong miskin.

“Petani kita harusnya menjadi kelompok paling sejahtera. Namun kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berpihak. Pemerintah harus segera merancang kebijakan pertanian yang berbasis data yang akurat,” kata Jaelani.

Pentingnya Basis Data yang Akurat

Lebih lanjut, Jaelani menekankan pentingnya data Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) dalam perencanaan kebijakan pertanian nasional. Menurutnya, dengan data yang akurat, distribusi pupuk dan produksi pertanian dapat dihitung lebih tepat.

“Kalau data CP/CL kita lengkap, pemerintah akan lebih mudah dalam mengatur kebijakan pupuk, produksi, hingga distribusi hasil pertanian. Semua perencanaan harus berbasis data agar tepat sasaran,” jelasnya.

Pendampingan Petani di Tengah Perubahan Iklim

Jaelani juga menyoroti dampak perubahan iklim yang meningkatkan risiko gagal panen. “Kondisi iklim yang tidak menentu menambah tantangan petani. Pemerintah harus turun ke lapangan untuk memberikan pendampingan, seperti pemahaman tentang kualitas tanah dan cara pemberantasan hama,” tuturnya.

Menurutnya, pemerintah juga perlu menyediakan peralatan pendukung pertanian seperti traktor tangan, pompa air, dan alat pertanian lainnya untuk meningkatkan produktivitas.

“Peralatan pendukung ini sangat penting untuk menunjang produksi. Kalau peralatan memadai, petani bisa bekerja lebih efektif dan efisien,” imbuh Jaelani.

Rantai Distribusi dan Harga Jual Hasil Pertanian

Persoalan lambatnya rantai distribusi dan anjloknya harga komoditas pertanian juga dikeluhkan petani di Sultra. Jaelani menyampaikan bahwa situasi ini membuat banyak petani merugi. “Petani sudah capek bertani, tapi saat panen, harga hasil bumi jatuh. Ini membuat petani bisa putus asa dan bahkan memilih beralih profesi. Kalau ini dibiarkan, bisa berdampak serius pada pemenuhan pangan kita,” ujarnya.

Dorongan untuk Pemerintah

Atas berbagai persoalan yang ditemui di lapangan, Jaelani berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi petani Sultra di tingkat pusat. Ia meminta agar kementerian terkait lebih serius menangani persoalan pertanian.

“Saya akan mendorong pemerintah agar benar-benar hadir menyelesaikan persoalan petani, khususnya di Sultra. Jangan sampai muncul pandangan dari petani bahwa ada atau tidak adanya pemerintah sama saja,” pungkasnya.

Melalui reses ini, Jaelani berharap masalah yang dihadapi petani dapat segera diselesaikan demi terwujudnya kesejahteraan petani dan ketahanan pangan yang lebih baik di Sulawesi Tenggara.

 

Laporan: Rul R.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *