KENDARI, LINKSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sulawesi Tenggara menyiapkan sejumlah program penanganan jalan provinsi pada tahun anggaran 2026. Program tersebut mencakup pembangunan dan peningkatan jalan di lima ruas strategis yang tersebar di beberapa kabupaten.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Sultra, Panja Widhia Justianus Tolla, mengatakan seluruh program yang dilaksanakan tahun ini telah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026.
“Untuk tahun 2026 ini, khususnya pekerjaan penanganan jalan provinsi, kami memiliki lima lokasi kegiatan yang akan dikerjakan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, lokasi pertama berada di Kabupaten Konawe, yakni ruas jalan pariwisata Toronipa–Purirano sepanjang kurang lebih dua kilometer.
Selanjutnya di Kabupaten Konawe Selatan, terdapat dua lokasi pekerjaan, yaitu ruas Penggaluku–Ambesea sepanjang sekitar tiga kilometer dan ruas Alangga–Motaha sepanjang sekitar lima kilometer. Pada ruas Alangga–Motaha sendiri terdapat dua titik penanganan.
Masih di Konawe Selatan, pemerintah juga melanjutkan pekerjaan ruas SP3 Konda yang mengarah ke Bandar Udara Haluoleo, yang merupakan lanjutan program pembangunan tahun sebelumnya.
Selain itu, penanganan jalan juga dilakukan di wilayah kepulauan, tepatnya di Kabupaten Buton Utara pada ruas Lambale–Ereke sepanjang sekitar lima kilometer. Sementara di Kabupaten Bombana, pekerjaan dilakukan pada ruas Kasipute–Lora–Bambaea dengan panjang sekitar 10 kilometer.
“Secara keseluruhan ada lima ruas jalan dengan total penanganan kurang lebih 27 kilometer,” jelasnya.
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran sekitar Rp80 miliar yang bersumber dari APBD murni. Selain itu, terdapat tambahan dana bagi hasil (DBH) dari sektor perkebunan sawit sekitar Rp1,7 miliar untuk penanganan jalan sepanjang kurang lebih 500 meter.
Selain pembangunan jalan, Dinas SDA dan Bina Marga Sultra juga tetap melaksanakan pemeliharaan rutin terhadap ruas jalan provinsi serta kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, termasuk pengamanan tanggul sungai yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Panja Widhia Justianus Tolla menambahkan, beberapa proyek telah memasuki tahap awal pelaksanaan. Salah satunya pembangunan ruas Toronipa–Purirano yang diprioritaskan karena mendukung rencana peresmian kawasan Kampung Nelayan Merah Putih Toronipa.
“Untuk ruas Toronipa–Purirano, proses MC0 sudah dilakukan dan pekerjaan sudah siap dimulai di lapangan,” katanya.
Sementara itu, proyek ruas lainnya masih dalam tahap persiapan dokumen teknis dan proses peninjauan oleh inspektorat sebelum masuk ke tahap pengadaan. Pemerintah provinsi menargetkan seluruh proses administrasi dapat segera rampung sehingga pekerjaan fisik dapat berjalan sesuai jadwal pada tahun 2026.
Laporan : Rul R.
