KENDARI, LINKSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak dalam menangani permasalahan banjir yang kerap melanda Kota Kendari.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga Sultra, Pahri Yamsul, menegaskan bahwa kolaborasi ini melibatkan Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPBW), serta pemerintah kota dan instansi terkait lainnya.
Dalam pertemuan yang digelar pada Jumat lalu di kawasan MTQ, Wakil Gubernur Sultra mendorong langkah-langkah konkret untuk penanganan banjir.
“Kita tidak hanya sekadar berdiskusi, tetapi juga mencari solusi nyata. Langkah konkret harus segera diterapkan agar permasalahan ini bisa ditangani dengan baik,” ujar Pahri.
Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah normalisasi saluran air di titik-titik kritis, seperti di kawasan Martandu.
Normalisasi yang telah dilakukan sebelumnya belum optimal karena aktivitas masyarakat yang kembali menghambat aliran air. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah kota dan masyarakat menjadi sangat penting.
“Penanganan ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga masyarakat. Regulasi terkait pembangunan perumahan juga perlu diperjelas agar tidak semakin memperburuk sistem drainase,” jelasnya.
Pahri juga mengungkapkan bahwa banyaknya sedimen yang bermuara di Teluk Kendari menjadi salah satu faktor penyebab banjir. Terdapat 13 daerah aliran sungai (DAS) yang menjadi sumber utama banjir di Kota Kendari, di antaranya Kali Andonohu, Lahun Dape, Korumba, Sungai Lasolo, serta sungai di sekitar SD 1 Teladan dan Kampung Salo.
“Tingginya sedimen di Teluk Kendari menjadi permasalahan serius yang harus ditangani dengan baik,” tambahnya.
Pemprov Sultra menyadari bahwa penanganan banjir tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat mengingat keterbatasan anggaran dan kompleksitas permasalahan. Oleh karena itu, strategi jangka panjang akan diterapkan secara bertahap. “DKI Jakarta saja masih terus memperbaiki Banjir Kanal Timur. Artinya, ini membutuhkan waktu dan kerja sama semua pihak,” ujar Pahri.
Dinas SDA dan Bina Marga Sultra juga menyoroti tiga aspek utama dalam penanganan banjir, yakni infrastruktur jalan, irigasi, dan sungai. “Kami memiliki data dari 17 kota/kabupaten yang menjadi dasar kebijakan ke depan. Tindak lanjut akan dilakukan sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang tersedia,” tutupnya.
Upaya penanganan banjir di Kendari akan terus berlanjut dengan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan instansi terkait. Pemprov Sultra berharap masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan serta mendukung program normalisasi yang sedang berjalan.
Laporan : Rul R.
