KENDARI, LINKSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menggelar kegiatan retret organisasi perangkat daerah (OPD) selama empat hari sebagai langkah strategis memperkuat sinergi birokrasi dan mendorong inovasi kebijakan di tengah tekanan fiskal yang diproyeksikan berlanjut hingga 2026.
Kegiatan berlangsung di Aula Asrama C Kantor BPSDM Sultra dan dibuka oleh Wakil Gubernur Sultra, Hugua, Rabu (10/12/2025), serta berakhir Jumat (12/12/2025) malam.
Retret ini diikuti oleh seluruh OPD lingkup Pemprov Sultra, termasuk kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara.
Sejumlah narasumber dari tingkat nasional dan daerah turut hadir, di antaranya perwakilan BPSDM dan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, jajaran Kejaksaan, Danrem 143/Halu Oleo, serta Kapolda Sultra.
Kepala Bappeda Sultra, J. Robert, menjelaskan bahwa retret ini dirancang sebagai ruang konsolidasi dan pembelajaran bersama untuk membangun kemandirian OPD, meningkatkan efisiensi belanja, serta melahirkan inovasi kebijakan yang relevan dengan kondisi fiskal ke depan.
Menurut Robert, pemerintah daerah akan menghadapi efisiensi anggaran tahap kedua pada 2026, terutama pada pos dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut berdampak langsung pada ruang belanja daerah, sementara tuntutan pelayanan publik tetap harus dipenuhi secara optimal.
“Situasi ini menuntut OPD untuk lebih mandiri dan inovatif. Kemandirian tidak hanya soal fiskal, tetapi juga kemampuan merancang kebijakan dan mencari alternatif pembiayaan di luar pola konvensional,” ujar Robert, Kamis (11/12/2025).
Ia menambahkan, dinamika pascapilkada dan kebijakan efisiensi nasional mengharuskan perubahan pola kerja birokrasi.
OPD didorong meninggalkan praktik kerja yang boros anggaran dan beralih pada pendekatan yang lebih sederhana, efisien, namun tetap produktif.
“Kita harus membiasakan diri bekerja dengan anggaran terbatas, tetapi hasilnya tetap maksimal. Pelayanan publik tidak boleh menurun hanya karena keterbatasan fiskal,” tegasnya.
Dalam retret tersebut juga dibahas strategi memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan kementerian teknis di tingkat pusat. Meski dana transfer ke daerah mengalami penurunan, pemerintah pusat masih memiliki anggaran sektoral yang dapat diakses daerah melalui penguatan sinergi program.
“Kementerian memiliki anggaran besar dan kegiatan mereka berada di daerah. Tugas kita adalah memastikan Sultra menjadi salah satu lokus prioritas,” katanya.
Selain itu, materi retret menekankan pentingnya sinergi lintas OPD, optimalisasi sumber daya, serta perencanaan pembangunan yang lebih objektif dan berorientasi hasil.
Robert menilai, peningkatan anggaran selama ini belum sepenuhnya sejalan dengan capaian indikator pembangunan daerah, sehingga efisiensi dan inovasi menjadi keniscayaan.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Sultra menegaskan komitmennya membangun birokrasi yang adaptif, kolaboratif, dan mandiri, sekaligus memastikan efektivitas belanja daerah dan kualitas pelayanan publik tetap terjaga di tengah tekanan fiskal.
Laporan : Rul R.
