JAKARTA, LINKSULTRA.COM – BPJS Ketenagakerjaan menyatakan komitmennya mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi pekerja Indonesia. Dukungan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (Kemenko PM) pada 15 Oktober 2025.
Program penyediaan hunian pekerja ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dalam regulasi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan diberikan mandat untuk menyelenggarakan Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP), salah satunya melalui program Griya Pekerja, berupa hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi pekerja.
Sebagai langkah awal, BPJS Ketenagakerjaan mencanangkan pengembangan Griya Pekerja di Gedung Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Lokasi ini dipilih karena dinilai strategis dan dekat dengan akses transportasi serta pusat aktivitas kerja, sekaligus menjadi simbol kolaborasi pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyediaan hunian sewa bagi pekerja.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa penyediaan hunian pekerja merupakan bentuk nyata keberpihakan negara kepada tenaga kerja Indonesia.
“Ini adalah upaya bersama untuk menjawab kebutuhan mayoritas pekerja yang belum memiliki hunian terjangkau, terutama yang dekat dengan transportasi dan tempat kerja. Kami menargetkan setidaknya lima titik dengan minimal sepuluh ribu pekerja yang dapat menikmati fasilitas hunian ini,” ujar Muhaimin.
Ia juga mendorong penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga agar program hunian pekerja terintegrasi dengan peningkatan kapasitas, produktivitas, kualitas kerja, serta kesejahteraan keluarga pekerja.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengapresiasi langkah BPJS Ketenagakerjaan yang melanjutkan pengembangan Griya Pekerja, setelah sebelumnya membangun hunian serupa di Batam.
“Langkah BPJS Ketenagakerjaan ini bisa menjadi inspirasi bagi lembaga lain untuk ikut bergotong royong menyelesaikan persoalan hunian pekerja,” kata Qodari.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menjelaskan bahwa program Griya Pekerja merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan menyeluruh bagi peserta.
“Kami tidak hanya memberikan perlindungan dari risiko kerja, tetapi juga membantu meringankan beban hidup pekerja melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara bagi pekerja Indonesia,” ujarnya.
Berdasarkan master plan Griya Pekerja 2025–2029, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan pembangunan di lima kawasan industri strategis, yakni Jakarta, Cikarang, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Total pembangunan ditargetkan mencapai lebih dari 2.100 kamar yang mampu menampung sekitar 8.500 pekerja hingga 2029.
Selain menekan biaya hidup pekerja, program ini juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar kawasan industri melalui penciptaan peluang usaha, penguatan daya beli masyarakat, serta pembentukan ekosistem sosial yang produktif dan inklusif.
Secara terpisah, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari, Gatot Prabowo, menyambut baik program tersebut dan menilai hunian pekerja akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Kami menyambut baik program ini dan berharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan para pekerja,” ujar Gatot.
Laporan: Rul R.
