Penulis : Yusuf Jaya Saputra, Mahdar dan Maudhy Satyadharma
1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari
2. Universitas Nadhlatul Ulama Sulawesi Tenggara
3. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara
Publikasi penulisan ini bagian dari keikutsertaan Lomba Essay Event FORKESTRA 2023
KENDARI, LINKSULTRA.COM – Transportasi laut sangat dibutuhkan oleh Negara Indonesia yang berkategori Negara Kepulauan. Penyelenggaraan transportasi laut yang handal akan mampu menunjang pembangunan yang sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintah. Transportasi laut adalah sarana yang mendominasi dan penting guna mempermudah hubungan antar pulau di seluruh wilayah Indonesia (Fisu et al : 2020). Transportasi laut memiliki kapasitas untuk menjadi faktor besar dalam penunjang perekonomian suatu negara bila dimanfaatkan secara efektif. Salah satu infrastruktur dalam transportasi laut adalah pelabuhan. Hal itu juga dijelaskan oleh Syukriyanto (2021) yang menyimpulkan bahwa transportasi laut di Pulau Wakatobi menunjang perekonomian wilayah Kabupaten Wakatobi dalam bentuk meningkatkan mobilitas pergerakan orang dan barang dari dan menuju Kabupaten Wakatobi.
Pelabuhan yang merupakan simpul transportasi laut menjadi fasilitas penghubung dengan daerah lain untuk melakukan aktivitas perdagangan.
Pelabuhan memiliki peran penting dalam perekonomian Negara untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Salah satu peran penting dan strategis suatu pelabuhan dalam aktivitasnya sangat besar disumbangkan bagi pertumbuhan industri, ekonomi dan perdagangan serta merupakan bidang usaha yang memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional (Elfrida, 2017). Dengan demikian, baik atau buruknya kondisi pelabuhan menjadi faktor penentu terbangunnya poros maritim yang kuat melalui peningkatan daya saing, efisiensi proses produksi dan distribusi serta terbangunnya integritas dan konektivitas sistem perekonomian.
Keberadaan pelabuhan di suatu wilayah itu termasuk di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sangat dibutuhkan dalam mencermati situasi dan keadaan ekonomi di dunia yang belum terlihat baik-baik setelah rentetan kejadian seperti Pandemi Covid-19 dan perang Russia-Ukraina yang bisa saja akan menimbulkan resesi ekonomi di Indonesia. Banyak fakta menunjukkan bahwa pelabuhan yang ada di Indonesia belum dikelola secara efisien dan ekonomis sehingga pelabuhan belum secara optimal berperan sebagai pendorong daya saing perekonomian nasional (Sudarmo, 2012). Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Perhubungan mengelola 13 Pelabuhan Penyeberangan yang ada di 11 Kota/Kabupaten dalam menunjang mobilitas pergerakan penumpang dan barang.
Saputra et al (2023) menyatakan Pelabuhan Penyeberangan Baubau merupakan salah satu pelabuhan yang berada di Kota Baubau dan menjadi penghubung pergerakan penumpang dan kendaraan (barang) dari dan keluar Kota Baubau. Pelabuhan Penyeberangan ini menjadi sangat vital dalam mendorong pergerakan penumpang dan menjadi penggerak perekonomian tidak hanya untuk kota Baubau namun juga beberapa kota lainnya seperti Kab. Buton Tengah.
Pengembangan Pelabuhan hari ini sudah didorong untuk berwawasan lingkungan atau konsep pelabuhan hijau (Konsep Greenport). Konsep Pelabuhan “hijau” di Indonesia sudah sejak lama diperkenalkan dan keseriusan Pemerintah dalam hal ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV (RPJPMN IV) 2020-2024. Pertimbangan dengan hadirnya konsep pelabuhan hijau dikarenakan kualitas lingkungan di sekitar pelabuhan sudah menurun, sehingga pelabuhan yang ada saat ini tetap didorong untuk berfungsi maksimal sebagaimana fungsi yang diharapkan namun juga dapat menyeimbangkan lingkungan sekitarnya. Greenport adalah pelabuhan yang ramah lingkungan dan berkembang secara berkelanjutan, yang memenuhi semua persyaratan lingkungan.
Konsep Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Wijono (2005), pertumbuhan ekonomi secara singkat merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, pengertian ini menekankan pada tiga hal yaitu proses, output per kapita dan jangka panjang. Proses menggambarkan perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis, output per kapita mengaitkan aspek output total (GDP) dan aspek jumlah penduduk, sehingga jangka panjang menunjukkan kecenderungan perubahan perekonomian dalam jangka tertentu yang didorong oleh proses intern perekonomian (self generating). Pertumbuhan ekonomi juga diartikan secara sederhana sebagai kenaikan output total (PDB) dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk dan apakah diikuti oleh pertumbuhan struktur perekonomian atau tidak.
Pelabuhan dan keterkaitan dengan pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi
Undang-Undang no. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan bahwa pelabuhan merupakan tempat yang memiliki daratan dan atau perairan dengan suatu batas yang ditentukan untuk tempat kegiatan perusahaan dan pemerintahan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan / atau bongkar muat barang.
Pelabuhan yang merupakan pintu gerbang utama arus barang, baik ekpor maupun impor, dan pemindah muatan antar moda transportasi. Adanya pelabuhan sebagai infrastruktur ekonomi menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, pelabuhan merangsang aktivitas ekonomi yang lebih besar, misalnya tumbuhnya perusahaan dan pabrik di sekitar pelabuhan. Aktivitas ekonomi yang tinggi pada akhirnya akan menarik lebih banyak penduduk untuk tinggal didekatnya, sehingga akan membentuk daerah baru.
Pelabuhan Penyeberangan
Utomo (2015) menyatakan bahwa fasilitas-fasilitas fisik utama perairan pelabuhan penyeberangan antara lain meliputi alur pelayaran pelabuhan, kolam labuh, dermaga, dermaga ponton, fender, pemecah gelombang jika pelabuhan berlokasi di pantai tanpa pelindung alami, jetty-jetty jika pelabuhan berlokasi di muara tanpa pelindung alami dan dinding penahan tanah/tebing pantai dan sungai.
Lokasi pelabuhan penyeberangan secara prinsip dapat juga diletakkan masuk ke zone daratan di antara alternatif pilihan lokasi perairan pantai, selat, danau, waduk, laguna, sungai, atau kanal. Pilihan tersebut dapat efektif dilakukan dengan digabungkan terhadap jaringan jalan raya yang telah dikembangkan di daratan. Hal demikian efektif dilakukan untuk pengembangan pelabuhan penyeberangan di wilayah rawa, di samping juga dapat efektif untuk keperluan pengembangan infrastruktur-infrastruktur lain pendukungnya.
Pelabuhan Hijau (Greenport)
Menurut Wachjoe et al (2020) konsep dari green port dibuat agar suatu pelabuhan dapat beradaptasi dengan berbagai dampak dari luar. Green Port diajalankan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan ekonomi tanpa merusak lingkungan disekitar pelabuhan. Konsep ini juga harus memperhatikan jumlah sumber daya dan energy yang digunakan, memperkuat manajemen dalam pengelolaan lingkungan, menciptakan ekologi pelabuhan dan mempercepat pembangunan berkelanjutan. Dasar pendekatan greenport didasari oleh manajemen pelabuhan dengan kinerja lingkungan yang tinggi. Dalam konteks ini, banyak topik penting seperti timbunan sampah, kualitas air, polusi udara, konsumsi energi, polusi suara, polusi kapal, kesehatan kerja dan keselematan untuk menyediakan operasi pelabuhan yang berkelanjutan (Neugebauer, F., 2012)
Fungsi Komunikasi dalam Penyelenggaraan Transportasi
Penyelenggaraan transportasi yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah salah satu bentuk layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi dan perannya.
Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan transportasi ini sangat membutuhkan komunikasi yang dijalankan oleh pemerintah. Komunikasi pemerintahan hendaknya dapat menyesuaikan dengan perkembangan pemerintahan yang saat ini berubah, dari government (penyelenggaraan pemerintahan) ke governance.
Pengertian komunikasi pemerintah dalam arti menggabungkan dua arti komunikasi dan pemerintahan, definisi komunikasi pemerintah adalah penyampaian gagasan, program dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara (Hasan, 2005).
Pelabuhan Penyeberangan Baubau dalam pemerataan pembangunan dan pengembangan ekomomi wilayah
Pelabuhan Penyeberangan Baubau merupakan salah satu Pelabuhan Penyeberangan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. Mahdar dan Satyadharma (2023) menyatakan bahwa Pelabuhan Penyeberangan Baubau menjadi salah satu Pelabuhan Penyeberangan tersibuk yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menghubungkan beberapa kota yaitu Baubau – Waara (Kab.Buton Tengah), Baubau– Tolandona dan Baubau – Dongkala.
Hasil wawancara pada beberapa stakeholder menyimpulkan bahwa Pelabuhan Penyeberangan Baubau sangat penting dan strategis dalam mendorong mobilitas pergerakan orang dan barang, menunjang pertumbuhan ekonomi wilayah di sekitar Kota Baubau dan mendorong pemeratan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah.
Hal itu juga terangkum dalam data pergerakan penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Baubau-Waara terutama di puncak arus Lebaran dimana tahun 2023 tercatat jumlah penumpang sebesar 24,666 penumpang atau 1,762 penumpang per hari dari Pelabuhan Baubau menuju waara, sementara jumnlah penumpang dari Pelabuhan Waara menuju Pelabuhan Baubau sebesar 19,437 penumpang atau rata-rata 1,388 penumpang per hari. Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dimana untuk Pelabuhan Penyeberangan Baubau tercatat sebesar 22,711 orang atau 1622 orang per hari dan di Pelabuhan Waara sebesar 18,461 penumpang atau 1318 penumpang per hari.
Begitupun juga hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Evan (2021) yang memprediksikan hingga tahun 2040 akan terjadi pertumbuhan penumpang yang melintas di Pelabuhan Penyeberangan Baubau sebesar 986,176 orang. Hal ini tentu perlu dipikirkan untuk mulai menjadi strategi jangka menengah dan jangka panjang untuk menambah luasan terhadap fasiliitas bagi penumpang.
Kontribusi pendapatan dari Pelabuhan Penyeberangan Baubau bersama dengan pelabuhan Penyeberangan lain yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara selama tahun 2021 menyumbang 98,75 % dari total PAD Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu pada data yang dikemukakan oleh Buhardiman (2023).
Identifikasi Indikator Greenport pada Pelabuhan Penyeberangan Baubau
Pelabuhan yang saat ini dibangun oleh pemerintah haruslah berbasiskan pendekatan Greenport. Pembangunan pelabuhan dengan berbasiskan indikator greenpot ini didasari oleh tingginya kinerja manajemen dan operasional pelabuhan namun berdampak pada lingkungan sehingga perlu perimbangan antara aspek kinerja operasional, aspek lingkungan dan sosial namun juga tetap mendorong penguatan aspek finansial dan ekonomi dari pengelolaan pelabuhan. Hasil wawancara dan observasi pada Pelabuhan Penyeberangan Baubau terkait indikator penentu greenport akan diuraikan pada Tabel 4 berikut
1. Aspek Operasional Pelabuhan
Aspek ini terdiri dari kriteria kinerja ;pelabuhan, kinerja SDM, kinerja pengembangan dan kinerja kelembagaan.
Untuk kriteria kinerja pelabuhan menunjukkan bahwa kinerja operasional pelabuhan sudah berjalan dengan baik. Namun tentu masih ada catatan bahwa kedepannya diperlukan suatu jabatan yang berfungsi untuk menghitung dengan perhitungan yang sudah dikeluarkan oleh kementerian Perhubungan RI Terkait Kinerja Operasional Pelabuhan dan jabatan analisis yang dapat menjabarkan dan menganalisis mengenai kinerja Pelabuhan dari kriteria kinerja operasional pelabuhan.
Adapun kriteria SDM, sudah diadakan terus menerus perbaikan untuk peningkatan kedisplinan dan kompetensi SDM yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Baubau. Untuk aspek pengembangan, dilihat dari penerapan E-ticketing sebagai sumber pembayaran, terlihat konsistensi dari pimpinan Dinas Perhubungan untuk mendorong pengembangan pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan berbasiskan teknologi informasi. Selain itu selalu diupayakan dilaksanakan revitalisasi sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan ringan dan sedang.
Untuk kriteria kelembagaan, pihak UPTD Pelabuhan Penyeberangan Baubau-Waara sudah maksimal dalam melakukan kerjasama dan sinergi dengan pihak lain se;perti Pemkot Baubau, PT. ASDP (Persero) serta perusahaan dan masyarakat setempat sehingga proses penyelenggaraan transportasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai regulasi yang berlaku.
2. Aspek Lingkungan dan Sosial
Aspek ini terdiri dari kualitas lingkungan dimana udara dan perairan masih bersih dan jernih serta masih minimnya tingkat kebisingan di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Baubau. Aspek lain terdiri dari komsumsi air yang mengunakan air resapan (sumur). Juga sudah ada energy ramah lingkungan (PJU) berbasiskan solar Cell. Yang mumgkin belum disiapkan di Pelabuhan Penyeberangan Baubau adalah belum ada bangunan ramah lingkungan. Secara umum sudah ada tempat sampah dan sanitasi standar, hanya mungkin perlu dipikirkan untuk pengadaan IPAL dan reception facilities. Pelabuhan Penyeberangan Baubau juga sudah mempunyai masterplan. Untuk aspek sosial terlihat adanya serapan tenaga kerja yang bekerja sebagai honorer dan cleaning service berasal dari Kota Baubau dan sekitarnya.
3. Aspek Finansial dan Ekonomi
Untuk aspek finansial dan ekonomi terlihat bahwa pelabuhan penyeberangan Baubau memiliki PAD tertinggi dari seluruh Pelabuhan Penyeberangan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu dengan adanya Pelabuhan Penyeberangan Baubau, memberikan kesempatan bagi masyarakat sekitar pelabuhan untuk berjualan di sekitar Pelabuhan, menjadi buruh di dalam Pelabuhan, menjadi Ojek/Tukang Becak di sekitar pelabuhan
Hasil pengamatan lain yang didapat oleh peneliti yaitu adanya beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pengelola Pelabuhan Penyeberangan Baubau (UPTD Pel. Penyeberangan Baubau – Waara) dalam mendorong pelabuhan berkonsep Greenport antara lain :
1) Mendorong peningkatan kebersihan dalam kawasan pelabuhan (baik di terminal maupun di luar terminal Pelabuhan)
2) Mendorong peningkatan sarana pelayanan, ketertiban dan keselamatan umum
3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM pengelola lingkungan di kawasan Pelabuhan
4) Mendorong Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Keselamatan Kerja di Pelabuhan
5) Meningkatkan Peran Aktif Stakeholder dalam mewujudkan pelabuhan yang berwawasan lingkungan.
6) Tetap menjaga terciptanya komunikasi yang baik dari pihak PT. UPTD Pelabuhan Penyeberangan Baubau – Waara terhadap penyelenggaraan angkutan penyeberangan sehingga citra Pelabuhan Baubau yang selama ini sudah baik di mata masyarakat dan akan tetap terjaga dengan baik.
Penting untuk menjadi perhatian bahwa dengan menerapkan identifikasi aspek greenport sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan RI karena Pelabuhan adalah salah satu titik konektivitas yang penting sehingga efisiensi dan efektivitas serta keberlanjutan bisnis kepelabuhanan menjadi sangat penting untuk diperhatikan.
Efisiensi dan efektivitas dan keberlanjutan pelabuhan dapat ditingkatkan dengan penerapan manajemen kepelabuhan yang baik, tersistem dan terintegrasi dengan berbagai pengguna layanan kepelabuhanan serta memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi serta sosial budaya. Terganggunya salah satu aspek dari indikator greenport tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian yang besar tidak hanya bagi pelabuhan itu sendiri namun juga perekonomian daerah dan nasional serta seluruh masyarakat yang terkait dengan rantai pasok distribusi barang serta pergerakan manusia yang melalui Pelabuhan Penyeberangan Baubau (Ahmadi et al:2016, Wahyuni, Triarso dan Kurohman, Faik : 2018)
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pelabuhan Penyeberangan Baubau sangat strategis dan memiliki peran yang strategis dan vital dalam mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan perekonomian wilayah di Kota Baubau dan sekitar.
2. Beberapa indikator dari Pelabuhan berbasiskan Greenport sudah dijalankan oleh Pihak Pengelola Pelabuhan Penyeberangan Baubau baik dari indikator operasional (kinerja pelabuhan), indikator lingungan dan sosial serta indikator finansial dan ekonomi.
REKOMENDASI
Rekomendasi yang diusulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Diperlukan political will dan komitmen yang kuat dari pimpinan daerah untuk mendorong penerapan indikator Pelabuhan Hijau (Greenport) di seluruh Pelabuhan Penyeberangan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai suatu standar pengembangan pelabuhan yang modern di masa yang akan datang.
2. Beberapa item yang masih belum ada dan belum optimal seperti reception facility sebagai bagian dari waste management segera dibangun sehingga dapat meningkatkan kinerja lingkungan dan peningkatan citra pelabuhan Baubau sebagai pelabuhan yang ramah terhadap lingkungan.
3. Diharapkan agar Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dapat merumuskan sumber pendapatan lain yang legal sebagai bagian dari peningkatan pendapatan pelabuhan penyeberangan yang berimplikasi pada peningkatan PAD Sektor Perhubungan.
4. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya untuk dapat menambah lebih banyak item dari indikator pelabuhan hijau (greenport) serta menggunakan analisis berbeda seperti analisis AHP sehingga didapatkan komparasi dengan hasil penelitian ini.
PENGHARGAAN
Rasa terimakasih dan penghargaan kami ucapkan atas selesainya penulisan ini kepada Bapak Muhamad Rajulan, ST.,M.Si sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara yang mendorong terlaksananya penelitian ini.
Terimakasih juga kepada Bapak Bony Herya, S.Kom (Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Baubau-Waara) yang memberikan data dan informasi untuk kebutuhan penelitian ini. ***