KENDARI, LINKSULTRA.COM – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir. Hugua, M.Ling., menghadiri secara virtual pembukaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak di seluruh kecamatan se-Indonesia. Kegiatan yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan RI itu, dipusatkan di Halaman Kantor Camat Kadia, Kota Kendari, Sabtu (30/8/2025).
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Forkopimda Sultra, Wali Kota Kendari, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sultra, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sultra, serta pejabat terkait lainnya.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa Presiden RI memberi perhatian serius terhadap persoalan pangan. Menurutnya, makna kemerdekaan tidak hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga harus mampu menghadirkan kedaulatan pangan bagi rakyat.
“Bapak Presiden menegaskan, merdeka bukan hanya dari penjajahan, tetapi juga berarti kita mampu memberi makan rakyat kita sendiri. Salah satu atensi utama adalah beras, sehingga Presiden memerintahkan Menteri Pertanian untuk terus meningkatkan produksi,” kata Mendagri.
Ia mengungkapkan, pada 2025 produksi beras nasional dalam kondisi baik. Indonesia tidak melakukan impor beras, bahkan cadangan Bulog mencapai hampir 4 juta ton. Namun, memasuki musim kemarau panjang produksi mulai menurun sehingga pemerintah menyiapkan langkah stabilisasi pasokan dan harga.
Sebanyak 1,3 juta ton beras dari cadangan Bulog digelontorkan secara bertahap hingga Desember 2025, dengan rata-rata penyaluran sekitar 7 ribu ton per hari. Distribusi dilakukan melalui berbagai saluran, mulai dari pasar rakyat, BUMD pangan, gerakan pasar murah di kecamatan dan desa, hingga keterlibatan TNI, Polri, dan Kadin.
“Stok beras di Kendari dan daerah lain cukup hingga akhir Desember. Harga beras SPHP di pasar juga stabil dengan kemasan 5 kilogram seharga Rp60 ribu. Bahkan ada subsidi dari Polri dan Kadin yang membuat harga lebih terjangkau, sekitar Rp11 ribu per kilogram,” jelasnya.
Mendagri menambahkan, gerakan pangan murah serentak ini merupakan inisiatif Kementerian Pertanian bersama Bulog dengan metode berbasis kecamatan. Dari 7.285 kecamatan di Indonesia, sebanyak 4.663 ikut berpartisipasi, dengan jumlah pengunjung diperkirakan 3,4 juta orang dan kebutuhan beras mencapai lebih dari 43 ribu ton.
Gerakan ini dinilai efektif menjaga stabilitas harga. Data inflasi mingguan menunjukkan, daerah yang mengalami kenaikan harga pangan turun dari 233 kabupaten/kota menjadi 200 daerah, sementara yang mengalami penurunan harga naik dari 40-an menjadi 55 daerah.
“Gerakan stabilisasi harga pangan dengan pasar murah menggunakan stok Bulog adalah langkah yang tepat. Tinggal bagaimana kita memperluas gerakan ini melalui berbagai saluran yang ada. Terima kasih kepada seluruh kepala daerah, camat, dan pihak terkait atas partisipasinya,” ujar Mendagri.
Di akhir arahannya, ia menegaskan bahwa seluruh rangkaian GPM ditujukan untuk kepentingan rakyat. “Acara ini adalah wujud kerja bersama untuk rakyat. Kita ingin memastikan beras selalu tersedia, terjangkau, dan tidak membebani masyarakat. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk gerakan ini,” pungkasnya.
Laporan: Rul R
