Oleh: Jaelani, S.IP, M.Si
Anggota Komisi IV DPR RI / Fraksi PKB
KENDARI, LINKSULTRA.COM – Tahun 2025 telah menjadi bagian dari sejarah yang kita lewati bersama. Dinamikanya bukan sekadar deret peristiwa, melainkan cermin yang mengajak kita bercermin: sejauh mana negara benar-benar hadir di tengah kehidupan rakyatnya. Dari perjalanan panjang selama setahun terakhir, kita belajar bahwa harapan masyarakat tidak pernah berlebihan—mereka hanya ingin kebijakan yang adil, nyata, dan menyentuh kebutuhan dasar.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, perjalanan saya sepanjang 2025 dipenuhi dialog, kunjungan lapangan, dan aspirasi yang datang dari desa-desa, pesisir, hingga kawasan pedalaman. Dari ribuan titik yang kami datangi, benang merahnya sama: masyarakat menunggu negara hadir, bukan sekadar dalam wacana, tetapi dalam kebijakan yang berpihak.
Inilah esensi dari gagasan yang kami yakini sejak awal: politik kehadiran. Politik yang tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjelma menjadi kerja nyata. Politik yang tidak sekadar mencatat masalah, melainkan berikhtiar menghadirkan solusi.
Empat sektor menjadi fokus utama perjuangan ini—pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, serta kehutanan—sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi kehidupan rakyat dan menjadi ruang pengabdian saya di Komisi IV DPR RI.
Membangun Pertanian Masa Depan yang Berdaulat
Sulawesi Tenggara dianugerahi tanah yang subur dan kekayaan agraris yang melimpah. Dari Konawe hingga Kolaka Raya, dari ladang jagung hingga pesisir penghasil rumput laut, daerah ini memiliki modal besar untuk menjadi penopang ketahanan pangan nasional.
Namun, tantangan zaman tidak bisa diabaikan. Krisis iklim, alih fungsi lahan, ketergantungan pupuk kimia, serta minimnya regenerasi petani menjadi persoalan serius. Ketahanan pangan tidak cukup diukur dari ketersediaan stok, tetapi dari kemampuan petani untuk hidup sejahtera dan berdaulat di atas tanahnya sendiri.
Pertanian berkelanjutan bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan. Modernisasi alat dan teknologi harus berjalan seiring dengan perbaikan ekosistem. Edukasi pupuk organik, pestisida alami, penguatan pasar, serta kepastian harga panen menjadi kunci agar petani tidak terus berada pada posisi rentan.
Lebih dari itu, pertanian harus menjadi ruang masa depan bagi generasi muda. Melalui pendekatan smart farming, citra petani sebagai profesi tertinggal harus diubah. Petani adalah pengusaha pangan, penentu arah ketahanan bangsa. Inilah sebabnya saya terus mendorong kebijakan pusat agar berpihak pada petani Sultra—mulai dari alokasi alsintan, benih unggul, hingga akses pupuk yang terjangkau.
Peternakan Terpadu sebagai Kekuatan Desa
Potensi lahan Sulawesi Tenggara seharusnya menjadikan daerah ini mandiri dalam penyediaan protein hewani. Ironisnya, kebutuhan telur dan produk ternak masih sering bergantung dari luar daerah.
Solusinya bukan sekadar menambah populasi ternak, tetapi membangun sistem peternakan terintegrasi. Konsep ini menyatukan pertanian dan peternakan dalam satu siklus ekonomi yang efisien dan berkelanjutan. Limbah ternak menjadi pupuk, sisa pertanian menjadi pakan—sebuah ekonomi sirkular di tingkat desa.
Dengan pendekatan ini, biaya produksi dapat ditekan, ketergantungan pada pupuk kimia berkurang, dan lapangan kerja baru tercipta. Desa tidak lagi hanya menjadi konsumen, tetapi pusat produksi yang mandiri dan berdaya.
Laut yang Dijaga, Nelayan yang Berdaulat
Sebagai provinsi kepulauan dengan garis pantai lebih dari 1.700 kilometer, Sulawesi Tenggara memiliki “emas biru” yang luar biasa. Namun potensi ini belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan bagi nelayan kecil.
Akses BBM subsidi, keterbatasan alat tangkap, dan fluktuasi harga masih menjadi keluhan utama masyarakat pesisir. Nelayan lokal tidak boleh terus menjadi penonton di lautnya sendiri.
Program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menjadi harapan baru bagi transformasi sektor kelautan. Namun, pembangunan ekonomi pesisir harus sejalan dengan perlindungan ekosistem laut. Pencemaran akibat limbah rumah tangga maupun aktivitas industri dan pertambangan harus menjadi perhatian serius semua pihak.
Laut Sulawesi Tenggara adalah warisan lintas generasi. Menjaganya hari ini berarti memastikan kehidupan esok hari.
Menjaga Alam di Tengah Gempuran Investasi
Bumi Anoa berada di persimpangan penting. Kekayaan nikel menjadikan Sulawesi Tenggara magnet investasi nasional. Namun, di balik geliat ekonomi, terdapat tekanan besar terhadap hutan, sungai, dan ruang hidup masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan keberlanjutan ekologis. Reklamasi pasca-tambang harus ditegakkan, kawasan hutan dan mata air wajib dilindungi, dan pengawasan industri pengolahan nikel harus diperketat agar tidak merusak lingkungan dan kesehatan warga.
Pembangunan harus memiliki nurani. Investasi wajib berjalan beriringan dengan konservasi, bukan saling meniadakan.
Seluruh refleksi ini menjadi bagian dari komitmen perjuangan kami di DPR RI. Politik kehadiran adalah wujud kecintaan pada daerah—politik yang bekerja dalam senyap, tetapi berdampak nyata.
Saya memimpikan Sulawesi Tenggara yang tetap subur tanahnya, biru lautnya, dan rimbun hutannya, sembari memastikan kesejahteraan rakyatnya terus meningkat. Karena politik sejati bukan hanya hadir saat pemilu, tetapi hidup dalam kedaulatan dan martabat rakyatnya.
Menyongsong 2026, mari kita rawat harapan dengan cinta dan keberpihakan.
