Sulawesi Tenggara, Dari Tambang Menuju Destinasi Wisata Dunia

Oleh: Adi Yusuf Tamburaka

Analis Kebijakan Ahli Madya Provinsi Sulawesi Tenggara

KENDARI, LINKSULTRA.COM – Sulawesi Tenggara merupakan salah satu wilayah strategis pertambangan nikel di Indonesia. Selama bertahun-tahun, aktivitas pertambangan telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, penerimaan daerah, serta penyerapan tenaga kerja. Namun, di balik kontribusi ekonomi tersebut, terdapat persoalan lingkungan yang tidak boleh diabaikan.

Lubang-lubang bekas tambang, perubahan bentang alam, sedimentasi, kerusakan vegetasi, hingga potensi pencemaran air dan tanah menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Persoalan ini membutuhkan perhatian serius, terutama dalam mempersiapkan masa depan daerah ketika cadangan nikel semakin menipis dan aktivitas pertambangan berakhir.

Menurut saya, Sulawesi Tenggara perlu mulai memikirkan paradigma pembangunan baru. Kita tidak boleh hanya mengukur keberhasilan sektor pertambangan berdasarkan nilai investasi, volume produksi, ekspor, dan kontribusi ekonomi. Ada pertanyaan mendasar yang harus dijawab bersama: setelah cadangan nikel habis dan perusahaan meninggalkan wilayah operasinya, apa yang akan diwariskan kepada masyarakat?

Apabila tidak direncanakan dengan baik, lahan bekas tambang berpotensi menjadi beban lingkungan dan sosial bagi generasi berikutnya. Lubang tambang yang tidak dimanfaatkan secara produktif, kerusakan bentang alam dan hilangnya vegetasi, potensi air asam tambang serta kandungan logam berat, risiko longsor, erosi, dan ketidakstabilan lereng merupakan sejumlah persoalan yang perlu diantisipasi.

Selain itu, berakhirnya kegiatan pertambangan juga berpotensi menghilangkan sumber penghidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas ekonomi pertambangan. Persoalan lainnya adalah belum optimalnya integrasi reklamasi dengan perencanaan ekonomi daerah.

Karena itu, reklamasi seharusnya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban untuk mengembalikan kondisi lingkungan, tetapi juga menjadi momentum menciptakan nilai ekologis dan sumber ekonomi baru bagi masyarakat.

Mengubah Lahan Eks Tambang Menjadi Destinasi Wisata

Salah satu gagasan yang layak dipertimbangkan adalah mentransformasikan lahan eks tambang nikel yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan menjadi destinasi wisata buatan serta kawasan ekonomi baru.

Konsep tersebut dapat diwujudkan melalui pembangunan danau buatan atau danau pascatambang, kawasan wisata air dan rekreasi keluarga, taman wisata alam dan hutan buatan, kawasan konservasi dan edukasi lingkungan, wisata olahraga, camping ground, agrowisata, hingga pusat penelitian lingkungan dan ekosistem pascatambang.

Gagasan ini bukan sekadar mempercantik kawasan bekas pertambangan. Lebih dari itu, kita sedang membangun model ekonomi baru yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setelah kegiatan pertambangan berakhir.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu mengambil inisiatif dengan membangun program strategis Transformasi Eks Tambang Menjadi Kawasan Wisata Berkelanjutan (TEKAWIS).

Program ini dapat menjadi salah satu agenda pembangunan jangka panjang yang menghubungkan kewajiban perusahaan tambang, pemulihan lingkungan, pengembangan pariwisata, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, pengembangan kawasan wisata eks tambang tidak boleh dilakukan secara serampangan. Tidak semua lubang tambang harus diubah menjadi danau wisata. Setiap lokasi harus melalui kajian geologi, hidrologi, geoteknik, kualitas air, serta kelayakan ekonomi.

Setidaknya terdapat enam model pengembangan yang dapat diterapkan sesuai karakteristik dan kondisi masing-masing kawasan.

Pertama, danau wisata pascatambang.

Lubang tambang yang aman dan memenuhi baku mutu lingkungan dapat dimanfaatkan menjadi danau rekreasi, wisata perahu, pemancingan, serta ruang terbuka publik. Pengembangan ini harus didahului kajian menyeluruh untuk memastikan kondisi air dan stabilitas kawasan benar-benar memenuhi persyaratan keselamatan.

Kedua, waterfront tourism.

Kawasan tepian danau dapat dikembangkan menjadi pusat aktivitas wisata dengan membangun restoran, pusat kuliner lokal, panggung seni, taman keluarga, serta fasilitas ekonomi kreatif. Konsep ini diharapkan mampu menciptakan ruang interaksi masyarakat sekaligus membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM.

Ketiga, hutan wisata dan taman konservasi.

Lahan bekas tambang dapat dipulihkan melalui penanaman vegetasi lokal, pembangunan kebun botani, jalur trekking, taman edukasi, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Selain menjadi kawasan wisata alam, kawasan ini juga berfungsi memulihkan ekosistem yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat aktivitas pertambangan.

Keempat, kawasan camping dan wisata alam.

Kawasan yang memenuhi persyaratan lingkungan dan keselamatan dapat dikembangkan menjadi camping ground, glamping, jalur sepeda, wisata petualangan, serta ruang rekreasi alam. Model ini berpotensi menarik wisatawan yang menyukai kegiatan luar ruang.

Kelima, kawasan perikanan dan ketahanan air.

Sumber air di kawasan eks tambang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan maupun cadangan air setelah melalui kajian kualitas air, daya dukung lingkungan, serta pemenuhan perizinan. Pemanfaatan tersebut harus memastikan bahwa air tidak mengandung bahan berbahaya yang dapat mengancam kesehatan manusia maupun ekosistem.

Keenam, wisata edukasi pertambangan.

Sulawesi Tenggara juga dapat mengembangkan museum pertambangan, pusat edukasi lingkungan, laboratorium lapangan, serta dokumentasi sejarah industri nikel. Kawasan ini dapat menjadi sarana pembelajaran bagi pelajar, mahasiswa, peneliti, dan masyarakat mengenai sejarah pertambangan sekaligus pentingnya pemulihan lingkungan.

Belajar dari Pengalaman Pengelolaan Kawasan Pascatambang

Pengembangan kawasan eks tambang menjadi destinasi wisata bukanlah gagasan yang sepenuhnya baru. Sejumlah kawasan pascatambang di berbagai negara telah diarahkan menjadi ruang rekreasi, konservasi, dan pusat aktivitas ekonomi baru.

Pengalaman pengembangan kawasan industri yang direvitalisasi menjadi destinasi wisata, termasuk kawasan bekas pertambangan yang dikembangkan menjadi danau ekowisata, memberikan gambaran bahwa lahan yang sebelumnya dianggap tidak produktif masih memiliki peluang untuk dimanfaatkan.

Di Indonesia, pengembangan kawasan pascatambang juga dapat menjadi pembelajaran, termasuk pengalaman pengembangan kawasan danau bekas tambang untuk kepentingan ekowisata dan cadangan air yang pernah menjadi perhatian Kementerian ESDM.

Namun, keberhasilan suatu kawasan tidak boleh hanya dilihat dari perubahan fisik atau keindahan lanskap. Aspek keselamatan, kualitas lingkungan, keberlanjutan pengelolaan, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat harus menjadi ukuran utama.

Landasan Hukum Harus Menjadi Pegangan

Transformasi lahan eks tambang harus memiliki dasar hukum yang kuat. Beberapa regulasi yang menjadi pijakan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 beserta perubahannya mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 beserta perubahannya tentang Kepariwisataan, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 beserta perubahannya tentang Penataan Ruang.

Perlu diperhatikan bahwa PP Nomor 96 Tahun 2021 telah mengalami perubahan, termasuk melalui PP Nomor 39 Tahun 2025. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan harus mengacu pada ketentuan terakhir yang berlaku.

Dalam implementasinya, terdapat sejumlah prinsip hukum yang harus ditegakkan.

Pertama, reklamasi dan pascatambang tetap menjadi tanggung jawab pemegang izin sesuai kewajiban hukumnya.

Kedua, pembangunan wisata tidak boleh dijadikan alasan untuk menghapus kewajiban reklamasi.

Ketiga, status penguasaan dan kepemilikan tanah harus jelas sebelum pengembangan dilakukan.

Keempat, kesesuaian tata ruang dan persetujuan lingkungan wajib dipenuhi.

Kelima, pemanfaatan air harus memperhatikan baku mutu, keselamatan, dan hak masyarakat.

Keenam, masyarakat lokal harus dilibatkan dalam perencanaan dan memperoleh manfaat ekonomi dari pengembangan kawasan tersebut.

Dengan demikian, transformasi eks tambang tidak boleh menjadi jalan pintas untuk memindahkan beban tanggung jawab perusahaan kepada pemerintah daerah.

Memetakan Potensi Eks Tambang di Sulawesi Tenggara

Untuk merealisasikan gagasan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu membangun program lintas sektor dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, perusahaan tambang, perguruan tinggi, masyarakat, serta investor.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pemetaan lokasi prioritas.

Inventarisasi dapat diarahkan pada kawasan pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Buton Tengah.

Daftar tersebut merupakan wilayah sasaran inventarisasi, bukan berarti seluruh wilayah tersebut telah memiliki lahan eks tambang yang memenuhi persyaratan untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata.

Setelah pemetaan, pemerintah perlu melakukan audit dan klasifikasi lahan berdasarkan kondisi teknis dan lingkungannya.

Klasifikasi tersebut dapat dibagi menjadi tiga kategori.

Kategori A merupakan lahan yang aman secara teknis dan lingkungan sehingga berpotensi dikembangkan menjadi kawasan wisata dan rekreasi.

Kategori B merupakan lahan yang masih membutuhkan pemulihan dan pengamanan sehingga rehabilitasi harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menentukan pemanfaatannya.

Kategori C merupakan lahan dengan risiko tinggi atau tercemar berat yang harus diprioritaskan untuk pemulihan lingkungan dan pengamanan, tanpa membuka akses wisata publik.

Audit harus mencakup status lahan dan izin, kedalaman serta stabilitas lubang tambang, kualitas air dan sedimen, kandungan logam berat, potensi air asam tambang, risiko longsor dan tenggelam, kondisi ekosistem, serta sumber air yang digunakan masyarakat.

Setelah proses inventarisasi dan audit selesai, pemerintah dapat menetapkan satu atau dua lokasi sebagai proyek percontohan atau pilot project.

Proyek percontohan ini penting sebagai laboratorium kebijakan sebelum program diperluas ke seluruh kabupaten penghasil nikel. Melalui proyek tersebut, pemerintah dapat mengukur aspek teknis, lingkungan, pembiayaan, pengelolaan, hingga manfaat ekonomi yang dihasilkan.

Dalam hal pembiayaan, terdapat beberapa skema yang dapat dikembangkan, yakni melalui kewajiban reklamasi dan pascatambang perusahaan, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, investasi BUMD dan swasta, program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, serta dana pemerintah sesuai kewenangan dan ketentuan anggaran.

Namun, satu hal yang harus ditegaskan adalah pembiayaan pemerintah tidak boleh digunakan untuk mengambil alih kewajiban hukum perusahaan pertambangan.

Keselamatan Lingkungan Tidak Boleh Dikompromikan

Ada satu persoalan penting yang tidak boleh diabaikan dalam gagasan pengembangan wisata eks tambang, yaitu risiko lingkungan dan keselamatan manusia.

Danau bekas tambang tidak otomatis aman untuk dijadikan tempat wisata hanya karena memiliki warna air biru, hijau, atau terlihat jernih.

Sebagai contoh, penelitian tahun 2026 terhadap Danau Biru di Desa Panca Jaya menemukan tingkat keasaman atau pH air sekitar 2,29–3,88 pada titik pengamatan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa airnya belum memenuhi persyaratan kualitas air rekreasi dan aktivitas berenang sangat tidak dianjurkan.

Temuan tersebut menjadi pengingat bahwa keindahan visual sebuah danau bekas tambang tidak dapat dijadikan indikator keamanan.

Karena itu, pemerintah harus mensyaratkan pengujian laboratorium kualitas air secara berkala, pemeriksaan kandungan logam berat seperti nikel, kromium, dan unsur berbahaya lainnya, kajian kestabilan lereng dan dinding lubang tambang, serta pengendalian limpasan dan sedimentasi.

Selain itu, harus tersedia sistem pagar, rambu peringatan, dan pengawasan keselamatan. Aktivitas berenang maupun kegiatan air lainnya harus dilarang sebelum kawasan dinyatakan aman berdasarkan hasil kajian dan pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemantauan lingkungan juga harus dilakukan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, pengembangan wisata eks tambang harus benar-benar berangkat dari prinsip keselamatan dan keberlanjutan, bukan semata-mata mengejar potensi pendapatan.

Membangun Kelembagaan dan Pembagian Tanggung Jawab

Agar program ini tidak berhenti sebagai wacana, diperlukan kelembagaan yang jelas dan pembagian tanggung jawab antarpemangku kepentingan.

Gubernur Sulawesi Tenggara berperan sebagai pengarah kebijakan dan koordinator lintas kabupaten.

Bappeda bertanggung jawab mengintegrasikan program ke dalam RPJMD dan RKPD.

Dinas ESDM bertugas melakukan inventarisasi serta pengawasan aspek pertambangan.

Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab terhadap audit, pemulihan, dan pengawasan lingkungan.

Dinas Pariwisata berperan dalam perencanaan serta pengembangan destinasi wisata.

Dinas PUPR bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung.

BUMD dapat mengambil peran dalam pengembangan serta pengelolaan usaha wisata.

Sementara itu, perusahaan tambang tetap bertanggung jawab memenuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang. Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam pengelolaan usaha, penyediaan tenaga kerja, serta pengawasan sosial.

Untuk memperkuat koordinasi, saya mengusulkan pembentukan Tim Koordinasi Transformasi Lahan Eks Tambang Sulawesi Tenggara melalui keputusan gubernur dengan melibatkan perguruan tinggi dan perwakilan masyarakat.

Tim ini diharapkan menjadi penggerak utama dalam mengintegrasikan kebijakan, menyelesaikan hambatan koordinasi, serta memastikan seluruh tahapan program berjalan sesuai ketentuan.

Roadmap Pelaksanaan Transformasi Eks Tambang

Pelaksanaan program perlu dilakukan secara bertahap dengan target waktu yang terukur.

Tahap pertama, inventarisasi dan audit selama 0–6 bulan.

Pada tahap ini, pemerintah melakukan pendataan seluruh lokasi eks tambang, memverifikasi status lahan, melaksanakan kajian lingkungan dan keselamatan, serta menetapkan lokasi prioritas.

Tahap kedua, perencanaan dan pemulihan selama 6–12 bulan.

Pemerintah menyusun masterplan, menentukan konsep wisata, menyelesaikan perizinan dan kesesuaian tata ruang, serta melakukan rehabilitasi dan pengamanan kawasan.

Tahap ketiga, pembangunan proyek percontohan selama 12–24 bulan.

Kegiatan diarahkan pada pembangunan fasilitas dasar, pengembangan danau wisata apabila dinyatakan layak, penataan taman dan kawasan konservasi, serta pelatihan masyarakat dan UMKM.

Tahap keempat, pengembangan kawasan ekonomi baru selama 24–36 bulan.

Pada tahap ini, pemerintah mengembangkan destinasi wisata terpadu, melakukan promosi wisata regional dan nasional, mendorong investasi, serta mereplikasi program ke kabupaten penghasil nikel lainnya.

Roadmap tersebut harus menjadi acuan bersama agar transformasi lahan eks tambang berjalan secara terencana dan tidak sekadar menjadi proyek pembangunan fisik.

Membuka Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Jika dikelola secara tepat, program transformasi eks tambang berpotensi menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru setelah aktivitas pertambangan berakhir.

Dari sisi ekonomi, kawasan tersebut dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.

Dari sisi ketenagakerjaan, pengembangan destinasi wisata berpotensi menyerap tenaga kerja lokal.

Bagi pelaku UMKM, kehadiran kawasan wisata dapat membuka peluang usaha di sektor kuliner, kerajinan, transportasi, dan berbagai jasa wisata.

Dari sisi lingkungan, program ini diharapkan mempercepat pemulihan ekosistem dan vegetasi.

Sementara dari sisi pariwisata, Sulawesi Tenggara berpeluang memiliki destinasi baru yang memiliki karakteristik berbeda dengan objek wisata alam yang sudah ada.

Selain itu, kawasan eks tambang dapat dikembangkan sebagai laboratorium lingkungan dan pusat penelitian bagi kepentingan pendidikan. Masyarakat juga akan memperoleh ruang publik baru yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan sosial.

Keberhasilan program ini harus diukur menggunakan indikator yang jelas, antara lain luas lahan yang berhasil dipulihkan, peningkatan kualitas air, tingkat keselamatan kawasan, jumlah tenaga kerja lokal, pertumbuhan UMKM, jumlah kunjungan wisatawan, serta kontribusi ekonomi terhadap daerah.

Dengan indikator tersebut, pemerintah dapat memastikan bahwa program tidak hanya menghasilkan destinasi wisata, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuh Rekomendasi Strategis untuk Gubernur Sulawesi Tenggara

Menurut saya, terdapat tujuh langkah kebijakan strategis yang perlu segera dipertimbangkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara.

Pertama, menerbitkan kebijakan gubernur tentang percepatan pemanfaatan lahan eks tambang untuk pemulihan lingkungan dan pengembangan ekonomi pascatambang.

Kedua, membentuk database dan peta digital seluruh lahan eks tambang nikel di Sulawesi Tenggara.

Ketiga, melakukan audit menyeluruh terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang perusahaan.

Keempat, menetapkan minimal satu kawasan percontohan wisata eks tambang pada lokasi yang memenuhi seluruh persyaratan teknis, lingkungan, dan keselamatan.

Kelima, mendorong kerja sama antara pemerintah daerah, perusahaan tambang, BUMD, perguruan tinggi, dan investor.

Keenam, menjamin masyarakat sekitar menjadi penerima manfaat utama melalui kesempatan kerja dan kepemilikan usaha.

Ketujuh, menyusun regulasi daerah yang mengintegrasikan reklamasi, pemanfaatan pascatambang, pariwisata berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat.

Perlunya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lahan Pascatambang

Selain kebijakan gubernur, saya juga mengusulkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan Pascatambang untuk Pemulihan Lingkungan dan Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan.

Peraturan daerah tersebut diharapkan mengatur inventarisasi dan pemetaan lahan pascatambang, integrasi rencana reklamasi dengan perencanaan wilayah, pengembangan wisata berbasis lingkungan, kewajiban dan tanggung jawab perusahaan, kemitraan investasi dan pengelolaan BUMD, perlindungan hak masyarakat dan tanah masyarakat, serta pengawasan, transparansi, dan sanksi sesuai kewenangan.

Penyusunan regulasi tersebut harus memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya di bidang pertambangan, lingkungan hidup, tata ruang, dan pariwisata.

Dengan adanya regulasi yang jelas, pemerintah daerah memiliki arah kebijakan yang lebih terukur dalam mengelola warisan kawasan pertambangan sekaligus memastikan seluruh pihak menjalankan tanggung jawabnya.

Mengubah Warisan Tambang Menjadi Warisan Kesejahteraan

Pada akhirnya, Sulawesi Tenggara tidak boleh hanya dikenal sebagai daerah penghasil nikel. Daerah ini harus mampu menunjukkan keberhasilan mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi kesejahteraan jangka panjang.

Kekayaan nikel merupakan sumber daya yang suatu saat akan habis. Namun, kawasan wisata, hutan konservasi, danau yang aman, serta pusat ekonomi masyarakat dapat menjadi warisan pembangunan bagi generasi mendatang.

Kita tidak boleh membiarkan daerah penghasil nikel hanya menikmati keuntungan ketika tambang beroperasi, kemudian menanggung kerusakan lingkungan setelah perusahaan selesai berproduksi.

Sudah saatnya paradigma pembangunan diubah. Dari eksploitasi menuju restorasi. Dari lubang tambang menuju kawasan wisata. Dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi berkelanjutan.

Sulawesi Tenggara harus berani mengambil langkah untuk menjadi salah satu daerah yang mampu mengubah warisan pertambangan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis lingkungan dan pariwisata.

Gagasan transformasi ekonomi pascatambang berbasis pemulihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat ini memiliki kekuatan karena menghubungkan tiga agenda besar sekaligus, yaitu pemenuhan kewajiban perusahaan tambang, pemulihan lingkungan, dan penciptaan sumber ekonomi baru bagi masyarakat.

Namun, ada satu hal yang harus menjadi prinsip utama: jangan sampai pemerintah menggunakan anggaran daerah untuk membiayai kewajiban reklamasi yang seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan pertambangan.

Pemerintah harus hadir sebagai pengarah kebijakan, fasilitator, pengawas, dan penggerak ekonomi baru, bukan mengambil alih tanggung jawab hukum perusahaan.

Nikel boleh habis, tetapi kesejahteraan masyarakat harus terus tumbuh.

Sulawesi Tenggara, dari tambang menuju destinasi wisata dunia.

Penulis: Adi Yusuf Tamburaka
Jabatan: Analis Kebijakan Ahli Madya Provinsi Sulawesi Tenggara

Sifat tulisan: Opini dan rekomendasi kebijakan untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Catatan referensi dan bahan pembanding:

1. IDN Times Kaltim, Lubang Tambang KPC Dinilai Tak Bernilai Ekonomi, Bupati: Harus Diubah.
2. Referensi revitalisasi kawasan industri di Polandia, Polskie Malediwy, czyli rewitalizacja terenów poprzemysłowych.
3. No Cut News, Donghae Mureung Byeol Yucheonji dan Mangsang Resort.
4. Referensi penataan kawasan Waterfront City Pangururan di Danau Toba.
5. Rainforest Journalism Fund, referensi pengembangan Kebun Raya Megawati Soekarnoputri.
6. Referensi pengembangan camping ground dan wisata alam.
7. Referensi pemanfaatan waduk untuk perikanan keramba jaring apung.
8. Referensi pengembangan kawasan pascatambang menjadi kawasan ekonomi baru.
9. Penelitian tahun 2026 tentang kualitas air Danau Biru di Desa Panca Jaya, Jurnal Universitas Medan Area.
10. Detik Finance, KPC Sulap Lahan Bekas Tambang Jadi Danau Ekowisata.