KENDARI, LINKSULTRA.COM – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Tenggara resmi dikukuhkan. Pengukuhan ini menandai dimulainya babak baru konsolidasi organisasi sekaligus penguatan komitmen partai dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di Bumi Anoa.
Rangkaian kegiatan pengukuhan tidak hanya diisi dengan prosesi seremonial, tetapi juga agenda strategis berupa Orientasi Politik dan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil). Seluruh agenda tersebut dirancang untuk menyatukan visi, memperkuat soliditas kader, serta merumuskan langkah politik PKB Sultra dalam menghadapi dinamika ke depan.
Ketua DPW PKB Sultra, Jaelani, dalam sambutannya menegaskan bahwa amanah kepengurusan bukan sekadar posisi struktural, melainkan tanggung jawab besar dalam mengawal kepentingan publik. Ia menekankan pentingnya peran kader, khususnya yang duduk di lembaga legislatif, untuk terus mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.
“PKB harus hadir sebagai solusi. Setiap kebijakan yang kita perjuangkan, baik di parlemen maupun pemerintahan, harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Jaelani.
Perkuat Gerakan Politik Kehadiran
Salah satu poin utama yang ditekankan Jaelani adalah penguatan Gerakan Politik Kehadiran. Ia meminta kader PKB tidak hanya hadir menjelang momentum politik, tetapi konsisten berada di tengah persoalan masyarakat.
Menurutnya, kekuatan PKB Sultra sangat ditentukan oleh kemampuan kader mendengar, menyerap, dan memperjuangkan aspirasi warga di tingkat akar rumput. Hal tersebut sejalan dengan visi PKB untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara material dan spiritual, serta membangun tatanan politik yang demokratis, bersih, dan berakhlakul karimah.
“Politik PKB adalah politik yang hidup bersama masyarakat. Inilah makna politik kehadiran yang harus terus kita jaga dan perjuangkan,” tegasnya.
Dalam sesi orientasi politik, Jaelani juga menekankan peningkatan kapasitas kader melalui pemahaman ideologi partai, nilai-nilai perjuangan, karakter, serta loyalitas terhadap garis kebijakan PKB. Peserta dibekali materi kepemimpinan politik, tata kelola dan manajemen partai, hingga strategi penguatan sumber daya dan fundraising.
Sementara itu, Muskerwil menghasilkan sejumlah rekomendasi kerja yang berorientasi pada pembangunan daerah di berbagai sektor. Kader PKB didorong untuk berperan sebagai mitra kritis pemerintah di semua tingkatan eksekutif, tanpa mengabaikan fungsi kontrol dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat.
Pengukuhan ini sekaligus menegaskan target strategis DPW PKB Sultra untuk memperkuat soliditas kepengurusan hingga tingkat kabupaten dan kota. PKB Sultra menyatakan kesiapan tampil lebih progresif namun tetap humanis dalam dinamika politik daerah, demi mendorong kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara yang lebih merata.
Laporan : Rul R.
