KENDARI, LINKSULTRA.COM – Sengketa lahan seluas 7.055 meter persegi di Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari, kembali mencuat. Pemilik lahan yang mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) sejak 1995 mempertanyakan pelaksanaan eksekusi yang didasarkan pada putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 994/PK/Pdt/2024.
Persoalan tersebut semakin menjadi perhatian setelah muncul dugaan pemasaran sebagian objek tanah menjadi kavling rumah toko (ruko) oleh Raziq Property Syariah, meskipun status kepemilikan lahan masih dipersoalkan.
Merespons kondisi itu, pemilik lahan berinisial MM dan RDM bersama kuasa hukumnya mendatangi lokasi dan memasang plang pemberitahuan sengketa. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan transaksi maupun aktivitas penguasaan tanah sebelum persoalan hukumnya memperoleh kepastian.
Kuasa hukum MM dan RDM dari Kantor Hukum LMN & Partners, La Ode Muhram Naadu, mengatakan terdapat sejumlah hal yang perlu ditinjau kembali dalam pelaksanaan eksekusi, terutama menyangkut kesesuaian batas dan luas objek tanah.
Ia menjelaskan, saat proses eksekusi berlangsung, bangunan ruko milik kliennya tidak ikut dieksekusi karena dinilai tidak termasuk dalam objek perkara. Namun, belakangan justru muncul upaya penggusuran terhadap bangunan tersebut dengan alasan masuk dalam objek eksekusi.
“Pada saat proses eksekusi, objek bangunan berupa ruko milik klien kami tidak dieksekusi karena memang tidak masuk dalam objek eksekusi. Namun, kemudian ada upaya untuk menggusur ruko tersebut dengan alasan termasuk objek eksekusi,” ungkap La Ode Muhram.
Menurutnya, persoalan lain yang menjadi keberatan adalah kliennya mengaku tidak pernah menjadi pihak dalam gugatan perkara yang berujung pada terbitnya putusan MA Nomor 994/PK/Pdt/2024. Namun, tanah yang mereka klaim miliki berdasarkan SHM justru ikut terdampak dalam pelaksanaan eksekusi.
Atas dasar itu, pihaknya meminta Pengadilan Negeri (PN) Kendari melakukan pemeriksaan kembali terhadap kesesuaian objek eksekusi dengan luas dan batas tanah sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan.
“Pengadilan Negeri Kendari perlu memastikan kembali luasan yang dieksekusi dengan luasan berdasarkan putusan, termasuk pergeseran luasan yang terjadi saat ini,” jelasnya.
Selain mempersoalkan pelaksanaan eksekusi, kuasa hukum MM dan RDM juga telah mengajukan permohonan pemblokiran kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari.
Permohonan tersebut dimaksudkan untuk mencegah penerbitan sertifikat baru oleh pihak ahli waris berinisial MR terhadap objek tanah yang masih dipersoalkan.
Langkah hukum juga ditempuh melalui jalur pidana. La Ode Muhram mengungkapkan, pihaknya telah melaporkan dugaan pemalsuan surat kuasa yang mencantumkan nama suami kliennya ke Polda Sulawesi Tenggara.
Laporan tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan.
“Kami juga telah melaporkan dugaan pemalsuan surat kuasa yang mencantumkan nama suami klien kami ke Polda Sultra. Saat ini laporan tersebut masih dalam proses penyelidikan,” katanya.
Selain laporan tersebut, pihaknya turut melaporkan dugaan penyerobotan tanah yang diduga dilakukan pihak ahli waris MR dengan menggunakan dalih pelaksanaan eksekusi.
La Ode Muhram menegaskan, pemasangan plang sengketa merupakan bentuk pemberitahuan terbuka kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam persoalan hukum apabila hendak membeli atau menguasai lahan tersebut.
Ia meminta calon pembeli maupun pihak lain yang berkepentingan untuk terlebih dahulu memastikan status hukum tanah sebelum melakukan transaksi.
“Kami menganjurkan kepada masyarakat agar tidak melakukan transaksi terhadap objek tanah tersebut. Kami juga akan menempuh langkah pidana terhadap pihak-pihak yang berupaya memasarkan objek tanah yang masih dalam sengketa hukum,” tegasnya.
Pihak kuasa hukum berharap PN Kendari dan instansi terkait dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut, khususnya memastikan pelaksanaan eksekusi berjalan sesuai batas dan luas objek yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.
Mereka juga meminta agar hak-hak pihak yang mengklaim memiliki sertifikat atas lahan tersebut mendapatkan perlindungan hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak PN Kendari, BPN Kota Kendari, pihak ahli waris MR, serta Raziq Property Syariah guna memperoleh penjelasan dan keberimbangan informasi terkait persoalan tersebut.
Laporan : Rul R.
