KENDARI, LINKSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pemprov Sultra menetapkan arah kebijakan pembangunan tahun 2026 dengan fokus pada sektor-sektor strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat, yakni infrastruktur, pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta penguatan inovasi organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Bappeda Sultra, J. Robert, menjelaskan bahwa penurunan fleksibilitas belanja pembangunan pada tahun 2026 menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dan terukur dalam menetapkan prioritas.
Dari sebelumnya mencapai sekitar Rp1 triliun, ruang fiskal pembangunan kini berada di kisaran Rp300 miliar atau mengalami penurunan signifikan.
“Kondisi ini mengharuskan kita menyusun skala prioritas yang benar-benar memberikan dampak luas bagi masyarakat. Setiap rupiah harus menghasilkan manfaat maksimal,” ujar Robert.
Sektor infrastruktur, khususnya pembangunan dan peningkatan kualitas jalan, menjadi prioritas utama Pemprov Sultra.
Infrastruktur dinilai memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta peningkatan akses layanan publik.
Selain itu, Pemprov Sultra juga mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah melalui intervensi terhadap sekitar 1.000 unit rumah tidak layak huni, termasuk pengembangan kawasan permukiman seperti Kampung Nelayan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Di sektor pendidikan, Pemprov Sultra tetap menempatkannya sebagai urusan dengan alokasi anggaran terbesar.
Meski terjadi penyesuaian anggaran, sektor pendidikan tetap diprioritaskan karena memiliki dampak jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
“Investasi pendidikan adalah fondasi masa depan daerah. Karena itu, komitmen pemerintah tidak berubah meski ruang fiskal terbatas,” tegas Robert.
Upaya peningkatan PAD juga menjadi fokus penting dalam kebijakan pembangunan 2026. Pemprov Sultra mendorong optimalisasi retribusi daerah, terutama dari sektor pelabuhan penyeberangan yang selama ini menjadi salah satu kontributor utama PAD.
Renovasi dan peningkatan sarana-prasarana pelabuhan direncanakan guna meningkatkan kualitas layanan sekaligus mendorong peningkatan pendapatan daerah.
Sementara itu, pada sektor kesehatan, Pemprov Sultra memprioritaskan peningkatan kualitas layanan rumah sakit dan pengendalian penyakit menular seperti tuberkulosis, malaria, dan HIV/AIDS yang masih menjadi tantangan di daerah.
Tidak hanya pembangunan fisik dan layanan dasar, Pemprov Sultra juga mendorong seluruh OPD untuk lebih inovatif, adaptif, dan proaktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat guna mengakses dukungan program maupun pendanaan alternatif.
“Situasi fiskal yang terbatas harus menjadi pemicu lahirnya inovasi dan kreativitas. OPD harus lebih mandiri, percaya diri, dan mampu membaca peluang,” pungkas Robert.
Dengan perencanaan yang terarah dan strategi yang adaptif, Pemprov Sultra optimistis pembangunan tahun 2026 tetap berjalan efektif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan PAD dan kualitas layanan publik demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.
Laporan: Rul R,
