JAKARTA, LINKSULTRA.COM – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Jaelani, menegaskan bahwa peringatan Hari Tani Nasional harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyiapkan peta jalan kebangkitan pertanian Indonesia.
Menurutnya, sektor pertanian saat ini tengah menghadapi krisis serius yang berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional.
“Pemerintah harus menyiapkan peta jalan kebangkitan pertanian di Indonesia. Jika tidak, sektor pertanian akan semakin tidak menarik bagi generasi muda, sehingga mengancam proses regenerasi petani di tanah air,” ujar Jaelani yang akrab disapa Bang Jay.
Ia menyoroti fenomena banyaknya anak muda dari keluarga petani yang enggan meneruskan usaha orang tua mereka. Sebagian besar memilih merantau karena ragu dengan prospek kesejahteraan dari sektor pertanian.
“Mereka baru mau jadi petani jika sudah tidak ada alternatif pekerjaan lain. Ini ironis, mengingat pertanian adalah tulang punggung perekonomian nasional,” tegasnya.
Di daerah pemilihannya, Sulawesi Tenggara, Jaelani menilai tantangan ketersediaan pangan ke depan akan semakin nyata.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya regenerasi petani serta membangun paradigma bahwa pertanian merupakan sektor masa depan.
Lebih lanjut, ia memaparkan sejumlah persoalan klasik yang masih dihadapi petani, antara lain keterbatasan modal, kepemilikan lahan sempit, harga produk yang tidak stabil, serta minimnya sarana dan prasarana produksi.
Terobosan kebijakan pemerintah, lanjutnya, selama ini cenderung sporadis dan bersifat tambal sulam sehingga tidak menyelesaikan akar permasalahan.
“Banyak kebijakan Kementerian Pertanian dan sektor terkait yang bersifat tambal sulam. Akibatnya, masalah fundamental pertanian tidak terurai secara komprehensif,” ujarnya.
Jaelani menegaskan, dengan lahan luas dan tanah yang subur, Indonesia seharusnya bisa menjadi pusat pengembangan produk pertanian di kawasan ASEAN.
Untuk itu, ia mendesak pemerintah menyiapkan langkah konkret mulai dari reforma agraria bagi petani gurem, kepastian pupuk subsidi, akses pembiayaan melalui bank pemerintah, hingga mekanisme stabilisasi harga.
Ia juga mengingatkan potensi risiko jika langkah-langkah tersebut tidak segera dieksekusi.
“Tanpa peta jalan yang jelas, Indonesia bisa semakin bergantung pada impor pangan, termasuk beras, jagung, hingga kedelai. Padahal Presiden Prabowo Subianto sudah mencanangkan program swasembada pangan. Target itu sulit tercapai bila arah kebijakan tidak jelas,” pungkasnya.
Laporan: Rul R.
