BAUBAU, LINKSULTRA.COM – Sultan Buton ke-41, Sjamsul Qamar akhirnya angkat bicara menanggapi polemik internal yang tengah melanda Kerajaan Moronene Keuwia di Kabupaten Bombana.
Hal ini disampaikan menyusul pemberitaan sepihak yang menyebut bahwa Sultan Buton hanya mengakui Alfian Pimpie sebagai Raja Moronene yang sah.
Sultan Buton, Sjamsul Qamar menegaskan bahwa dirinya bersikap netral dan tidak pernah berpihak kepada salah satu tokoh dalam konflik yang tengah bergulir di lingkungan Kerajaan Moronene.
“Saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang menyatakan hanya mengakui salah satu pihak. Itu adalah tafsir sepihak. Saya bersikap netral dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme adat yang berlaku di Moronene,” tegas Sultan Sjamsul Qamar, Sabtu (28/6/2025) malam.
Sultan Buton Sjamsul Qamar menyatakan bahwa ia telah mengetahui secara langsung dinamika yang terjadi di wilayah Rumbia, termasuk sejumlah pelanggaran adat yang dilakukan oleh Raja Moronene ke-VII, Mokole Alfian Pimpie yang berujung pada proses pemakzulan oleh Lembaga Adat Moronene dan keluarga besar Mokole.
“Saya mendapatkan informasi lengkap terkait dinamika di Moronene. Termasuk proses musyawarah yang menghasilkan pemilihan Raja Moronene ke-VIII, yakni Mokole Apua Aswar Latif,” ungkapnya.
Ia juga menyebut bahwa konflik internal seperti ini bukan hal baru dalam sejarah kerajaan-kerajaan adat, namun harus diselesaikan dengan bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip kearifan lokal.
Serahkan Sepenuhnya ke Lembaga Adat Moronene
Dalam kesempatan itu, Sultan Buton Sjamsul Qamar menegaskan bahwa urusan pengangkatan dan pemakzulan Raja Moronene sepenuhnya merupakan hak otonom Lembaga Adat Moronene dan keluarga besar Mokole Rumbia. Ia menolak campur tangan berlebihan dari pihak luar yang bisa memperkeruh suasana.
“Saya menghormati kedaulatan adat Moronene. Pengangkatan raja adalah kewenangan mereka sendiri, bukan kewenangan saya. Maka biarlah mekanisme adat berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Sebagai salah satu pemangku budaya tertinggi di jazirah Buton, Sjamsul Qamar menekankan pentingnya menjaga kesatuan, martabat, dan kelestarian adat.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar seluruh pihak di lingkungan Kerajaan Moronene, baik lembaga adat maupun keluarga besar Mokole mengambil langkah arif dan terbuka dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.
“Saya menyarankan agar lembaga adat dan keluarga besar Mokole Rumbia berembuk, saling memahami, dan mencari solusi terbaik demi menghindari dualisme dan perpecahan di tengah masyarakat,” paparnya.
Ia juga menyarankan agar masalah ini dikomunikasikan secara terbuka kepada kerajaan-kerajaan tetangga, seperti Konawe, Muna, dan Mekongga, guna menjaga harmoni dan keutuhan tatanan adat di Bumi Anoa.
“Masalah ini sebaiknya juga diketahui oleh para raja tetangga agar tidak terjadi mispersepsi. Kita ini keluarga besar budaya Sultra, dan harmoni adalah tanggung jawab bersama,” tandasnya.
Laporan: Rul R.
