KENDARI, LINKSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Komjen Pol (P) Dr. (HC) Andap Budhi Revianto, SIK, MH, terus mendorong upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Bumi Anoa.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sultra Tahun 2024, yang digelar pada Kamis (7/11/2024) di Kendari. Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota se-Sultra.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., yang mewakili Pj Gubernur, menekankan bahwa kemiskinan dan kemiskinan ekstrem adalah masalah mendesak yang membutuhkan penanganan sistematis dan terpadu. “Kemiskinan menjadi salah satu tujuan pembangunan Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur,” jelasnya. 
Ia menyoroti tantangan dalam pembangunan sosial, seperti kerentanan dan kesenjangan yang masih tinggi. Per Maret 2024, sebanyak 9,03% atau 25,22 juta penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Untuk itu, pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional 0,5-0,8% pada 2045 sesuai visi Indonesia Emas.
Strategi dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan
Dalam penanggulangan kemiskinan di Sultra, tiga kendala utama diidentifikasi:
1. Rendahnya ketepatan sasaran program.
2. Kurangnya koordinasi antar sektor dan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
3. Terbatasnya pendanaan program bantuan sosial.
Sekda Sultra juga menyebutkan lima tantangan dari Kementerian PPN/Bappenas, di antaranya data yang belum akurat, target pembangunan yang sulit dicapai, sinergi program yang lemah, serta kurangnya adaptasi terhadap perubahan iklim dan pandemi.
Namun demikian, tingkat kemiskinan ekstrem di Sultra berhasil menurun dari 1,65% pada 2023 menjadi 1,06% pada 2024. “Ini menunjukkan progres positif meskipun masih membutuhkan langkah yang lebih terintegrasi,” kata Asrun Lio
Dukungan Biro Pembangunan
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Sultra, La Ode Mustamir Martosiswoyo, menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung program ini. “Program ini adalah turunan dari kebijakan pemerintah pusat dan menjadi prioritas untuk mengurangi kemiskinan di Sultra,” ujarnya.
Selain itu, rapat koordinasi ini juga melibatkan berbagai pihak, seperti Direktur SUPD III Ditjen Bina Bangda Kemendagri, perwakilan BPKP Sultra, akademisi dari Universitas Halu Oleo, serta kepala OPD dan Bappeda kabupaten/kota se-Sultra.
Diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan secara tepat sasaran. Strategi yang diusung mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta penurunan kantong-kantong kemiskinan. (ADV)
