KENDARI, LINKSULLTRA.COM– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Biro Administrasi Pemerintah Setda Sultra resmi meluncurkan Sistem Informasi Pelayanan Pemerintahan dan Otonomi Daerah (SiPaPaODe). Sistem ini disebut sebagai terobosan penting dalam mendigitalisasi pelayanan pemerintahan, khususnya untuk menjawab tantangan geografis provinsi kepulauan seperti Sulawesi Tenggara.
Kepala Biro Administrasi Pemerintah Setda Sultra, Muliadi, menjelaskan bahwa SiPaPaODe dirancang sebagai solusi atas keterbatasan akses layanan pemerintahan di daerah terpencil. “Wilayah Sulawesi Tenggara ini terdiri dari banyak pulau yang tersebar, sehingga menyulitkan akses pelayanan secara konvensional. Dengan SiPaPaODe, semua layanan pemerintahan bisa dilakukan secara digital, transparan, dan terintegrasi,” ungkapnya saat peluncuran di Kendari.
SiPaPaODe menawarkan sejumlah fitur unggulan untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan.
Penyelenggaraan Pemerintahan
Menurut Muliadi, SiPaPaODe mendukung pemantauan dan pelaporan kinerja pemerintahan di kabupaten/kota. “Laporan penyelenggaraan pemerintahan kini bisa diakses lebih cepat dan akurat. Sistem ini membantu penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pelayanan dasar lainnya,” jelasnya.
Muliadi menekankan pentingnya data geografis di provinsi kepulauan seperti Sultra. “Dengan SiPaPaODe, kita bisa mengakses data jumlah pulau, desa, dan batas wilayah di seluruh kabupaten/kota. Informasi ini sangat berguna untuk perencanaan pembangunan yang lebih efektif,” ujarnya.
Otonomi Daerah
SiPaPaODe juga memfasilitasi layanan administrasi pemerintahan. “Pengajuan izin ke luar negeri bagi pejabat, hingga pengurusan cuti ASN bisa dilakukan secara daring. Proses yang dulunya rumit kini menjadi lebih sederhana dan transparan,” imbuh Muliadi.
Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan ratusan pulau yang tersebar, sering kali mengalami hambatan dalam penyampaian layanan pemerintahan. Melalui SiPaPaODe, keterbatasan geografis diharapkan tak lagi menjadi penghalang. “Sistem ini mendekatkan pelayanan pemerintahan ke seluruh pelosok, tanpa terkendala jarak. Semua pihak, dari kabupaten hingga desa, bisa mengakses layanan yang sama,” tegas Muliadi.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara menyatakan apresiasinya terhadap terobosan ini. “SiPaPaODe adalah bukti bahwa pemerintah kita terus berinovasi. Ini adalah langkah maju menuju pemerintahan digital yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” katanya.
Penamaan SiPaPaODe atau Sifat Pak Odeh juga menyimpan makna budaya yang kuat. Muliadi menjelaskan, “Nama ini diambil dari gelar kebersahajaan yang dikenal di kalangan masyarakat Muna dan Buton. Kami ingin sistem ini dekat di hati masyarakat dan mudah diingat,” ujarnya.
Tokoh budaya Sulawesi Tenggara, La Ode Abdul Rahman, menyambut baik penggunaan nama tersebut. “Mengangkat kearifan lokal dalam inovasi teknologi seperti ini adalah langkah cerdas. Selain memberi identitas, nama ini juga memperkuat nilai kebudayaan kita,” tuturnya.
Dengan kehadiran SiPaPaODe, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara membuktikan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di semua lini pelayanan. “Kami yakin, sistem ini tidak hanya memudahkan pemerintah, tetapi juga mendekatkan layanan berkualitas kepada masyarakat. Ini adalah bentuk pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel,” pungkas Muliadi.
Melalui SiPaPaODe, Sulawesi Tenggara siap menjawab tantangan geografis sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik untuk masa depan yang lebih baik.
Laporan: Rul R.
