KENDARI, LINKSULTRA.COM – Informasi mengenai penetapan Parinringi, S.E., M.Si., sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang beredar melalui media sosial dipastikan tidak benar alias hoaks.
Informasi tersebut dikemas menyerupai tayangan breaking news Metro TV dengan menampilkan foto Parinringi mengenakan pakaian dinas putih. Dalam gambar itu disebutkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan Parinringi sebagai Sekda definitif Sultra melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.24/2026.
Namun, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan dan penelusuran perkembangan proses seleksi Sekda Sultra hingga Jumat (13/11/2026), belum ditemukan adanya keputusan resmi pemerintah pusat yang menetapkan satu nama sebagai Sekda definitif.
Gambar yang beredar tersebut juga tidak disertai bukti autentik berupa dokumen keputusan pengangkatan maupun konfirmasi resmi dari instansi berwenang.
Hasil penelusuran menunjukkan bahwa proses pengisian jabatan Sekda Sultra masih berada dalam tahapan pengusulan dan penyelesaian administrasi di tingkat pemerintah pusat. Dengan demikian, informasi yang menyebut Parinringi telah ditetapkan sebagai Sekda definitif merupakan informasi yang tidak sesuai dengan perkembangan proses sebenarnya.
Tiga Nama Sudah Lolos Seleksi
Sebagaimana diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekda Sultra telah menetapkan tiga nama peserta yang dinyatakan lolos tiga besar.
Ketiganya adalah La Ode Muhammad Rusdin Jaya, Muhammad Fadlansyah, dan Parinringi.
Penetapan tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor 18/SELTER/JPTM/IX/2026 tertanggal 13 September 2026.
Setelah penetapan tiga besar, proses dilanjutkan dengan tahapan pengusulan dan administrasi pada tingkat pemerintah pusat.
Berdasarkan perkembangan proses tersebut, pengangkatan Sekda definitif tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah provinsi, tetapi harus melalui mekanisme yang melibatkan sejumlah instansi pemerintah pusat.
Bagaimana Mekanisme Penetapan Sekda Definitif?
Pengangkatan Sekda Provinsi memiliki mekanisme khusus karena jabatan tersebut masuk kategori Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPT Madya).
Mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Dalam ketentuan tersebut, panitia seleksi menyampaikan tiga nama calon pejabat pimpinan tinggi madya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Selanjutnya, PPK mengusulkan tiga nama tersebut kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
Pada tahapan akhir, Presiden memilih satu dari tiga nama calon untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi madya dengan memperhatikan pertimbangan PPK.
Sebelum keputusan pengangkatan diterbitkan, terdapat proses administrasi dan pertimbangan sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk tahapan di tingkat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kemendagri hingga Sekretariat Negara.
Dengan demikian, keputusan akhir penetapan Sekda definitif Sultra bukan berada pada BKD maupun Kemendagri secara sepihak. Kewenangan memilih satu nama dari tiga kandidat berada di tangan Presiden sesuai ketentuan perundang-undangan.
Setelah keputusan pengangkatan diterbitkan, proses dilanjutkan dengan pelantikan pejabat yang telah ditetapkan.
Pemprov Sultra Masih Menunggu Keputusan Pusat
Dengan telah ditetapkannya tiga nama calon melalui proses seleksi terbuka, saat ini perhatian tertuju pada penyelesaian tahapan pengangkatan di tingkat pemerintah pusat.
Kepastian Sekda definitif dinantikan untuk menjamin keberlanjutan administrasi dan koordinasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Terlebih, masa tugas penjabat Sekda Sultra yang berjalan dijadwalkan berakhir pada 15 November 2026.
Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah mempercayai informasi yang beredar melalui media sosial, terlebih konten yang menggunakan tampilan menyerupai pemberitaan media nasional.
Sampai adanya keputusan pengangkatan resmi, ketiga nama hasil seleksi tersebut masih berstatus kandidat. Informasi yang menyebut Parinringi telah ditetapkan sebagai Sekda definitif Sultra sebagaimana gambar yang beredar tidak dapat dibenarkan.
Masyarakat diharapkan menunggu pengumuman resmi pemerintah pusat agar tidak terjebak informasi menyesatkan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Laporan : Rul R
